Jalankan Arahan Presiden RI, Gubernur Koster Pimpin Rakor Forkopimda se-Bali, Perkuat Penanganan Sampah dan Tata Kelola Pariwisata

DENPASAR, Matakompas.com – Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat koordinasi nasional beberapa waktu lalu, Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat Provinsi serta Kota/Kabupaten se-Bali, bertempat di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar pada Kamis (19/2/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Bali secara terpadu, khususnya dalam menjaga kualitas lingkungan, memperkuat tata kelola pariwisata, serta memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan berlandaskan visi Bali Era Baru.

Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa Presiden RI memberikan perhatian khusus kepada Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia, sehingga berbagai persoalan yang dapat memengaruhi citra pariwisata harus ditangani secara serius dan terpadu.

“Sesuai arahan Presiden, Bali mendapat perhatian khusus karena merupakan tujuan wisata dunia. Salah satu yang menjadi penekanan adalah persoalan sampah, terutama sampah di pantai yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” tegas Gubernur Koster.

Gubernur mencontohkan kondisi di sejumlah pantai, seperti Pantai Kuta di Kabupaten Badung, yang mengalami peningkatan volume sampah kiriman saat musim tertentu, khususnya pada bulan Desember hingga Januari akibat arus laut. Untuk itu, Gubernur meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan.

“Kita tidak hanya menangani sampah di pantai, tetapi juga sampah di daratan, sungai, dan danau. Ini harus menjadi gerakan bersama. TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat harus terlibat aktif,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Bali melalui Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai se-Bali, yang akan dicanangkan secara serentak pada 1 Maret 2026, dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, desa adat, komunitas lingkungan, serta masyarakat luas. Program ini bertujuan menjaga ekosistem laut, melindungi keindahan pantai, serta mempertahankan citra Bali di mata wisatawan domestik dan internasional.

Selain penanganan sampah, rapat koordinasi juga membahas sejumlah isu strategis lainnya, antara lain penertiban spanduk dan reklame ilegal, penataan kabel listrik dan telekomunikasi, pengendalian kemacetan lalu lintas, penguatan keamanan dan ketertiban, serta pengendalian alih fungsi lahan produktif.

Gubernur Koster menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di Bali harus mengambil langkah tegas dan terukur untuk menjaga kualitas lingkungan, estetika wilayah, serta keberlanjutan pembangunan Bali.

“Kita harus bergerak bersama, memperkuat koordinasi, dan memastikan Bali tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi tanggung jawab seluruh pemerintah kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat,” tegasnya.

Berdasarkan data indikator makro pembangunan, kondisi Bali menunjukkan capaian positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen, tingkat kemiskinan 3,42 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen, yang merupakan salah satu yang terendah secara nasional.

Meski demikian, Gubernur menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus diiringi dengan penguatan tata kelola lingkungan, budaya, dan pariwisata agar Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia yang berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali berkomitmen memperkuat sinergi, mempercepat implementasi program strategis, serta memastikan Bali tetap menjadi daerah yang bersih, tertata, aman, dan berdaya saing global.(red)