Fraksi Demokrat-NasDem Soroti PAD, Belanja Modal hingga Ancaman Kriminalitas Internasional

DENPASAR — Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Senin (14/9/2026), di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali.

Pandangan umum Fraksi Demokrat-NasDem yang ditandatangani Ketua Fraksi Dr. Somvir tersebut dibacakan oleh I Gede Ghumi Asvatham, S.ST.Par di hadapan Gubernur Bali, pimpinan dan anggota DPRD Bali, jajaran perangkat daerah, kelompok ahli DPRD, serta undangan lainnya.

Fraksi Demokrat-NasDem menilai perubahan APBD 2026 perlu dicermati tidak hanya dari sisi peningkatan pendapatan, tetapi juga efektivitas belanja dan kemampuan pemerintah daerah memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu sorotan utama Fraksi Demokrat-NasDem adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rancangan perubahan APBD, PAD direncanakan meningkat lebih dari Rp122 miliar atau sekitar 2,87 persen dari APBD induk sekitar Rp4,2 triliun menjadi sekitar Rp4,3 triliun.

Atas kenaikan tersebut, Fraksi Demokrat-NasDem meminta Gubernur Bali menjelaskan strategi peningkatan PAD secara berkelanjutan tanpa menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha.

Retribusi Rendah, Target Justru Naik

Fraksi Demokrat-NasDem juga menyoroti realisasi retribusi daerah hingga Juli 2026 yang baru mencapai sekitar Rp230 miliar atau 37,41 persen dari target sekitar Rp614 miliar.

Namun, dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, target retribusi justru dinaikkan menjadi sekitar Rp649 miliar atau 105,67 persen.

Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penjelasan pemerintah daerah. Fraksi mempertanyakan apakah rendahnya realisasi disebabkan rendahnya aktivitas pelayanan, lemahnya sistem pemungutan, atau karena target awal yang terlalu tinggi.

“Kenapa targetnya dinaikkan lagi,” menjadi salah satu pertanyaan yang diminta dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah.

Tak hanya retribusi, Fraksi Demokrat-NasDem juga mempertanyakan rendahnya realisasi dana transfer. Dari target sekitar Rp407 miliar, hingga Juli 2026 baru terealisasi sekitar Rp88 miliar atau 21,76 persen.

Fraksi meminta penjelasan mengenai faktor penyebab rendahnya realisasi tersebut dan apakah kondisi itu berkaitan dengan capaian kinerja daerah yang dinilai belum mendukung program pemerintah pusat.

Belanja Operasi Membesar, Belanja Modal Masih Rendah

Sorotan berikutnya diarahkan pada struktur belanja daerah.

Fraksi Demokrat-NasDem mencatat Belanja Operasi merupakan komponen belanja terbesar. Dari anggaran awal sekitar Rp5,2 triliun, belanja tersebut meningkat lebih dari Rp160 miliar menjadi sekitar Rp5,4 triliun.

Kenaikan itu dinilai perlu dikawal agar tetap efisien dan tidak mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur maupun program-program produktif.

Di sisi lain, realisasi Belanja Modal hingga akhir Juli 2026 baru mencapai sekitar Rp129,8 miliar atau 16,11 persen dari anggaran sekitar Rp806 miliar.

Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, anggaran Belanja Modal bahkan direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp841 miliar.

Fraksi Demokrat-NasDem mempertanyakan penyebab rendahnya realisasi tersebut sekaligus meminta pemerintah menyiapkan strategi agar Belanja Modal dapat terealisasi secara optimal hingga akhir tahun.

Fraksi juga mengingatkan adanya potensi sejumlah program Belanja Modal tidak selesai atau bahkan tidak terlaksana pada tahun berjalan dan kemudian dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Menurut Fraksi Demokrat-NasDem, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara transparan, terutama terkait kemungkinan terbentuknya SILPA yang kemudian digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Harga Beras hingga Ancaman Kriminalitas Internasional

Selain persoalan fiskal, Fraksi Demokrat-NasDem menyampaikan sejumlah isu yang dinilai perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Salah satunya menyangkut harga kebutuhan pokok, khususnya beras. Pemerintah Provinsi Bali diminta melakukan monitoring dan pengendalian harga karena masyarakat masih mengeluhkan kenaikan harga beras meskipun pemerintah pusat telah menyatakan Indonesia berada dalam kondisi swasembada pangan.

Fraksi juga menyoroti perkembangan teknologi yang semakin pesat namun dapat dimanfaatkan untuk kejahatan yang memiliki jaringan lintas negara.

Karena itu, Gubernur Bali didorong memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Imigrasi, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kriminalitas berjejaring internasional.

Hutan Mangrove Bali Barat Diminta Diantisipasi

Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian Fraksi Demokrat-NasDem.

Pemerintah Provinsi Bali diminta melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan dini terhadap potensi kebakaran hutan, terutama kawasan hutan mangrove di Bali Barat, yang dinilai rentan akibat kondisi hutan dan kawasan pegunungan yang mengering selama kemarau panjang.

Fraksi menilai langkah antisipasi diperlukan sebelum kondisi berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Pengolahan Sampah Harus Diawasi

Dalam persoalan sampah, Fraksi Demokrat-NasDem meminta Pemerintah Provinsi Bali melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap proses pengolahan sampah dengan teknologi modern yang dikembangkan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.

Pengawasan tersebut diperlukan agar program pengolahan sampah berjalan terarah, tepat sasaran, serta sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

RSU Daerah Didorong Perkuat Sarana dan Konektivitas

Di sektor kesehatan, Fraksi Demokrat-NasDem meminta perhatian terhadap rumah sakit umum daerah yang dinilai belum seluruhnya memiliki sarana dan prasarana memadai.

Pemerintah Provinsi Bali didorong memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan/atau hibah, sehingga rumah sakit tersebut dapat memenuhi standar pelayanan yang layak.

Selain peningkatan fasilitas, Fraksi juga mendorong penguatan sistem rujukan emergensi antarrumah sakit.

Untuk mendukung target Jana Kertih, yakni menjaga dan melindungi masyarakat Bali, pemerintah provinsi diminta mengoordinasikan rumah sakit umum daerah kabupaten/kota agar memiliki kerja sama dan konektivitas pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Dengan demikian, ketika pasien membutuhkan penanganan lanjutan, sistem rujukan dapat berjalan cepat, terintegrasi, dan tidak terkendala batas wilayah administratif.

Dr. Somvir: Fraksi Dorong APBD Lebih Efektif dan Berpihak pada Masyarakat

Melalui pandangan umum yang dibacakan I Gede Ghumi Asvatham, Fraksi Demokrat-NasDem di bawah kepemimpinan Dr. Somvir menegaskan pentingnya pengelolaan perubahan APBD 2026 secara transparan, efisien, dan terukur.

Catatan yang disampaikan Fraksi tidak hanya menyangkut angka-angka dalam APBD, tetapi juga menyentuh persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari harga pangan, pelayanan kesehatan, pengelolaan sampah, perlindungan lingkungan, hingga keamanan.

Fraksi Demokrat-NasDem meminta setiap perubahan anggaran benar-benar diterjemahkan menjadi program yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.

Pandangan umum tersebut kemudian ditutup dengan ucapan terima kasih dan Parama Santi.