Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DKI Jakarta » Kemenkum Soal Jadi ASN : Tak Kalah Menantang Dibanding Profesi Advokat

Kemenkum Soal Jadi ASN : Tak Kalah Menantang Dibanding Profesi Advokat

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 27 Jan 2025
  • visibility 238
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JARRAKPOS.COM. Jakarta – Menjadi seorang advokat ( _lawyer_ ) merupakan profesi yang paling banyak diidam-idamkan oleh mahasiswa lulusan fakultas hukum. Namun, stigma tersebut coba dikoreksi oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum (Kemenkum), Ronald Lumbuun.

Menurutnya, menjadi seorang aparatur sipil negara (ASN) tak kalah populer dan menantang bila dibandingkan dengan profesi advokat. Hal tersebut dikatakan Ronald saat menjadi pembicara pada forum diskusi _Days of Law Career_ (DoLC), yang dihelat Departemen Pengembangan Karir Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).

“Menjadi ASN itu, tidak kalah menantangnya bila dibandingkan dengan _lawyer_ atau jaksa. Negara ini membutuhkan para lulusan fakultas hukum terbaik untuk menjadi ASN, agar bangsa ini menjadi lebih maju di masa yang akan datang,” ucap Ronald di Jakarta _Convention Center_ Senayan, Jumat (25/01/2025) petang.

“Saya tahu banget kultur anak (FH) UI. Setelah lulus, pasti kepengen jadi _lawyer_ ,” tambah Ronald yang merupakan lulusan FHUI dari jenjang S1 hingga S3.

Ronald mengatakan, ada banyak peluang karir yang bisa didapatkan di Kemenkum. Tak hanya dalam jabatan struktural, namun juga fungsional. Baik itu Kemenkum sebagai instansi pembina, maupun sebagai instansi pengguna. Terlebih saat ini Menteri Hukum sedang menggalakkan _merit system_ , di mana semua peluang jabatan berdasarkan _reward and punishment_ , bukan _like or dislike_ .

“Peluang karir di Kemenkum ada banyak sekali. Ada beberapa formasi yang bisa dilihat, seperti misalnya bagi yang suka menjadi dosen bisa menjadi widyaiswara, ada juga analis hukum, penyuluh hukum, dan lainnya,” katanya.

Dalam kegiatan DoLC FHUI, Kemenkum berpartisipasi dengan membuka _stand booth_ pameran yang berlangsung pada 24 s.d. 26 Januari 2025. Ajang ini dimanfaatkan untuk mengenalkan Kemenkum kepada masyarakat, yang baru saja bertransformasi dari yang semula Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melalui kesempatan ini, dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi para pengunjung yang ingin melakukan konsultasi hukum, bertanya seputar Kemenkum, maupun bermain _games_ dengan pertanyaan seputar hukum.

“Di DoLC, kita membuka _stand_ juga, dimana kita bisa melakukan asistensi bagi teman-teman yang ingin melakukan konsultasi hukum, atau sekedar bertanya tentang Kemenkum, apa sih ruang lingkup pekerjaannya, seperti itu,” tutup Ronald.

DoLC merupakan acara tahunan yang menyediakan informasi eksklusif tentang peluang pendidikan, program magang, dan prospek pekerjaan dibidang hukum, bahkan perekrutan potensial bagi berbagai mitra, termasuk firma hukum, perusahaan, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan lembaga akademis.***

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menapak Pura Menjaga Bali, Doa Koster di Tengah Pengabdian

    Menapak Pura Menjaga Bali, Doa Koster di Tengah Pengabdian

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 2
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Riuh aktivitas dan dinamika pembangunan tak pernah benar-benar sunyi di Bali. Namun di tengah itu semua, Wayan Koster memilih menapak jalan yang hening, dari dermaga ke pura, dari sapaan masyarakat ke lantunan doa. Di Dermaga Pantai Kusamba, Klungkung, ia menyempatkan diri berhenti, menyalami warga satu per satu sebelum menyeberang ke Nusa Penida. […]

  • Pemilik Sugar Group Gunawan Yusuf dan Ny. Purwanti Lee, Dan Kawan-Kawan Dilaporkan ke KPK Soal Pidana Suap

    Pemilik Sugar Group Gunawan Yusuf dan Ny. Purwanti Lee, Dan Kawan-Kawan Dilaporkan ke KPK Soal Pidana Suap

    • calendar_month Rabu, 14 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 332
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com JAKARTA – Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi yang terdiri dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Indonesia Police Watch (IPW), Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Peradi Pergerakan menyampaikan Pengaduan Masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana suap yang diduga dilakukan Ny. Purwanti Lee dan Gunawan Yusuf pemilik Sugar Group Company selaku […]

  • Gelar RAT Ke-XIX, KSP Ranaka Sejahtera Bersama Tetap Eksis Menuju Digitalisasi: Aset Capai Rp 4,5 Miliar

    Gelar RAT Ke-XIX, KSP Ranaka Sejahtera Bersama Tetap Eksis Menuju Digitalisasi: Aset Capai Rp 4,5 Miliar

    • calendar_month Sabtu, 1 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 827
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ranaka Sejahtera Bersama gelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke-XIX. Forum bermartabat ini berlangsung pada Sabtu, 1 Maret 2025 bertempat di Aula Dinas Kominfo Provinsi NTT. Turut hadir dalam momen ini, Ketua Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) NTT, Paulus Rante Tadung serta ratusan anggota KSP Ranaka Sejahtera Bersama yang tampak antusias. […]

  • Tindakan TNI Tertibkan Penambangan Emas dan Penggerebekan Oli Palsu Langgar UU TNI

    Tindakan TNI Tertibkan Penambangan Emas dan Penggerebekan Oli Palsu Langgar UU TNI

    • calendar_month Jumat, 21 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com JAKARTA, _ Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, Surat Perintah Nomor: Sprin/85/II/2025 yang dikeluarkan oleh Komandan Kodim 032/Solok, Letkol Sapta Raharja, untuk melakukan penertiban terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Solok jika tidak didasarkan pada permintaan dukungan/perbantuan dari pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan maka hal […]

  • Buka Rakerda Satpol PP se-Bali, Sekda Dewa Indra Dorong Penguatan Deteksi Dini Gangguan Trantibumlinmas

    Buka Rakerda Satpol PP se-Bali, Sekda Dewa Indra Dorong Penguatan Deteksi Dini Gangguan Trantibumlinmas

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, I Dewa Made Indra, mendorong penguatan deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bali. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Satpol PP Kabupaten/Kota se-Bali di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, […]

  • Kuasa Hukum Minta Aparat Bertindak Tegas dan Profesional, Negara Wajib Hadir Lindungi Hak Milik Sah 

    Kuasa Hukum Minta Aparat Bertindak Tegas dan Profesional, Negara Wajib Hadir Lindungi Hak Milik Sah 

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 2
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Dugaan penguasaan kembali lahan secara sepihak di wilayah Denpasar Utara memicu perhatian publik terhadap efektivitas penegakan hukum di Denpasar. Kasus ini dinilai menjadi ujian nyata bagi aparat dalam menjamin perlindungan hak milik warga negara yang telah diperoleh secara sah. Berdasarkan fakta hukum, pembelian lahan dan bangunan seluas 405 meter persegi oleh Heriyanto […]

expand_less