Kebijakan Gubernur Wayan Koster Raih Pengakuan Dunia, Bali Dinilai Sejalan dengan Agenda Global Menuju Net Zero Emission

DENPASAR – Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun daerah berbasis lingkungan berkelanjutan mendapat pengakuan dari berbagai lembaga internasional. Sejumlah kebijakan strategis yang digagas Gubernur Bali Wayan Koster dinilai selaras dengan arah pembangunan global dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, transisi energi, hingga upaya mencapai target net zero emission.

Pengakuan tersebut mengemuka setelah rangkaian kegiatan London Climate Action Week (LCAW) 2026, forum internasional yang mempertemukan para pemimpin dunia, kepala daerah, organisasi internasional, akademisi, dan pelaku usaha untuk membahas strategi penanganan krisis iklim.

Salah satu lembaga internasional yang memberikan apresiasi adalah Bloomberg Philanthropies. Lembaga filantropi global tersebut menilai Gubernur Wayan Koster memiliki komitmen yang kuat sekaligus arah kebijakan yang progresif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Bali.

Apresiasi itu diberikan atas berbagai kebijakan yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Bali, mulai dari pengembangan energi bersih, transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, hingga penguatan sistem pertanian organik. Seluruh kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah nyata untuk menekan emisi karbon sekaligus mendukung pencapaian target net zero emission pada tahun 2045.

Bloomberg Philanthropies juga menyatakan dukungan terhadap percepatan implementasi berbagai kebijakan penurunan emisi karbon yang dipimpin langsung oleh Gubernur Wayan Koster di Pulau Dewata.

Tidak hanya itu, hasil pembahasan selama London Climate Action Week 2026 juga menunjukkan adanya keselarasan antara arah pembangunan Bali dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang diusung masyarakat internasional.

Berbagai isu strategis yang disampaikan dalam pidato Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pandangan para pemimpin dunia, kepala daerah dari berbagai negara, hingga lembaga internasional, dinilai telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Bali melalui Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Arah pembangunan tersebut bahkan telah dituangkan secara komprehensif dalam dokumen Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, yang menjadi pedoman pembangunan jangka panjang Pulau Dewata.

Keselarasan tersebut memperlihatkan bahwa strategi pembangunan Bali tidak hanya menjawab kebutuhan daerah, tetapi juga sejalan dengan agenda pembangunan dunia yang menitikberatkan pada pelestarian lingkungan, ketahanan energi, pengurangan emisi karbon, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengakuan dari berbagai pemimpin dunia dan lembaga internasional menjadi indikator bahwa arah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi Bali berada pada jalur yang tepat. Namun demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.

Pemerintah Provinsi Bali juga menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah semata. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga seluruh masyarakat Bali.

Dengan semangat kebersamaan tersebut, Bali diharapkan mampu menjadi contoh pembangunan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal sekaligus berdaya saing global. Upaya menjaga alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan cita-cita besar “Demi Nindihin Gumi Bali”, menjaga dan melindungi Bali untuk generasi kini maupun masa depan.