Ketum HIPPI Erik Hidayat Buka Rakerda II HIPPI Bali, Gung Tini Gorda dan Winie Kaori Siapkan UMKM Naik Kelas

BADUNG — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI), Erik Hidayat, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II DPD HIPPI Bali sekaligus peringatan HUT ke-3 DPD HIPPI Bali, Sabtu (19/9/2026), di Kartika Plaza Hotel, Kuta, Badung.

Mengusung tema “Menguatkan Komitmen Mewujudkan Bali sebagai Pusat Ekonomi Hijau”, Rakerda II HIPPI Bali tidak hanya menjadi forum evaluasi dan penyusunan program kerja organisasi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat jaringan usaha, memperluas akses pasar UMKM, serta membangun kolaborasi antara pengusaha lokal dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam sambutannya, Erik Hidayat menegaskan bahwa Rakerda merupakan agenda resmi organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan program dan rekomendasi konkret yang selanjutnya dibawa dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIPPI di tingkat pusat pada 12 Oktober 2026.

“Alhamdulillah hari ini saya diundang sebagai Ketua Umum untuk membuka kegiatan Rakerda. Memang ini rangkaian resmi sesuai dengan aturan AD/ART kita. Ini menjadi ajang selain silaturahmi, juga ajang berkumpul para DPD dan DPC,” ujar Erik.

Menurut Erik, Rakerda harus menghasilkan sesuatu yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar menjadi agenda organisasi.

“Sehingga terjadi saling kolaborasi dan juga membuat program-program. Yang kita harapkan dari Rakerda ini menghasilkan sesuatu rekomendasi yang bisa disampaikan di Rakernas kita nanti di pusat tanggal 12 Oktober,” katanya.

Erik Soroti Pengusaha Lokal Bali

Di tengah tema besar ekonomi hijau, Erik Hidayat juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi pengusaha lokal Bali. Ia menyebut derasnya persaingan dengan produk asing serta semakin terbukanya akses barang impor menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.

“Temanya bagus, ekonomi hijau dan kita support selalu. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri, Bali selain pusat pariwisata, pengusaha lokalnya terpinggirkan. Itu sudah nggak kita pungkiri,” tegas Erik.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah menghadirkan kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha lokal untuk berkembang.

“Saya berpesan kepada teman-teman di Bali, bagaimana caranya agar pemerintah daerah bisa punya kebijakan yang berpihak kepada pengusaha lokal. Kalau itu bisa terjadi, ekonomi hijau ini pasti akan didapat,” ujarnya.

Erik melihat Bali memiliki potensi besar untuk membangun ekonomi yang berbasis sumber daya lokal. Selain pariwisata, Bali memiliki sektor pertanian serta berbagai potensi produk lokal yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi.

“Artinya kita punya banyak selain pantai, kita juga punya tanah yang luas dan subur. Ini bisa kita matching-kan dengan apa yang akan dibutuhkan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti masuknya produk impor melalui berbagai jalur perdagangan, termasuk platform perdagangan elektronik. Kondisi tersebut, menurutnya, semakin mempersempit ruang pasar bagi UMKM lokal.

“Yang paling miris adalah akses daripada pasar itu juga semakin kecil. Artinya selain barang-barang impor itu masuk secara langsung, mereka juga masuk melalui e-commerce-nya,” kata Erik.

Karena itu, HIPPI mendorong penguatan jaringan usaha dan pemasaran agar produk lokal memiliki akses yang lebih luas.

“Kita sekarang harus punya jaringan sendiri,” tegasnya.

Gung Tini Gorda: Ekonomi Hijau Harus Berbasis Produk Lokal

Sementara itu, Ketua DPD HIPPI Bali, Dr. AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H., M.M., M.H., CCD, atau Gung Tini Gorda, menegaskan bahwa tema ekonomi hijau yang diangkat dalam Rakerda II merupakan bagian dari visi HIPPI Bali sejak awal kepengurusan.

Menurutnya, selama tiga tahun perjalanan organisasi, sejumlah program telah dikembangkan untuk menerjemahkan visi menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi hijau ke dalam program nyata.

“Jadi ada beberapa produk yang sudah kami hasilkan dalam tiga tahun ini untuk bagaimana mengimplementasikan visi kami tiga tahun yang lalu, menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi hijau,” ujar Gung Tini Gorda.

Salah satu program yang dikembangkan adalah beras sehat pribumi, sebagai upaya memperkuat pemanfaatan produk pertanian lokal.

HIPPI Bali juga memberikan perhatian kepada petani kakao atau cokelat. Pendampingan tersebut diarahkan agar potensi pertanian lokal dapat berkembang menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi.

“Yang pertama, kami sudah punya produk beras. Kami tagline dengan beras sehat pribumi. Yang kedua, kami mencoba untuk membersamai petani-petani coklat,” jelasnya.

Tidak hanya produksi, Gung Tini Gorda menilai akses pasar menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM. Karena itu, HIPPI Bali tengah mendorong penyusunan katalog UMKM yang akan diperkuat melalui platform berbasis web.

“Kami mencoba untuk membuat buku katalog UMKM. Karena ini penting untuk bisa membuka jaringan yang lebih luas,” katanya.

HIPPI Bali juga mengembangkan Sandi Market, yang diarahkan bukan hanya sebagai ruang pemasaran, tetapi juga sarana edukasi dan advokasi bagi UMKM.

Dalam pengembangan katalog maupun platform tersebut, HIPPI Bali akan menerapkan proses kurasi dan standardisasi produk.

“Kami akan membersamai UMKM dengan tetap ada kurasi-kurasi karena itu penting. Standardisasi dari pasar yang akan kami tuju sangat penting,” tegas Gung Tini Gorda.

Menurutnya, penguatan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan ruang promosi. Produk lokal juga harus memiliki kualitas dan standar yang mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Winie Kaori: Ekonomi Hijau Dimulai dari Langkah Kecil

Sementara itu, Ketua Panitia Rakerda II sekaligus Ketua DPC HIPPI Kota Denpasar, Ni Kadek Winie Kaori Intan Mahkota, atau Winie Kaori, menegaskan bahwa ekonomi hijau harus diterjemahkan menjadi gerakan nyata.

Menurut Winie, persiapan Rakerda telah dilakukan sejak dua minggu sebelum pelaksanaan. Persiapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan Rakerda tidak berhenti sebagai seremoni organisasi.

“Persiapan yang sudah kita lakukan dua minggu sebelum hari H menjadi catatan penting bagaimana penyelenggaraan sebuah Rakerda dalam komunikasi dan komunitas wajib kita lakukan,” ujar Winie.

Ia mengatakan, banyak organisasi memiliki agenda Rakerda, tetapi tantangannya adalah bagaimana memastikan hasil rapat dapat dijalankan secara berkelanjutan.

“Banyak organisasi yang mengadakan adanya Rakerda ini, tetapi Rakerda yang berkomitmen untuk berkelanjutan, di sinilah kita belajar bagaimana menentukan sebuah tema berhubungan dengan jangka panjang dari karya kerja nyata apa yang sudah dilakukan,” jelasnya.

Winie menegaskan, ekonomi hijau tidak harus selalu dimulai dari kebijakan besar. Gerakan tersebut dapat dimulai dari langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan usaha.

“Ekonomi hijau bukannya hanya wacana semata. Ekonomi hijau merupakan langkah kecil kita. Kalau tidak diingatkan dari sekarang, kita tidak menunggu lagi yang namanya bencana,” katanya.

Langkah tersebut, lanjut Winie, dapat berupa memilah sampah, menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle, menggunakan energi terbarukan seperti solar panel, hingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha.

“Langkah kecil itu bisa berupa memilah sampah, menggunakan reuse, recycle, reduce, menggunakan solar panel, sampai halnya kita sebagai pelaku usaha untuk mengefektifkan dan mengefisienkan apa yang terjadi dalam satu usaha yang kita kerjakan,” ujarnya.

UMKM Dipertemukan Langsung dengan Buyer

Salah satu terobosan yang mendapat perhatian dalam Rakerda II HIPPI Bali adalah upaya mempertemukan pelaku UMKM secara langsung dengan calon pengguna maupun pembeli.

Winie mengatakan, Rakerda juga dimanfaatkan sebagai ruang membangun networking antarpelaku usaha, stakeholder, dan berbagai pihak yang memiliki kebutuhan terhadap produk lokal.

“Melalui Rakerda ini diharapkan mampu membuka networking seluas-luasnya dari stakeholder yang hadir, para undangan, pelaku usaha, sampai mereka menemukan apa yang menjadi titik temu sebuah komunitas yang kita bangun di HIPPI Bali,” ungkapnya.

Salah satu contoh yang dilakukan adalah mempertemukan pelaku usaha beras dengan para general manager hotel yang tergabung dalam asosiasi general manager hotel di Bali.

Menurut Winie, pertemuan langsung tersebut dapat memperpendek rantai komunikasi antara produsen dan calon pembeli.

“Kita hadirkan supaya UMKM-UMKM yang tergabung di HIPPI Bali bisa koneksi langsung dan mempercepat adanya transaksi,” katanya.

Bagi Winie, pola tersebut merupakan salah satu manfaat nyata berorganisasi. HIPPI dapat berperan sebagai jembatan yang mempertemukan seller dan buyer, sekaligus membuka peluang kolaborasi antarpelaku usaha.

“Di sinilah manfaat untuk ikut berorganisasi supaya ketemu antara seller dan buyer, ketemu antara pengguna dan pelaku, ketemu antara pembeli dan penjual,” ujarnya.

Jaringan tersebut tidak hanya menyasar komoditas beras, tetapi juga berbagai sektor lain seperti pertanian, produk suvenir, hingga usaha coffee shop.

“Baik itu usaha agriculture, usaha souvenir, usaha coffee shop yang nantinya bisa berkolaborasi, tidak satu titik, tetapi bisa 100 titik, 1.000 titik,” tegasnya.

Ekonomi Hijau Tak Sekadar Profit

Winie menambahkan, pembangunan ekosistem usaha harus mempertimbangkan keberlanjutan. Orientasi bisnis tidak semata-mata mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga harus memperhitungkan manfaat jangka menengah dan panjang.

“Tidak hanya melihat keuntungan secara profit di depan mata apa yang harus kita kerjakan, tetapi ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya,” katanya.

Semangat tersebut sejalan dengan arah HIPPI Bali yang ingin menggabungkan penguatan pengusaha lokal, pemberdayaan UMKM dan petani, perluasan pasar, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Rakerda II sekaligus HUT ke-3 DPD HIPPI Bali pun menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat jaringan tersebut. Melalui program pengembangan produk lokal, katalog UMKM, Sandi Market, kurasi, edukasi, advokasi, hingga pertemuan langsung antara seller dan buyer, HIPPI Bali berupaya membangun ruang usaha yang lebih terbuka bagi pelaku ekonomi lokal.

Di tingkat pusat, berbagai gagasan dan rekomendasi yang lahir dari Rakerda II tersebut selanjutnya akan dibawa ke Rakernas HIPPI pada Oktober mendatang.

Dengan demikian, tema “Menguatkan Komitmen Mewujudkan Bali sebagai Pusat Ekonomi Hijau” tidak berhenti sebagai tema Rakerda, tetapi diarahkan menjadi pijakan bersama untuk memperkuat pengusaha lokal, memperluas pasar UMKM, mengembangkan potensi pertanian dan produk Bali, serta membangun ekosistem ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.