JW Marriott Payangan Distop: Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali Pastikan Tidak Anti-Investor, Hanya Anti-Pelanggaran

GIANYAR, Matakompas.com | Proyek pembangunan Hotel JW Marriott di Desa Puhu, Payangan, Gianyar, resmi dihentikan sementara setelah Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali menemukan sejumlah pelanggaran serius terkait sungai, irigasi, serta dokumen perizinan, Kamis, 27 November 2025.

Keputusan penghentian diambil dalam rapat mendadak di lokasi dan langsung disetujui pihak manajemen proyek.

Sidak tersebut diikuti Kasatpol PP Provinsi Bali, Kasatpol PP Gianyar, BWS Bali–Penida, DLH Gianyar, Dinas PUPR Gianyar, Perbekel Desa Puhu, dan pihak HUMAS proyek.

Sungai Ditutup Permanen, Izin Tak Lengkap

Pansus TRAP menemukan pelanggaran penting yang dianggap mengancam lingkungan dan tata ruang.

 Ketua Fraksi Gerindra-PSI sekaligus anggota Pansus TRAP, Gede Harja Astawa, menerangkan ada aliran sungai atau irigasi yang melewati kawasan hotel dan bagian atasnya ditutup secara permanen oleh bangunan. “Ini pelanggaran serius sempadan sungai,” kata Gede Harja Astawa.

Selain itu, Pansus juga menemukan sejumlah izin yang belum dimiliki, izin tidak lengkap, serta beberapa dokumen masih menggunakan regulasi lama.

Akibat temuan ini, Pansus TRAP DPRD Bali memerintahkan penghentian seluruh aktivitas pembangunan hingga developer menunjukkan seluruh dokumen resmi dan berlaku. Pihak HUMAS proyek menyatakan sepakat dan siap mematuhi keputusan tersebut.

DPRD Bali Akan Panggil Owner JW Marriott

Untuk memastikan transparansi dan kepatuhan aturan, DPRD Bali akan memanggil owner proyek ke Kantor DPRD Provinsi Bali. Mereka diminta membawa dokumen izin asli, rencana teknis pembangunan dan komitmen tertulis terhadap kelestarian lingkungan.

Gede Harja Astawa menegaskan jika nanti terbukti lengkap dan sesuai aturan, silakan proyek dilanjutkan. Tetapi jika ditemukan pelanggaran lanjutan, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi tegas.

“Kami Tidak Anti-Investor” Sikap Fraksi Gerindra-PSI Bali

Menjawab persepsi publik bahwa DPRD Bali sering dianggap menghambat investasi, Gede Harja Astawa memberikan klarifikasi tegas:

“Saya tegaskan, Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali tidak anti-investor. Kami justru membutuhkan investor untuk memperkuat perekonomian Bali,” terangnya.

Namun ia menekankan bahwa lingkungan dan budaya Bali tidak boleh dikorbankan.

“Yang kami tolak adalah investor yang merusak lingkungan, tidak menghargai kearifan lokal, dan tidak memberi ruang bagi putra-putri Bali untuk bekerja,” kata Gede Harja Astawa.

Ia menegaskan bahwa masa depan Bali harus tetap terjaga:

“Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan Bali, siapa lagi? Pariwisata Bali menjual keindahan alam. Maka menjaga alam adalah kewajiban moral kita bersama,” tegasnya.

Pesan Tegas untuk Investor yang Masuk Bali

Gede Harja Astawa menyampaikan tiga pesan utama:

1. Lengkapi izin dulu, baru bangun.

Jangan pakai pola ‘pukul dulu, izin belakangan’. Itu keliru.

2. Hormati alur perizinan dari bawah.

Mulai dari lingkungan dan banjar adat, desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.

3. Patuhi regulasi terbaru, bukan celah aturan lama.

“Jangan memanfaatkan bolong-bolong peraturan. Bali harus dibangun dengan tertib, bersih, dan bertanggung jawab,” paparnya.

Ia menutup dengan pesan bahwa investasi tetap dibutuhkan, namun bukan dengan mengorbankan alam dan masyarakat lokal.

“Investasi harus tumbuh tanpa mengorbankan alam, budaya, dan masa depan Bali,” pesan Gede Harja Astawa. (red).