Breaking News
light_mode
Trending Tags

Palsukan 109 Ton Emas Senilai 185 Triliun, 6 Petinggi PT Antam Jadi Tersangka

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 6 Mar 2025
  • visibility 1.266
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 6 mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UB-PPLM) PT Antam (Persero) Tbk sebagai tersangka kasus kor upsi.

Mereka diduga memalsukan emas Antam dengan total berat mencapai 109 ton selama 2010-2021. Kejagung memastikan 109 ton emas yang dijual oleh para tersangka adalah emas asil, namun emas itu dicap dengan logo Antam secara ilegal. Rabu(5/3/2025)

Ketut menjelaskan emas-emas yang diedarkan secara ilegal itu kemudian menimbulkan kerugian negara. Sebab, kata dia, keberadaan emas ilegal itu telah berpengaruh pada harga emas yang benar-benar diproduksi oleh Antam. “Emas ilegal yang diberikan label Antam, sehingga terjadi kelebihan suplai,” katanya.

 

 

 

Editor : Feri

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sukses Sebagai Pengusaha, Gede Putra Tetap Tunjukan Pendidikan Adalah Fondasi Penting

    Sukses Sebagai Pengusaha, Gede Putra Tetap Tunjukan Pendidikan Adalah Fondasi Penting

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 20
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com |Ditengah kesibukannya sebagai pengusaha sukses dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Badung, I Putu Gede Putra Adnyana tetap menunjukkan bahwa pendidikan adalah fondasi penting dalam membangun kesuksesan yang berkelanjutan. Meski telah meraih banyak pencapaian di dunia bisnis dan organisasi, sosok yang dikenal visioner ini tidak berhenti menuntut ilmu. Saat ini, ia tengah […]

  • Menakar Kewenangan DPD RI sebagai Mediator: Antara Serap Aspirasi dan Batas Hukum Tata Negara

    Menakar Kewenangan DPD RI sebagai Mediator: Antara Serap Aspirasi dan Batas Hukum Tata Negara

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 71
    • 0Komentar

    DENPASAR – Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam merespons persoalan masyarakat di daerah kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, kehadiran wakil daerah untuk mendengar, menyerap, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari mandat politik DPD RI. Namun di sisi lain, ketika respons tersebut berkembang menjadi tindakan “mediasi” terhadap suatu konflik, […]

  • BADKO HMI Sulbar Desak Propam Mabes Polri Ambil Alih Kasus Kapolres Pasangkayu

    BADKO HMI Sulbar Desak Propam Mabes Polri Ambil Alih Kasus Kapolres Pasangkayu

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Matacompas.com Mamuju — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Barat meminta Divisi Propam Markas Besar Polri segera mengambil alih penanganan kasus dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resor Pasangkayu, AKBP Joko Kusumadinata, terhadap bawahannya sendiri. Selain kekerasan, organisasi ini juga menyoroti beredarnya informasi soal dugaan upaya pemaksaan perdamaian kepada korban. Peristiwa […]

  • Petronela Tilis Layak Mendapatkan Perlindungan Hukum Represif

    Petronela Tilis Layak Mendapatkan Perlindungan Hukum Represif

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.325
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Laporan polisi Petronela Tilis LP/43/XII/2024/SPKT/Polsek Noemuti/Polres TTU/Polda NTT, tanggal 24 Desember 2024 yang kini semakin viral diberitakan sejumlah media, sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum represif. Penjelasan dan penegasan tersebut disampaikan Gabriel Suku Kotan, S.H.M.Si kepada media ini, Selasa (25/02/2025), setelah mengikuti dan mengetahui secara persis proses non litigasi atau pendekatan perdamaian antara Terlapor […]

  • Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Laksanakan ibadah Sholat idul Fitri dan Halal Bihalal di Perbatasan

    Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Laksanakan ibadah Sholat idul Fitri dan Halal Bihalal di Perbatasan

    • calendar_month Rabu, 2 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 890
    • 0Komentar

    NUNUKAN,JARRAKPOS.COM  – Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 11 Kostrad melaksanakan ibadah Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 H pada hari Senin, 31 Maret 2025, bertempat di Masjid Daarul Falaah, Kecamatan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh personel Satgas dan masyarakat setempat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama. Selain di Pulau Nunukan, […]

  • Mayoritas HGB PT BTID Ternyata Lahir dari Reklamasi, BPN Denpasar Buka Fakta di Hadapan DPRD Bali

    Mayoritas HGB PT BTID Ternyata Lahir dari Reklamasi, BPN Denpasar Buka Fakta di Hadapan DPRD Bali

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 24
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Fakta mengejutkan terungkap dalam rapat Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, Senin (11/5). Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Mulyadi, membongkar sejarah panjang penerbitan ratusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Bali Turtle Island Development (BTID), perusahaan pengelola kawasan KEK Kura-Kura Bali. Di hadapan anggota dewan, […]

expand_less