Akselerasi Infrastruktur Bali: Dari Sampah hingga Konektivitas Global demi Pariwisata Berkelas Dunia

JAKARTA, Matakompas.com — Komitmen besar untuk menjaga posisi Bali sebagai etalase pariwisata Indonesia kembali ditegaskan dalam Rapat Kerja pada Rabu, (8/4) di Gedung DPR RI. Dalam forum strategis tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster, memaparkan arah pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang tidak hanya ambisius, tetapi juga berlandaskan nilai budaya, keberlanjutan, dan daya saing global.

Di hadapan Komisi V DPR RI, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Perhubungan, Koster menggarisbawahi bahwa Bali tidak bisa lagi dibangun dengan pendekatan konvensional. Pulau Dewata membutuhkan percepatan pembangunan berbasis sistem yang terintegrasi, mengingat tekanan terhadap lingkungan, kemacetan, hingga persoalan sampah yang kian kompleks.

Salah satu fokus utama adalah pengelolaan sampah yang dirancang secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pemerintah Provinsi Bali telah memperkuat kebijakan pembatasan plastik sekali pakai serta pengelolaan sampah berbasis sumber. Di sisi tengah, optimalisasi TPS3R dan TPST menjadi tulang punggung, sementara di hilir, proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) disiapkan untuk mengolah sedikitnya 1.200 ton sampah per hari dari Denpasar dan Badung. Proyek ini ditargetkan mulai dibangun pertengahan 2026 dan beroperasi pada awal 2028.

Selain itu, isu krusial ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian serius. Pemanfaatan sumber air dari SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab diproyeksikan untuk menopang kebutuhan masyarakat sekaligus industri pariwisata di berbagai wilayah Bali. Seluruh program ini dirancang dengan dukungan pembiayaan bertahap dari APBN mulai tahun anggaran 2027.

Di sektor energi, Bali diarahkan menuju kemandirian berbasis energi bersih. Pembangunan pembangkit listrik berbasis gas berkapasitas 1.550 MW hingga 2030, serta pemanfaatan PLTS atap sebesar 500 MW, menjadi langkah konkret menuju transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

Tak kalah penting, konsep “Bali Daulat Pangan” juga didorong melalui penguatan sistem pertanian organik, peningkatan produktivitas, hingga hilirisasi produk pertanian. Langkah ini tidak hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat identitas Bali sebagai destinasi yang mengedepankan harmoni antara manusia dan alam.

Di bidang infrastruktur darat, sejumlah proyek strategis disiapkan untuk mengurai kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas. Mulai dari pembangunan underpass di titik-titik krusial seperti Jimbaran, Tohpati, dan Pesanggaran, hingga pengembangan jalan baru yang menghubungkan kawasan-kawasan penting, termasuk konektivitas Pura Batur–Pura Agung Besakih dan jalur lingkar Bali. Proyek-proyek ini juga mencakup pembangunan jembatan antarwilayah hingga jalan lingkar di Nusa Penida.

Keberlanjutan proyek Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi turut menjadi perhatian utama, mengingat perannya sebagai tulang punggung konektivitas Bali Barat hingga Bali Selatan.

Di sektor maritim, pembangunan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa dirancang untuk mengubah pola distribusi barang. Nantinya, arus logistik dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, tidak lagi terpusat di satu titik, sehingga mampu mengurangi beban jalan raya secara signifikan.

Tak hanya itu, pembangunan sarana strategis seperti kawasan pariwisata Danau Beratan, fasilitas pengolahan gabah di Tabanan, hingga terminal logistik di Mengwi dan Ketewel turut memperkuat ekosistem ekonomi Bali secara menyeluruh.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menawarkan solusi inovatif berupa program taksi laut yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan Nusa Dua dan Canggu, sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan darat. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam penanganan banjir, abrasi pantai, hingga keberlanjutan pembangunan jalan tol.

Dukungan penuh juga datang dari Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Lasarus. Dalam pandangannya, Bali merupakan tulang punggung devisa pariwisata nasional yang memerlukan perlakuan khusus dalam pembangunan infrastruktur. Percepatan, inovasi pembiayaan, serta sinergi lintas kementerian dinilai menjadi kunci agar Bali tidak tertinggal dari negara pesaing seperti Thailand dan Malaysia.

Rapat kerja tersebut menghasilkan keputusan penting: dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur Bali, dengan syarat pemerintah daerah memastikan kesiapan lahan dan administrasi. Selain itu, kementerian terkait diwajibkan mengakomodasi berbagai usulan strategis, mulai dari pembangunan jalan, pengendalian banjir dan abrasi, penyediaan air bersih, hingga pengelolaan sampah berbasis teknologi.

Mengakhiri pemaparannya, Wayan Koster menegaskan urgensi percepatan ini. “Jangan sampai terlambat. Jika tidak segera dilakukan, daya saing pariwisata Bali bisa menurun,” ujarnya, mengingatkan bahwa masa depan Bali tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam, tetapi juga oleh kesiapan infrastrukturnya dalam menjawab tantangan zaman.