Soroti Devisa Pariwisata, LSM ARUN Bali Ungkap Dugaan Kebocoran Pajak hingga Triliunan Rupiah
- account_circle admin
- calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
- visibility 5
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DENPASAR — Isu kebocoran potensi pendapatan daerah kembali mencuat. Sekretaris LSM ARUN Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, menyoroti belum optimalnya kontribusi sektor devisa pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bali.
Dalam pernyataannya pada Jumat, 1 Mei 2026 di Denpasar, ia menegaskan bahwa jika pemerintah daerah serius mengelola devisa, maka pengawasan terhadap peredaran uang hasil penukaran valuta asing oleh wisatawan mancanegara (wisman) harus diperketat.
Menurutnya, aliran devisa yang masuk ke Bali melalui sektor pariwisata sangat besar. Ia mengungkapkan estimasi perputaran uang dari devisa mencapai Rp176 triliun. Dari angka tersebut, seharusnya terdapat potensi pajak sekitar 10 persen atau setara Rp17,6 triliun yang bisa menjadi kontribusi langsung terhadap PAD di Bali.
“Dolar yang ditukarkan menjadi rupiah oleh wisman itu beredar di Bali. Jika dikelola dengan baik, potensi pajaknya sangat besar,” ujarnya.
Namun, ia mempertanyakan realisasi PAD di Bali yang dinilai masih jauh dari potensi tersebut. Padahal, selain dari sektor devisa, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendapatan lain seperti pajak kendaraan bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta sektor lainnya.
Kondisi ini, menurut Aryawan, mengindikasikan adanya potensi kebocoran pajak dalam jumlah signifikan yang perlu segera ditelusuri dan ditangani secara serius oleh pemerintah.
“Kalau dibandingkan dengan potensi yang ada, PAD kita masih sangat rendah. Ini patut diduga ada kebocoran pajak yang besar,” tegasnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk meningkatkan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan pajak, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dari sektor pariwisata internasional.
Pernyataan ini menambah daftar panjang sorotan terhadap tata kelola keuangan daerah Bali, di tengah tingginya ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung devisa daerah.
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar