Gungde: Jangan Manjakan Anak dengan Adu Beking! SMPB Harus Bersih, Kompetisi Harus Fair

DENPASAR – Sekretaris ARUN Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, S.T. atau yang akrab disapa Gungde, menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, S.T., M.Si., saat melakukan audiensi di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Selasa (21/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gungde menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB Sekolah), khususnya terkait isu siswa yang belum memperoleh sekolah serta potensi adanya praktik titipan atau “jalur belakang” yang dinilai dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.

Menurut Gungde, istilah “siswa tercecer” harus dipastikan berdasarkan data yang valid. Ia mengaku belum sepenuhnya yakin bahwa seluruh siswa yang disebut tercecer benar-benar mengalami keterbatasan akses untuk mendapatkan sekolah.

“Saya tidak yakin siswa itu memang benar-benar tercecer. Kalau tercecer, mungkin tidak punya kendaraan, handphone, komputer atau akses lainnya. Tetapi dari beberapa yang saya lihat, ada yang datang membawa mobil. Masa tidak bisa mengakses informasi untuk mencari sekolah,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak dijadikan alasan untuk membuka ruang masuk melalui jalur titipan.

“Yang harus kita pastikan adalah jangan sampai ada siswa yang masuk lewat jalur belakang atau titipan. Kasihan anak-anak yang sudah menerima kenyataan bersekolah di swasta, tiba-tiba ada oknum yang masuk melalui cara-cara yang tidak fair. Itu sangat tidak adil,” tegasnya.

Gungde menilai dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat membangun karakter, kejujuran, dan semangat berkompetisi secara sehat. Karena itu, budaya mengandalkan “beking” atau kedekatan dengan pihak tertentu harus dihentikan.

“Jangan manjakan anak dengan adu beking. Anak-anak harus dibiasakan meraih prestasi melalui kerja keras dan kemampuan. Mereka akan menghadapi persaingan global di masa depan. Kalau sejak sekolah dibiasakan mencari jalan pintas, bagaimana nanti mereka bersaing di dunia kerja? Pendidikan harus mengajarkan kompetisi yang fair, bukan mengajarkan budaya titipan,” kata Gungde.

Dalam audiensi tersebut, Gungde juga meminta penjelasan langsung kepada Kadisdikpora Bali mengenai mekanisme penyaluran siswa yang belum memperoleh sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, S.T., M.Si., menjelaskan bahwa siswa yang belum mendapatkan sekolah akan disalurkan hanya ke sekolah-sekolah yang masih memiliki daya tampung atau bangku kosong.

Kadisdikpora menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menempatkan siswa ke sekolah yang kuotanya sudah penuh, meskipun sekolah tersebut merupakan sekolah favorit dan memiliki banyak peminat. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga integritas sistem PPDB sekaligus memastikan seluruh proses tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga transparansi, pemerataan akses pendidikan, dan pelaksanaan PPDB yang objektif serta akuntabel.

Meski demikian, Gungde mengatakan dirinya akan tetap melakukan pengecekan terhadap data di lapangan untuk memastikan bahwa bangku yang disebut masih kosong memang benar-benar tersedia.

“Saya akan cek lagi ke lapangan. Apakah benar bangkunya masih kosong atau sengaja dikosongkan. Saya ingin memastikan datanya valid sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan tidak muncul kecurigaan,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Gungde berharap seluruh pihak bersama-sama menjaga marwah dunia pendidikan dengan menutup ruang bagi praktik titipan maupun intervensi yang dapat merugikan peserta didik lain.

“Kalau kita ingin melahirkan generasi yang kuat, jangan dididik menjadi anak yang bergantung pada beking. Didik mereka menjadi pribadi yang berprestasi, mandiri, jujur, dan siap bersaing secara sehat. Masa depan Bali dan Indonesia bergantung pada kualitas generasi mudanya,” pungkasnya.