Akademisi UHN Soroti KEK Kura-Kura Bali PT BTID: “Pembangunan Bali Harus Berpijak pada Tri Hita Karana, Bukan Sekadar Investasi”

DENPASAR — Polemik proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali yang dikelola PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali memantik perhatian publik Bali. Di tengah sorotan soal lingkungan, tata ruang, hingga isu keberadaan pura yang disebut masuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kawasan proyek, kini muncul kritik tajam dari kalangan akademisi terkait arah pembangunan Bali ke depan.

Sorotan semakin menguat setelah beredarnya foto pertemuan sejumlah anggota DPRD Bali bersama Presiden Komisaris PT BTID, Tantowi Yahya. Foto tersebut viral di media sosial dan memunculkan pertanyaan publik mengenai posisi politik para wakil rakyat di tengah kontroversi proyek strategis tersebut.

Sebagian masyarakat menilai, di tengah keresahan warga adat dan masyarakat lokal terkait masa depan ruang hidup Bali, para elite politik semestinya menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap kepentingan rakyat Bali, bukan justru terkesan lebih lunak terhadap kepentingan investor besar.

Menanggapi dinamika tersebut, Akademisi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Prof. Dr. I Gede Sutarya, menegaskan bahwa DPRD Bali, khususnya Fraksi Golkar, memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga ajeg Bali dalam jangka panjang.

Menurutnya, pembangunan Bali tidak cukup hanya berbicara investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi wajib berpijak pada filosofi luhur Tri Hita Karana yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat Bali.

“Sebagai wakil rakyat harus membuktikan kinerjanya dengan berkomitmen pada Tri Hita Karana. Salah satu unsurnya adalah pawongan, yang dalam konteks kekinian berarti pemberdayaan masyarakat lokal,” tegas Prof. Sutarya.

Ia menilai hingga saat ini model pemberdayaan masyarakat lokal belum tampak nyata dalam proyek KEK Kura-Kura Bali. Padahal, masyarakat lokal seharusnya menjadi subjek utama pembangunan, bukan sekadar penonton di tanahnya sendiri.

“Model pemberdayaan itu sampai saat ini belum terlihat dalam proyek KEK Kura-Kura Bali,” ujarnya.

Prof. Sutarya juga menyoroti lemahnya ruang partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan kawasan tersebut. Menurutnya, apabila masyarakat Bali hanya ditempatkan sebagai pelengkap dalam proyek-proyek besar, maka dampak sosial dan budaya di masa depan berpotensi meminggirkan masyarakat adat dari ruang hidupnya sendiri.

“Jika peran masyarakat lokal kecil, maka harapan untuk mendapatkan kontribusi juga kecil. Karena itu pembangunan apa pun di Bali harus memberikan ruang besar bagi masyarakat lokal agar manfaatnya kembali kepada masyarakat Bali,” katanya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pembangunan yang mengabaikan keseimbangan hubungan manusia, lingkungan, dan kesucian budaya Bali berisiko melemahkan aspek parahyangan dalam konsep Tri Hita Karana.

Bagi Prof. Sutarya, kesucian Bali bukan sekadar simbol atau slogan, melainkan lahir dari harmonisasi nyata antara manusia, budaya, lingkungan, dan spiritualitas yang selama ini dijaga masyarakat adat Bali secara turun-temurun.

Pernyataan tersebut sekaligus memperkuat kekhawatiran publik bahwa pembangunan berbasis investasi besar tanpa keterlibatan kuat masyarakat lokal perlahan dapat menggeser identitas Bali.

“Bali tidak lagi hanya dihuni oleh masyarakat adatnya, tetapi juga oleh mereka yang datang membawa modal dan ambisi, membeli tanah, membangun imperium pribadi, lalu perlahan mendikte arah budaya lokal,” menjadi refleksi kritis yang kini ramai diperbincangkan di tengah polemik KEK Kura-Kura Bali.

Di tengah situasi tersebut, kalangan akademisi, masyarakat sipil, dan kelompok adat terus mendorong agar setiap pembangunan strategis di Bali tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan, transparansi, perlindungan kawasan suci, serta keberpihakan nyata terhadap masyarakat lokal sebagai pemilik utama kebudayaan Bali.