Breaking News
light_mode
Trending Tags

Warisan Dunia Ini Jangan Sampai Dicabut UNESCO, Drs. I Made Urip Dukung Pansus TRAP Tertibkan Pelanggaran di Jatiluwih

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 8 Des 2025
  • visibility 17
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TABANAN, Matakompas.com – Tokoh senior Bali sekaligus mantan Anggota DPR RI lima (5) periode, Drs. I Made Urip, M.Si., dan kini menjabat Anggota Pokja Percepatan Pembangunan Pemerintah Prov Bali, bidang Pertanian menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan DPRD Bali dalam menertibkan berbagai pelanggaran pembangunan yang terjadi di kawasan “Jatiluwih”, Kecamatan Penebel, Tabanan.

Kawasan yang telah ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia (World Cultural Heritage/WBD) sejak 2012 itu tengah menghadapi tekanan serius akibat pembangunan pariwisata yang tidak terkendali. Alih fungsi lahan yang kian masif dikhawatirkan mengancam kelestarian sistem “subak” yang menjadi tulang punggung penetapan WBD tersebut.

“Status WBD Bukan Sekadar Gelar, Ini Warisan Leluhur yang Tidak Boleh Rusak”

Made Urip menegaskan, status WBD yang diperoleh melalui proses panjang merupakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar bagi masyarakat Bali. Jika status itu sampai dicabut oleh UNESCO akibat pelanggaran tata ruang, maka kerugian budaya, ekonomi, dan citra Bali akan sangat besar.

“Jika status WBD dicabut, kerugiannya tidak terhitung. Ini ikon dunia yang diwariskan leluhur, bukan hanya untuk dinikmati hari ini, tetapi untuk dijaga bersama,” ujarnya.

Menurutnya, ajaran Hindu melalui konsep “Tri Hita Karana” menegaskan pentingnya keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Jatiluwih sebagai kawasan pertanian berteras yang unik merupakan perwujudan nyata dari prinsip tersebut.

Alih Fungsi Lahan dan Pembangunan Komersial Diwaspadai

Anggota Pokja Percepatan Pembangunan Pemprov Bali, Madyudut, juga menyoroti masifnya alih fungsi lahan dan pembangunan fasilitas komersial di Jatiluwih yang dinilai melampaui batas kewajaran.

Jika tidak dikendalikan, kondisi ini berpotensi merusak struktur lanskap budaya subak yang menjadi dasar utama penetapan Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia.

“Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat mengancam predikat itu. Ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi soal keberlanjutan subak dan kelestarian alam,” tegasnya.

Kunjungan Wisatawan Meningkat, Ekonomi Warga Terdongkrak

Sejak ditetapkan sebagai WBD oleh UNESCO, Jatiluwih memang mengalami lonjakan kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Keindahan hamparan sawah berundak dan sistem irigasi tradisional subak menjadi daya tarik utama dunia.

Made Urip mengakui, pariwisata telah memberi dampak positif pada ekonomi warga.

“Wisatawan datang karena ingin melihat sawah, subak, dan kehidupan tradisi di Jatiluwih. Ini membawa berkah bagi masyarakat. Karena itu justru harus dijaga, bukan diubah menjadi kawasan beton,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan agar ekonomi tumbuh tanpa merusak lingkungan dan warisan leluhur.

“Jangan sampai Jatiluwih Menjadi Kebun Beton”

Politisi senior Bali itu mengingatkan bahwa pembangunan berlebihan justru dapat menghapus karakter utama Jatiluwih sebagai lanskap budaya pertanian.

“Tugas kita adalah menjaga agar tidak terjadi konversi lahan berlebihan. Jangan sampai Jatiluwih menjadi kebun beton. Kalau alam rusak, wisata pun ikut mati,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat, pemerintah, dan pelaku pariwisata harus bersatu menjaga kelestarian kawasan ini agar tetap menjadi kebanggaan dunia dan sumber penghidupan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Harapan untuk Pemerintah dan Pansus Tata Ruang

Made Urip mengapresiasi langkah Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan yang turun langsung menemukan pelanggaran di lapangan. Ia mendorong agar penertiban dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan pembinaan kepada masyarakat.

“Saya sangat mendukung Pansus. Penertiban harus dilakukan tegas, karena menyelamatkan kawasan WBD berarti menyelamatkan masa depan Bali,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah provinsi dan kabupaten meningkatkan pengawasan agar Jatiluwih tetap terjaga sesuai nilai-nilai budaya dan ketentuan UNESCO.

Kelestarian Jatiluwih adalah Tanggung Jawab Bersama

Sebagai warisan budaya dunia, Jatiluwih bukan hanya milik Tabanan atau masyarakat subak, melainkan aset budaya global yang harus dijaga keberlanjutannya.

“Kelestarian Jatiluwih menentukan masa depan pertanian Bali dan citra Bali sebagai destinasi budaya dunia. Ini tanggung jawab kita semua,” tutup Made Urip. (Tim)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Imigrasi Ngurah Rai Gagalkan Pelarian Buronan Interpol, Gunakan Paspor Palsu untuk Kabur dari Bali

    Imigrasi Ngurah Rai Gagalkan Pelarian Buronan Interpol, Gunakan Paspor Palsu untuk Kabur dari Bali

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 30
    • 0Komentar

    BADUNG – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan perbatasan Indonesia dengan menggagalkan upaya pelarian seorang warga negara Australia yang masuk dalam daftar buronan Interpol. Pria tersebut diduga merupakan pelaku kejahatan lintas negara dan berusaha meninggalkan Indonesia menggunakan identitas palsu melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. […]

  • Dalam Moment Mudik Lebaran, Menhub RI Bertemu Bupati Dian di Pendopo Kuningan

    Dalam Moment Mudik Lebaran, Menhub RI Bertemu Bupati Dian di Pendopo Kuningan

    • calendar_month Sabtu, 5 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 823
    • 0Komentar

    KUNINGAN, JarrakPos.Com – Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi putra daerah asal Desa Purwasari, Kecamatan Garawangi, memanfaatkan momentum mudik Lebaran bersama sejumlah alumni SMA 2 Kuningan, berkunjung ke Pendopo yang diterima langsung Bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar, Jumat (4/4/2025). Sebelumnya, Kementerian Perhubungan sudah memberikan bantuan kendaraan oprasional Bus ke sekolah SMAN 2 Kuningan. Pada kesempatan […]

  • Suap 60 Miliar: Empat Tersangka Ditahan, Seret Ketua Pengadilan Negeri Jaksel

    Suap 60 Miliar: Empat Tersangka Ditahan, Seret Ketua Pengadilan Negeri Jaksel

    • calendar_month Senin, 14 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 231
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Suap Rp60 miliar demi vonis bebas perkara korupsi raksasa ekspor CPO menyeret Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, panitera, hingga dua advokat. Mereka diduga terlibat dalam skenario pembebasan tiga korporasi sawit besar-Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group-yang seharusnya diganjar denda triliunan rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Ketua PN Jaksel MAN, Panitera PN […]

  • “Tahan” Sejumlah Anggaran Tahun 2024,  Kepala Bakeuda Padangsidimpuan Akan Dilaporkan Ke KPK

    “Tahan” Sejumlah Anggaran Tahun 2024, Kepala Bakeuda Padangsidimpuan Akan Dilaporkan Ke KPK

    • calendar_month Kamis, 27 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.897
    • 0Komentar

    Padangsidimpuan, (JarrakPos)- Tertundanya dan/atau belum dibayarnya sejumlah anggaran di Pemko Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2024 lalu ditengarai disalahgunakan oleh sejumlah oknum pejabat di Pemko Padangsidimpuan untuk kepentingan pribadi. Yang paling bersentuhan langsung dengan aksi tunda menunda anggaran ini adalah Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Ady Supriadi selaku pemegang Kas dan/atau bendahara daerah. Karena segala pencairan uang […]

  • Tak Peka Terhadap Penderitaan Rakyat, DPRD Kota Serang Terima Tunjangan Ratusan Juta

    Tak Peka Terhadap Penderitaan Rakyat, DPRD Kota Serang Terima Tunjangan Ratusan Juta

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Serang – Matahukum menyoroti besarnya tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD Kota Serang yang mencapai Rp28,5 juta perbulan atau diakumulasikan selama 12 bulan sekitar 342 juta dalam setahun. Matahukum menyebut, Kebijakan tujangan untuk ketua DPRD Kota Serang dan Anggota dewan lainnya dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi beban ekonomi. “Tunjangan untuk ketua […]

  • Walikota Sukabumi Dukung Program Retret Presiden Prabowo di Magelang, Ini Alasannya

    Walikota Sukabumi Dukung Program Retret Presiden Prabowo di Magelang, Ini Alasannya

    • calendar_month Sabtu, 1 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 798
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Magelang – Walikota Sukabumi Ayep Zaki  telah menyelesaikan retret kepala daerah di Magelang, JawaTengah. Kegiatan tersebut dilakukan selama satu pekan penuh atau selama satu minggu. Menurut Ayep Zaki, pihaknya telah menyelesaikan program Retret di Magelang dari tanggal 21 sampai tanggal 28 atau 8 hari 7 malam dan seluruh rangkaian acara tidak ada yang dia tinggalkan. […]

expand_less