Bupati SBS: Kalau Batangnya Miring, Pohonnya Bisa Tumbang, Malaka Harus Bangun APBD yang Sehat dan Berakar Kuat

NTT, Matakompas.com- Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH, atau yang akrab disapa SBS, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah dalam pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Menurutnya, keseimbangan itu ibarat pohon yang berdiri tegak, jika batangnya miring, maka seluruh pohon bisa tumbang.

“Kalau batangnya miring ke satu sisi, maka pohonnya bisa tumbang. Karena itu, antara pendapatan dan belanja harus seimbang. Pengelolaan APBD harus disiplin, transparan, dan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegas SBS dalam kegiatan bimbingan teknis bersama DPRD Malaka (30/10/2025).

Bupati SBS menjelaskan, belanja rutin meliputi kebutuhan operasional pemerintahan seperti gaji, tunjangan, dan kegiatan administrasi.

Sedangkan belanja pembangunan mencakup pengeluaran untuk program pembangunan, infrastruktur, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Namun, SBS menekankan bahwa keseimbangan ini tidak cukup tanpa penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau PAD kuat, itu tandanya ekonomi rakyat juga bergerak. Karena PAD itu datang dari aktivitas masyarakat, dari pajak, retribusi, usaha kecil, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar Malaka tidak terlalu bergantung pada transfer pusat, melainkan menggali potensi lokal dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata.

Dengan begitu, daerah bisa lebih mandiri secara fiskal dan memiliki “akar ekonomi” yang kokoh.

Dalam forum yang sama, SBS juga menegaskan peran DPRD bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi mitra strategis eksekutif dalam mengelola keuangan daerah.

“Kalau DPRD paham betul postur APBD, maka setiap keputusan anggaran akan lebih tepat sasaran, efisien, dan benar-benar berpihak pada rakyat,” jelasnya.

Menurut SBS, hubungan antara eksekutif dan legislatif harus dibangun atas dasar pemahaman yang sama tentang kepentingan publik serta prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel.

Pemaparan SBS yang komunikatif dan sarat analogi mendapat apresiasi tinggi dari para anggota DPRD Malaka.

Ia berhasil menghidupkan materi teknis menjadi pembahasan yang inspiratif.

Melalui analogi “pohon APBD”, SBS menekankan bahwa kekuatan keuangan daerah bersumber dari rakyat dan harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat.

“Pohon APBD itu tumbuh dari akar ekonomi rakyat. Kalau akarnya kuat, batangnya kokoh, maka daun dan buahnya, yakni hasil pembangunan akan dinikmati semua,” pungkasnya.

Dengan semangat itu, SBS mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk menumbuhkan APBD yang sehat, transparan, dan berakar kuat di bumi Malaka.*** Eky Luan