Pantau Lima SPBU di Denpasar, Gung Cok Apresiasi Solusi Gubernur Koster Urai Antrean BBM: Minta Masyarakat Tak Panic Buying
- account_circle admin
- calendar_month 10 jam yang lalu
- visibility 7
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DENPASAR, MATACOMPAS.COM — Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka atau yang akrab disapa Gung Cok, mengapresiasi langkah Gubernur Bali Wayan Koster dalam mengurai antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali.
Apresiasi tersebut disampaikan Gung Cok saat berkeliling memantau kondisi sejumlah SPBU di Denpasar pada Minggu (18/10/2026) pagi. Dari lima SPBU yang dipantaunya, ia melihat kondisi antrean relatif lancar dan tidak lagi terjadi kepadatan seperti yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat.
Sejumlah SPBU yang dipantau meliputi kawasan Nangka Utara, Gatot Subroto Tengah, Ubung, serta kawasan Jalan Teuku Umar dan Teuku Umar Barat. Berdasarkan pantauannya, arus kendaraan di lokasi-lokasi tersebut terpantau relatif lengang. Kendaraan roda dua yang mengantre juga tidak terlalu banyak.
“Terima kasih kepada Pak Gubernur atas langkah-langkah dan solusi untuk mengurai antrean yang terjadi di beberapa SPBU. Dari lima SPBU yang saya pantau pagi ini, kondisinya sudah lancar,” ujar Gung Cok.
Menurutnya, langkah yang diterapkan Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan hasil positif dalam mengurai kepadatan kendaraan. Karena itu, ia menilai upaya tersebut patut diapresiasi dan perlu didukung bersama agar kondisi di lapangan tetap terkendali.
Distribusi Disebut Kembali Normal, tetapi Masyarakat Masih Khawatir
Di balik kondisi antrean yang mulai terurai, Gung Cok mengungkapkan bahwa dirinya sempat berbincang dengan sejumlah pegawai SPBU yang dikenalnya. Dari percakapan tersebut, ia mendapat informasi bahwa distribusi BBM ke SPBU di Bali disebut telah kembali normal seperti sebelumnya.
Namun, kondisi itu sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan petugas SPBU. Jika distribusi sudah berjalan normal, mengapa antrean kendaraan masih membeludak di sejumlah lokasi?
Gung Cok menduga salah satu faktor yang ikut memengaruhi situasi tersebut adalah kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM. Rasa takut kehabisan bahan bakar mendorong sebagian warga membeli BBM lebih banyak dari kebutuhan biasanya, termasuk menyimpan cadangan untuk konsumsi sendiri.
Ia memahami kekhawatiran masyarakat di tengah situasi yang sempat menimbulkan ketidakpastian. Meski demikian, ia mengingatkan agar pembelian tetap dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan.
“Saya tidak menyalahkan masyarakat karena mungkin mereka paranoid atau takut kehabisan BBM. Tetapi, jangan sampai ketakutan itu membuat orang membeli berlebihan dan menyimpan cadangan terlalu banyak,” tegasnya.
Menurut Gung Cok, perilaku membeli BBM secara berlebihan justru berpotensi memperbesar tekanan terhadap permintaan di SPBU dan membuat masyarakat lain kesulitan mendapatkan bahan bakar sesuai kebutuhannya.
Apresiasi Polda Bali Tindak Penimbunan BBM
Selain menyoroti perilaku pembelian berlebihan, Gung Cok juga mengapresiasi langkah Polda Bali dalam menindak dugaan penimbunan dan penjualan BBM secara ilegal di sejumlah wilayah, termasuk Badung dan lokasi lainnya.
Ia menilai penegakan hukum penting dilakukan untuk mencegah pihak-pihak tertentu memanfaatkan situasi yang terjadi demi keuntungan pribadi.
Menurutnya, persoalan BBM tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengurai antrean kendaraan. Pengawasan terhadap distribusi, penjualan, serta potensi penyimpangan di lapangan harus tetap diperkuat agar pasokan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Langkah mengurai antrean sudah bagus dan patut diapresiasi. Namun, distribusinya juga harus tetap normal. Jangan sampai antrean terlihat lancar, tetapi pasokan di SPBU justru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat Diminta Bekerja Sama Mendukung Kebijakan Pemerintah
Gung Cok menegaskan, keberhasilan suatu kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh langkah yang diambil oleh kepala daerah atau instansi terkait, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kerja sama masyarakat.
Ia berharap warga Bali dapat lebih tenang dalam membeli BBM, tidak melakukan pembelian berlebihan, serta tidak mudah terpancing kekhawatiran yang dapat memperburuk keadaan.
Menurutnya, kondisi antrean yang mulai terurai harus dijaga agar tidak kembali menimbulkan kemacetan, mengganggu aktivitas warga, maupun menghambat mobilitas masyarakat.
“Apapun program pemerintah, tanpa kerja sama masyarakat, program itu tidak akan berjalan maksimal. Karena itu, saya mohon masyarakat ikut mendukung solusi yang sudah diberikan oleh Pak Gubernur,” katanya.
Komunikasi Gubernur dengan Pertamina Harus Terus Diperkuat
Lebih lanjut, Gung Cok menilai komunikasi yang telah dibangun Gubernur Bali dengan Pertamina, baik di tingkat daerah maupun pusat, perlu terus dipertahankan dan diperkuat.
Ia memahami bahwa distribusi BBM bukan semata-mata menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, sebagai kepala daerah, gubernur memiliki tanggung jawab untuk memastikan persoalan yang berdampak luas terhadap masyarakat Bali mendapat perhatian dan penanganan yang serius melalui koordinasi lintas instansi.
Karena itu, ia berharap komunikasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pertamina dapat berlangsung secara berkelanjutan, sehingga setiap potensi gangguan pasokan dapat segera diantisipasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Gung Cok menyatakan dukungannya terhadap upaya koordinasi tersebut demi menjaga ketersediaan BBM dan kelancaran aktivitas masyarakat.
“Terima kasih kepada Pak Gubernur. Kami berharap komunikasi yang baik dengan Pertamina daerah maupun pusat terus terjalin, sehingga pasokan BBM untuk Bali tetap aman dan persoalan seperti ini tidak kembali terulang,” pungkasnya.
Gung Cok berharap kondisi SPBU yang mulai lancar pada Minggu pagi menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan BBM di Bali. Ia menekankan bahwa solusi pemerintah, distribusi yang terjaga, pengawasan terhadap penyimpangan, dan kedisiplinan masyarakat harus berjalan beriringan agar situasi benar-benar kembali normal.
- Penulis: admin










Saat ini belum ada komentar