Pansus TRAP DPRD Bali Ungkap Sertifikat Bermasalah di Tahura Kurang Lebih Capai 373,5 Hektar
- account_circle admin
- calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
- visibility 9
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DENPASAR, Matakompas.com – Sorotan tajam mengarah pada kawasan Mangrove Bali setelah Ketua Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan DPRD Bali, Made Supartha, mengungkap dugaan adanya sertifikat bermasalah yang disebut mencapai luas 373,5 hektare. Namun, ia menegaskan angka tersebut masih perlu diverifikasi.
“Masih benar enggak seluas itu? Saya pun enggak ukur ulang. Banyak kegiatan, Pak kegiatannya macam-macam, yang besar, yang kecil. Ada pemainnya juga di sana. Nanti saya geber betul,” tegas Supartha kepada awak media pada, Rabu (26/11/2025).
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha S.H., M.H menjelaskan, kawasan Mangrove yang masuk dalam program Green Belt Bali tersebar di enam desa di Denpasar dan lima desa di Badung. Wilayah ini disebut sebagai “penjaga Bali dari selatan” karena langsung berhadapan dengan Samudra Hindia yang memiliki potensi tsunami.
“Kalau tsunami datang, habis kita semua,” ujar Supartha yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini.
Menurutnya, penutupan ruang air akibat bangunan yang berdiri di tepi Mangrove telah memicu banjir besar beberapa waktu lalu. Aliran air dari hulu hingga hilir terhambat, menyebabkan sejumlah kendaraan terseret arus
“Ruang air dari hulu ke hilir itu enggak ada, Mangrove-nya tertutup. Beton-beton berdiri di pinggir Mangrove dalam bentuk bangunan. Akhirnya mobil hanyut-hanyut.”
Supartha menegaskan bahwa 106 sertifikat yang terindikasi melanggar telah diminta untuk dibatalkan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Saya sudah minta BPN, 106 sertifikat itu kita pastikan akan dibatalkan karena melanggar. Ada ranah pidananya. Nanti saya geber,” ucap Supartha Politisi asal Partai bermoncong putih ini.
Lebih jauh, pihaknya juga menemukan kasus lain berupa lahan 270 are, 80 are, 60 are dan beberapa temuan tambahan berdasarkan inspeksi mendadak di lapangan.
DPRD Bali berkomitmen mengawal penuh agar tidak ada lagi penerbitan sertifikat bermasalah di wilayah Mangrove.
“Nanti kita hadir semua. Kita evaluasi, kita cari pola. Mangrove itu penting sekali buat kita,” Pungkasnya (red)
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar