Program MBG di Jawa Barat Masih Wacana, Segera Realisasikan Dapur Sekolah

Jarrakpos.com JAKARTA – Provinsi Jawa Barat dengan 26 kabupaten/kota yang ada menargetkan membangun sebanyak 4.600 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah provinsi telah melakukan MoU dengan pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan beberapa waktu lalu, dari 4,600 dapur MBG yang bakal dibangun di Jawa Barat, sudah dimulai pengerjaanya sebanyak 4.000, masih kurang sekitar 637 dapur MBG, selain itu pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat juga akan membangun dapur SPPG di daerah dengan kategori (3T) tertinggal, terdepan dan terluar, totalnya sekitar 5 ribu dapur yang ada di Jawa Barat.

Sementara itu berdasarkan data temuan Public Policy Watch (PPW) yang merilis hasil pengawasan terbarunya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat menyebut masih jauh dari harapan. Hasil surveinya menyebut, dari total 4.000 dapur MBG yang telah terbentuk, ditemukan sebagian dapur belum berjalan optimal.

Direktur Eksekutif PPW, Azaz Fauzan, menegaskan bahwa pengawasan oleh lembaganya dilakukan pada Februari hingga Agustus 2025.

Hasil pengawasan, sebanyak 92% dapur telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, sementara 8% masih membutuhkan perbaikan fasilitas.

Lebih lanjut Azaz juga menjelaskan bahwa dalam pengiriman makanan, tercatat 87% dapur sudah tepat waktu, sisanya masih ditemukan ada indikasi keterlambatan, khususnya untuk di daerah terpencil.

Sementara dari sisi kepuasan penerima manfaat, 80% responden menyatakan puas dengan menu yang disajikan, meskipun masih terdapat kritik mengenai variasi makanan, jelasnya.

Sedangkan sebanyak 63% bahan pangan diolah dalam dapur MBG melibatkan rantai pasok lokal, dan kendala utama yang dihadapinya menurut Direktur PPW adalah keterbatasan SDM yang terlatih serta lemahnya pelaporan.

Azaz juga menjelaskan bahwa tujuan utama dai program pengawasan MBG yang dilakukan lembaganya untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar gizi dan kemanan pangan, menjamin akuntabilitas pengguna anggaran, serta memperkuat ekosistem pangan lokal dengan melibatkan UMKM.

Sementara dari hasil survei yang dilakukan oleh Mahardhika Media menyebut masih banyak sekolah yang belum mendapat program MBG. Bahkan banyak siswa yang tidak tahu ada program MBG. Survei dilakukan di Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Cianjur, Cirebon, Kuningan, dan Garut.

“Rata-rata sekolah-sekolah di Jawa Barat, banyak yang belum mendapat program MBG. Bahkan para murid tidak tahu kalau ada program makan bergizi,” kata Adi Wibowo, Manajer Program Mahardhika Media kepada wartawan, Senin (1/09/25) di Jakarta.

Perlunya Percepatan Dapur Sekolah

Sementara itu, Chairman of Mubarok Intsitute, Fadhil As Mubarok menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus segera turun tangan untuk mengatasi persoalan Program MBG yang belum kunjung selesai.

Target pemerintah untuk tahun 2025 ini, lanjut Fadhil mengoperasikan sebanyak 30.000 dapur MBG di seluruh Indonesia, untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat, sementara saat ini yang terealisasi masih jauh dari apa yang diharapkan.

Untuk itu Presiden Prabowo perlu bertindak cepat untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi yang diusulkan Mubarok Institute, antara lain ; mobilisasi anggaran dan sumber daya, pemerintah menurut Chairman of Mubarok Institute, bisa mengalokasikan dana darurat dan memperioritaskan program ini.

Perlunya berkolaborsi dengan masyarakat sipil dan swasta, keterlibatan organisasi masyarakat, konuitas lokal dan sektor swasta, guna mempercepat pembangunan dapur MBG.

Penyederhanaan proses, menyederhanakan prosedur birokrasii agar pembangunan dapur bisa dilakukan lebih cepat.

Jika target ini tercapai, menurut Fadhil As Mubarok, jutaan orang yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program ini akan terpengaruh. Dan, apabila program ini berhasil, dampaknya akan sangat signifikan bagi peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, terutama pada anak-anak. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memprioritaskan kesejahterana rakyat Indonesia.