Komisi I DPRD Bali kunjungan kerja ke Kecamatan Banjar: Soroti Data Bantuan Pemerintah, Pengelolaan Sampah, hingga Penghentian Pembangunan di Lokasi Rawan

BULELENG | Matakompas.com – Ketua Fraksi Gerindra–PSI DPRD Provinsi Bali, Gede Harja Astawa, bersama rombongan Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Kantor Camat Banjar, Kabupaten Buleleng, Jumat (12/12/2025). Rombongan dipimpin Sekretaris Komisi I, Nyoman Oka Antara, S.H., MH., kandidat doktor, dan diterima langsung oleh Camat Banjar, I Putu Widiawan , bersama Sekretaris Camat, Luh Sri Ajeng Kartini, serta jajaran staf.

Kunjungan ini bertujuan menggali sejumlah persoalan strategis di wilayah Kecamatan Banjar, mulai dari isu tata ruang, validasi data penerima bantuan pemerintah, hingga penanganan sampah yang kini menjadi masalah besar di Buleleng.

Apresiasi Penghentian Pembangunan di Area Rawan Longsor Gesing

Dalam dialog awal, Gede Harja Astawa menyampaikan apresiasi kepada Camat Banjar dan Perbekel Gesing atas langkah tegas menghentikan pembangunan di kawasan Desa Gesing yang berada di wilayah kemiringan terjal dan dekat area tempat persembahyangan.

“Keputusan tersebut menunjukkan keberpihakan terhadap keselamatan masyarakat dan penghormatan terhadap ruang suci. Kami sangat menghargai tindakan preventif yang dilakukan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar ke depan, seluruh pembangunan baru di wilayah rawan longsor benar-benar diteliti secara detail dan rekomendasi dikeluarkan secara sangat selektif.

Soroti Banyak Temuan: Warga Miskin Tidak Terdata, ASN dan Warga Meninggal Justru Dapat Bantuan

Komisi I juga menyoroti persoalan klasik namun tak kunjung tuntas: ketidaktepatan data penerima bantuan pemerintah, seperti PKH, BLT, dan bantuan sosial lainnya.

Gede Harja mengungkapkan dirinya menemukan fakta di lapangan bahwa:

* Banyak warga miskin yang semestinya berhak menerima bantuan tidak terdata.

* Sebaliknya, warga ekonomi mapan, bahkan ASN, serta warga yang telah meninggal dunia, justru masih tercatat sebagai penerima bantuan.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Saya meminta Camat agar segera melakukan evaluasi total terhadap data penerima bantuan. Melibatkan aparat desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, dan diumumkan secara terbuka di kantor desa,” tegasnya.

Ia juga meminta petugas pendataan dari BPS atau BPH bekerja lebih profesional dan dalam proses pendataan wajib mengikutsertakan kepala dusun atau kepala lingkungan.

“Mereka yang paling mengetahui kondisi warganya,” jelasnya.

Masalah Sampah Mendesak: TPA Ditutup, Desa Harus Kelola Sampah Sendiri

Pengelolaan sampah menjadi isu besar yang mengemuka dalam pertemuan tersebut. Penutupan TPA Pangkung Paruk dan rencana penutupan TPA Bengkale membuat desa-desa di Buleleng harus bersiap melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Camat Banjar mengusulkan agar Kecamatan Banjar memiliki minimal tiga unit mesin pengolah sampah, yang disebar di tiga kawasan:

* Banjar atas

* Banjar tengah

* Banjar bawah

Usulan ini diterima dan akan dibawa oleh Gede Harja kepada Gubernur Bali.

Sidak ke TPS 3R Temukus: Pegawai Kekurangan dan Honor Minim

Setelah pertemuan, Komisi I turun langsung ke TPS 3R di Desa Temukus. Fasilitas tersebut dinilai bagus dan berada di lahan yang memadai, namun kekurangan tenaga kerja menjadi masalah serius.

Jumlah pekerja hanya delapan orang, dan mereka hanya menerima honor Rp1,5–1,7 juta per bulan.

Sebagai bentuk perhatian, Gede Harja Astawa memberikan tambahan honor pribadi selama satu tahun penuh, dari Januari hingga Desember 2026.

“Saya menambahkan Rp1 juta untuk semua pegawai TPS 3R Temukus. Semoga membantu meningkatkan semangat kerja teman-teman,” ujarnya.

Dorong Gubernur Bali Prioritaskan Mesin Pengolah Sampah untuk Desa

Dalam kunjungan itu juga ditemukan bahwa Perbekel Temukus, Drs. Made Karune, telah membeli satu mesin pengurai sampah. Namun desa masih membutuhkan mesin tungku untuk memaksimalkan pengolahan sampah.

Gede Harja menegaskan bahwa dirinya akan mendorong Gubernur Bali untuk mengalokasikan bantuan mesin pengurai dan pemilah sampah bagi desa-desa.

“Setiap desa harus punya fasilitas pengolahan sampah mandiri. Ini kebutuhan mendesak,” katanya.

Harapan Terakhir: Prioritas pada Keamanan Ruang Hidup

Menutup kunjungan, Gede Harja Astawa meminta agar seluruh camat dan kepala desa lebih berhati-hati mengeluarkan rekomendasi pembangunan di wilayah rawan bencana.

“Dengan semakin seringnya bencana alam, seluruh aparat harus lebih tegas dan peduli terhadap kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Ia juga menekankan kembali pentingnya validasi data penerima bantuan agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. (Tim)