Ruang Publik Bali Dinilai Sepi Tanpa Figur Gubernur Koster di Pusat Percakapan

DENPASAR, Matakompas.com | Dinamika ruang publik di Bali dinilai sulit dipisahkan dari sosok Gubernur Bali, Wayan Koster.

Kehadirannya dalam berbagai isu kebijakan kerap memicu perdebatan luas di masyarakat, terutama di media sosial.

“Sulit membayangkan Bali tanpa Wayan Koster di pusat percakapan publik. Bukan karena kultus individu, tetapi karena satu fakta yang tak terbantahkan. Tanpa Koster, Bali tak akan seramai ini. Tanpa Koster, Bali tak akan hidup di media sosial. Tanpa Koster, ruang publik Bali akan sunyi. Tenang, rapi, namun stagnan,” ujarnya.

Berbagai pernyataan maupun kebijakan yang disampaikan Gubernur Koster disebut hampir selalu menjadi perhatian publik. Respons masyarakat pun beragam, mulai dari kritik keras, dukungan kuat, hingga perdebatan berkepanjangan di ruang digital. “Tidak ada zona abu-abu. Semua serba tegas. Dan justru di situlah letak keikonikannya,” terangnya.

Ditengah kecenderungan sebagian kepala daerah memilih langkah aman dan minim konflik, pendekatan berbeda dinilai terlihat pada kepemimpinan Koster. Kebijakan yang diambil kerap ditempatkan di ruang terbuka sehingga memancing diskursus publik.

Gubernur Koster menempatkan kebijakan di tengah keramaian, membiarkannya diuji secara terbuka. Ia tidak alergi kritik, tidak lari dari resistensi. Ini karakter yang langka, bahkan nyaris asing di perpolitikan Indonesia.

Salah satu contoh yang disorot adalah kebijakan pengangkatan arak Bali sebagai produk budaya dan ekonomi. Isu tersebut sempat memicu polemik luas di media sosial dengan beragam narasi pro dan kontra.

“Namun justru dari kegaduhan itu arak Bali terangkat kelasnya. Dari produk ilegal menjadi identitas. Dari konsumsi sembunyi-sembunyi menjadi kebanggaan lokal,” ujarnya.

Selain arak Bali, isu pengelolaan sampah dan larangan plastik sekali pakai juga berulang kali memicu perdebatan publik. Meski menuai kritik, kebijakan tersebut dinilai mendorong keseriusan pembenahan lingkungan di Bali.

Bahkan, Gubernur Koster memahami bahwa perubahan sosial tidak lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari konflik gagasan. Dari pertentangan kepentingan. Dari kebijakan yang mengusik kebiasaan lama.

Perdebatan serupa juga muncul dalam isu tata ruang, pariwisata, hingga perlindungan budaya. Setiap kebijakan yang menyentuh kepentingan besar disebut hampir selalu memicu reaksi keras dari berbagai pihak.

“Ia tidak bersembunyi di balik jargon. Ia berdiri di depan badai opini, membiarkan publik menilai secara langsung,” paparnya.

Ditengah dinamika tersebut, Bali dinilai berkembang bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga ruang demokrasi digital yang hidup dengan perdebatan publik.

“Dalam politik, figur seperti ini langka. Pemimpin yang berani menjadi simbol konflik demi perubahan. Dan Bali, suka atau tidak sedang hidup dalam dinamika itu,” pungkasnya. (red)