Agung Suyoga Bacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, Ketua Fraksi I Made Supartha Tegaskan APBD Bali Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat dan Keberlanjutan Lingkungan

DENPASAR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan administratif maupun raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-43 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7/2026), saat Anak Agung Gede Agung Suyoga, S.H., M.Kn membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

Pandangan umum tersebut merupakan sikap resmi Fraksi PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ketua Fraksi, Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil (result oriented) demi mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Pada kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan mengawali penyampaiannya dengan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali yang kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Menurut fraksi, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa opini WTP tidak boleh hanya dipandang sebagai keberhasilan administratif semata. Pemerintah Provinsi Bali didorong untuk memastikan bahwa kualitas pengelolaan APBD benar-benar mampu meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Fraksi juga memberikan apresiasi atas realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 105,82 persen dari target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut dinilai menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah terus memperkuat strategi peningkatan PAD melalui digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi potensi ekonomi daerah, serta pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha.

Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya realisasi Belanja Daerah yang baru mencapai 88,42 persen dari pagu anggaran. Fraksi meminta Pemerintah Provinsi Bali memberikan penjelasan mengenai berbagai faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyerapan anggaran, baik akibat keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kendala pengadaan barang dan jasa, efisiensi anggaran, maupun hambatan administratif lainnya.

Menurut Fraksi, kualitas pelaksanaan anggaran harus terus ditingkatkan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Sorotan lain disampaikan terhadap besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai lebih dari Rp712,87 miliar. Fraksi meminta penjelasan mengenai komponen SiLPA yang masih terikat maupun yang dapat dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran berikutnya agar tidak mencerminkan adanya program pembangunan yang tertunda ataupun tidak terlaksana secara maksimal.

Dalam aspek pengelolaan aset, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kondisi neraca Pemerintah Provinsi Bali yang mencatat nilai aset mencapai lebih dari Rp23,19 triliun dengan ekuitas sekitar Rp21,66 triliun. Meski demikian, pemerintah diharapkan terus memperbaiki penataan administrasi aset, mengoptimalkan pemanfaatannya, serta mempercepat penyelesaian kepastian hukum terhadap aset-aset daerah.

Fraksi juga menilai surplus dalam Laporan Operasional sebesar lebih dari Rp4,02 triliun perlu dianalisis secara komprehensif agar benar-benar mencerminkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, bukan akibat belum optimalnya realisasi belanja daerah.

Selain menyoroti aspek fiskal, Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Fraksi mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Bali mulai mengakomodasi kebijakan keadilan fiskal berbasis imbal jasa lingkungan sebagai bentuk penghargaan kepada daerah-daerah yang menjaga fungsi konservasi sumber daya alam.

Fraksi secara khusus mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Bangli yang telah menyusun kajian mengenai Imbal Jasa Lingkungan sebagai upaya menjaga kawasan hulu dan keberlanjutan sumber daya air di Bali. Menurut Fraksi, langkah tersebut layak didukung melalui penyusunan Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme pembayaran imbal jasa lingkungan lintas kabupaten/kota secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui semangat “Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola, Satu Visi, dan Satu Tujuan Kerakyatan,” Fraksi PDI Perjuangan berharap setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali sekaligus menjaga keberlanjutan alam, adat, budaya, dan keseimbangan pembangunan di Pulau Dewata.