I Wayan Tagel Winarta: Perpanjangan Pansus TRAP Harus Perkuat Pengawasan Tata Ruang Bali

DENPASAR, Matakompas.com — DPRD Provinsi Bali resmi memperpanjang masa kerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) selama enam bulan ke depan. Keputusan tersebut mendapat perhatian serius dari anggota Pansus TRAP, I Wayan Tagel Winarta, yang menilai perpanjangan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat pengawasan pemanfaatan ruang di Bali.

Keputusan perpanjangan diambil dalam rapat pimpinan (rapim) yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack di Gedung DPRD Bali, Senin (2/3), dan dihadiri seluruh pimpinan alat kelengkapan dewan.

Menurut Tagel Winarta, yang merupakan anggota DPRD Bali dari Daerah Pemilihan Gianyar, kerja pansus selama enam bulan pertama telah menunjukkan peran strategis dalam mengurai berbagai persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan yang selama ini menjadi perhatian publik.

“Perpanjangan ini bukan sekadar administratif, tetapi kebutuhan nyata agar fungsi pengawasan DPRD terhadap pemanfaatan ruang di Bali berjalan lebih optimal,” tegasnya.

Pengawasan Harus Lebih Tajam

Politisi asal Gianyar itu menilai dinamika pembangunan Bali saat ini menuntut pengawasan yang lebih tajam dan berkelanjutan, terutama terkait alih fungsi lahan, kepatuhan perizinan, serta indikasi praktik nominee.

Ia mengingatkan bahwa berbagai temuan Pansus TRAP pada periode awal menunjukkan masih adanya celah pengawasan yang perlu diperkuat melalui kerja lanjutan pansus.

Selama enam bulan pertama, pansus telah menindaklanjuti sejumlah isu krusial, termasuk polemik pembangunan lift kaca di kawasan tebing Kelingking Beach, Nusa Penida, yang kemudian berujung pada rekomendasi penutupan proyek oleh pemerintah provinsi.

Selain itu, pansus juga menyoroti pembangunan di kawasan Jatiluwih yang berada di zona lindung, serta penerbitan ratusan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang beririsan dengan kawasan konservasi mangrove.

Jaga Keseimbangan Investasi dan Regulasi

Tagel Winarta menegaskan DPRD Bali tidak anti-investasi. Namun ia menekankan bahwa investasi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap tata ruang dan perlindungan lingkungan.

“Investor tentu kita sambut, tetapi semua harus mengikuti koridor hukum dan tata ruang yang sudah ditetapkan. Ini penting agar pembangunan Bali tetap berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga memandang keberadaan Pansus TRAP menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan tidak melenceng dari visi pembangunan daerah.

Komposisi Diremajakan, Kinerja Didorong

Dalam rapim tersebut diputuskan tiga poin utama: perpanjangan masa kerja pansus, peremajaan keanggotaan berdasarkan usulan empat fraksi, serta dukungan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD Induk 2026.

Jumlah anggota pansus kini disesuaikan menjadi 15 orang dari sebelumnya 19 orang agar selaras dengan tata tertib DPRD.

Struktur pimpinan pansus diperkirakan tetap dipimpin I Made Supartha sebagai ketua, dengan dukungan unsur pimpinan lainnya.

Harapan untuk Enam Bulan ke Depan

Tagel Winarta berharap masa perpanjangan ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperdalam pengawasan substantif, bukan sekadar formalitas kelembagaan.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga tata ruang Bali.

“Yang kita jaga bukan hanya aturan di atas kertas, tetapi masa depan ruang hidup Bali. Karena itu kerja pansus ke depan harus lebih fokus, terukur, dan berdampak,” pungkasnya.

Perpanjangan masa kerja Pansus TRAP ini sekaligus menjadi sinyal bahwa DPRD Bali tetap konsisten mengawal pemanfaatan ruang, menjaga aset daerah, serta memastikan setiap proses perizinan berjalan sesuai hukum demi keberlanjutan Pulau Dewata. (Red)