Komisi I DPRD Bali Sidak ITDC, Bongkar Persoalan Akses Pantai, AMDAL hingga Kewenangan Pembangunan Pesisir
- account_circle admin
- calendar_month 17 jam yang lalu
- visibility 20
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BADUNG, MATACOMPAS.COM – Pembangunan kawasan pesisir di lingkungan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Nusa Dua, Kabupaten Badung, menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Provinsi Bali. Melalui inspeksi mendadak (sidak), Senin (16/11/2026), legislatif Bali mendalami sejumlah persoalan, mulai dari kelengkapan perizinan pembangunan KRIB, kajian lingkungan (AMDAL), kewenangan pengelolaan ruang laut, pembatasan akses pantai, hingga perlindungan kawasan suci dan kepentingan masyarakat adat.
Sidak yang merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan daerah tersebut tidak hanya menyoroti aspek administratif pembangunan, tetapi juga mempertanyakan kesesuaian aktivitas di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sidak tersebut, Komisi I DPRD Bali menyoroti keberadaan struktur pelindung pantai atau groin, portal pembatas akses, serta pembangunan di sekitar kawasan pulau yang dinilai perlu mendapatkan pendalaman lebih lanjut.
Turut hadir Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., Sekretaris Komisi I I Nyoman Oka Antara, S.H., Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., Ketua Fraksi Demokrat-NasDem Dr Somvir, serta anggota Komisi I Anak Agung Gede Agung Suyoga, S.H., M.Kn., Drs. I Wayan Tagel Winarta, M.A.P., dan Dr I Ketut Rochineng, S.H., M.H., bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
MADE SUPARTHA: AKSES PANTAI JANGAN DITUTUP, MASYARAKAT BALI PUNYA HAK
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H., yang merupakan mantan Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, secara tegas mempertanyakan penataan kawasan pesisir ITDC, khususnya keberadaan portal yang membatasi akses masyarakat menuju pantai.
Menurut politisi asal Tabanan tersebut, pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan investasi dan keuntungan ekonomi. Hak masyarakat untuk menikmati pantai, menjalankan aktivitas adat, serta melaksanakan kegiatan keagamaan harus tetap mendapatkan ruang.
Ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pantai dan Pesisir.
“Persoalannya bukan hanya mengetahui ada undang-undang dan perda. Tetapi apakah ketentuan itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Kita berangkat dari regulasi,” tegas Made Supartha.
Ia mempertanyakan siapa yang membangun portal pembatas akses dan apa dasar kepentingannya. Dari penjelasan yang diterima dalam sidak, portal tersebut dibangun pihak ITDC untuk kepentingan proyek.
Namun, menurutnya, alasan kepentingan proyek tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat.
“Apakah Bapak pernah berpikir tentang kepentingan masyarakat? Di mana fasilitas dan ruang publik yang harus diberikan kepada masyarakat? Pantai itu bukan semata-mata untuk kepentingan investasi,” sorotnya.
Made Supartha menegaskan, pantai memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Bali. Selain menjadi ruang publik, kawasan pesisir juga memiliki nilai kesucian serta menjadi bagian penting dalam pelaksanaan upacara keagamaan, aktivitas adat, dan pelestarian budaya.
“Pantai itu tempat suci. Antara masyarakat dan pantai tidak pernah lepas. Itu satu kesatuan. Ada kepentingan agama, adat, dan budaya yang harus kita lindungi,” ujarnya.
Selain akses pantai, ia mempertanyakan pembangunan di sekitar kawasan pulau yang dinilai berpotensi mengubah karakter geografis Nusa Dua.
Menurutnya, identitas Nusa Dua tidak terlepas dari keberadaan dua daratan yang memiliki pemisahan alami. Karena itu, pembangunan yang mendekati area pemisah pulau, termasuk pengurugan dan konstruksi jembatan, perlu dikaji secara mendalam.
“Ini kan Nusa Dua. Sejarahnya mengapa dikatakan Nusa Dua? Karena memang ada pemisahan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa ditutup? Ada kepentingan apa?” tanyanya.
Ia tidak mempersoalkan pembangunan yang bertujuan melindungi pantai dan mengatasi abrasi sepanjang sesuai ketentuan. Namun, keseimbangan antara kepentingan investasi, lingkungan, dan masyarakat harus menjadi prioritas.
DEWA NYOMAN RAI SIAPKAN RDP, ITDC DIMINTA BUKA DOKUMEN AMDAL
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendalami persoalan pembangunan di kawasan ITDC.
Ia menilai, pembangunan yang bersinggungan dengan ruang laut dan kawasan pesisir tidak bisa semata-mata dipandang sebagai urusan privat perusahaan. Sebab, ruang laut memiliki dimensi kepentingan publik dan pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dewa Nyoman Rai mengapresiasi tujuan pembangunan struktur pelindung pantai apabila memang ditujukan untuk mengatasi abrasi. Namun, ia meminta seluruh proses pembangunan, termasuk kajian lingkungan dan prosedur perizinannya, dipastikan telah memenuhi ketentuan.
Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah keterlibatan desa adat, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintahan dalam proses penyusunan kajian AMDAL.
Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan sosial di sekitarnya.
“Kalau berbicara AMDAL, tentu harus ada prosedur yang dijalankan. Desa adat, unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat secara luas perlu mengetahui apa yang akan dilakukan. Ini menyangkut kepentingan bersama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan tidak sampai mengorbankan biota laut dan merusak ekosistem bawah laut.
Sebagai tindak lanjut, pihak ITDC diminta menyiapkan seluruh dokumen pendukung pembangunan, mulai dari perizinan, kajian lingkungan, hingga dasar hukum pelaksanaan kegiatan.
“Kami akan mengadakan RDP secepat mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya minta pihak ITDC, termasuk direktur utamanya, menyiapkan dan mengumpulkan seluruh data serta dokumen pendukung. Dasar hukum yang digunakan untuk membenarkan pembangunan ini juga harus disampaikan kepada kami,” ujarnya.

Menurut Dewa Nyoman Rai, RDP menjadi forum penting untuk mempertemukan seluruh pihak dan memperjelas berbagai persoalan yang ditemukan selama sidak.
DR SOMVIR UNGKAP PERNAH SUMBANG Rp100 JUTA, INGATKAN KAWASAN PURA JADI PUSAT SPIRITUAL
Sorotan lainnya datang dari Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr Somvir. Ia secara khusus memberikan perhatian terhadap keberadaan Pura Nusa Dharma yang berada di kawasan ITDC.
Somvir mengungkapkan bahwa dirinya memiliki keterlibatan sejak awal dalam mendukung pengembangan kawasan pura tersebut. Bahkan, ia pernah memberikan bantuan sosial sebesar Rp100 juta untuk pembangunan bagian pelinggih atau bangunan suci di kawasan pura.
Ia mengingatkan kembali bahwa berdasarkan informasi dan kesepakatan yang pernah disampaikan sebelumnya, kawasan tersebut direncanakan menjadi pusat spiritual dunia.
Berbagai kegiatan seperti yoga, meditasi, samadhi, dan aktivitas spiritual lainnya diharapkan dapat berkembang di kawasan tersebut.
Karena itu, Somvir meminta agar konsep awal tersebut tetap dijaga dan tidak bergeser menjadi kepentingan pembangunan hotel maupun kegiatan komersial lainnya.
“Saya sendiri sejak awal sudah terlibat di kawasan ini. Waktu itu juga pernah membantu bansos Rp100 juta untuk pembangunan bagian pura. Kami mendapat informasi bahwa kawasan ini akan menjadi pusat spiritual dunia, tempat untuk yoga, meditasi, samadhi, dan kegiatan spiritual lainnya,” ungkapnya.
Ia berharap kesepakatan yang pernah disampaikan sejak awal benar-benar dilaksanakan.
“Harapan kami, apa yang sudah disepakati sejak awal harus dijalankan. Jangan sampai ke depan muncul cara-cara atau rencana pembangunan lain yang justru mengubah peruntukan kawasan ini,” tegas Somvir.
Selain menjaga fungsi kawasan pura, ia juga mengingatkan pentingnya mempertahankan keasrian lingkungan dan kesucian laut di sekitar kawasan tersebut.
Menurutnya, laut memiliki nilai spiritual yang erat kaitannya dengan penghormatan terhadap Dewa Baruna. Karena itu, manusia harus menjaga alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan.
“Alam di kawasan ini begitu indah. Mari kita jaga dengan baik. Laut juga memiliki nilai kesucian. Jangan sampai manusia justru merusak sesuatu yang sudah diberikan oleh alam,” ujarnya.
Somvir berharap kawasan Pura Nusa Dharma tetap dipertahankan sebagai ruang spiritual yang murni, alami, dan tidak kehilangan karakter awalnya.
ROCHINENG PERTANYAKAN KEWENANGAN, PEMBANGUNAN LAUT HARUS SESUAI REGULASI
Dari perspektif hukum administrasi pemerintahan, anggota Komisi I DPRD Bali Dr I Ketut Rochineng, S.H., M.H., menyoroti aspek kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan pesisir ITDC.
Ia menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN) harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tujuan pembangunan yang baik tidak otomatis menjadikan suatu tindakan sah apabila tidak memenuhi ketentuan hukum.
Rochineng menjelaskan, terdapat tiga aspek utama yang harus dipenuhi agar tindakan pemerintahan dapat dinilai sah, yakni kewenangan, prosedur, dan substansi.

“Pertama, harus ada kewenangan. Kedua, tindakannya harus melalui prosedur. Ketiga, substansinya harus sesuai. Ini yang harus kita lihat dalam pembangunan di kawasan ini,” jelasnya.
Ia secara khusus menyinggung pembagian kewenangan pengelolaan ruang laut hingga 12 mil yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan yang bersinggungan dengan ruang laut harus dipastikan memiliki dasar kewenangan yang tepat.
“Ini kan menyangkut kewenangan pantai dan ruang laut. Kewenangan 0 sampai 12 mil itu berada pada provinsi. Jadi, kalau ada tindakan yang dilakukan di sini, harus jelas dasar kewenangannya. Jangan sampai ada tindakan yang melampaui kewenangan,” ujarnya.
Rochineng juga mengingatkan bahwa alasan kepentingan publik, seperti perlindungan pantai dan penanganan abrasi, tetap harus dilaksanakan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Ia meminta seluruh dasar hukum dan dokumen pendukung pembangunan diperdalam dalam RDP agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
KOMISI I DPRD BALI AKAN DALAMI SELURUH TEMUAN
Rangkaian sidak Komisi I DPRD Bali di kawasan ITDC memperlihatkan adanya sejumlah aspek yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak pengelola maupun instansi terkait.
Mulai dari akses masyarakat menuju pantai, kesesuaian pembangunan dengan tata ruang, kelengkapan perizinan, kajian AMDAL, perlindungan biota laut, hingga kepastian kewenangan pengelolaan ruang pesisir.
Komisi I DPRD Bali berencana menindaklanjuti hasil sidak melalui RDP dengan menghadirkan pihak ITDC dan instansi terkait. Melalui forum tersebut, seluruh dokumen serta dasar hukum pembangunan diharapkan dapat diperiksa dan dijelaskan secara terbuka.
Pengawasan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengembangan pariwisata Bali tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik.
Kepentingan masyarakat lokal, akses terhadap ruang publik, kelestarian lingkungan, kesucian kawasan pura, serta keberlangsungan adat dan budaya harus tetap menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan.
Sebab, kawasan pariwisata Bali bukan hanya ruang ekonomi bagi investor, tetapi juga ruang kehidupan masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan alam, laut, adat, dan tradisi.
- Penulis: admin










Saat ini belum ada komentar