Breaking News
light_mode
Trending Tags

Pj Bupati Cirebon Tinjau TPAS Kubangdeleg, Komitmen Perbaikan Pengelolaan Sampah

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 9 Jan 2025
  • visibility 259
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Cirebon Jarrakpos.com — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, bersama jajaran Forkopimda dan beberapa kepala perangkat daerah, meninjau Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Kubangdeleg di Kecamatan Karangwareng, Rabu (8/1/2025).

Peninjauan ini dilakukan untuk merespons keluhan masyarakat sekitar TPAS, yang selama ini dinilai kurang baik dalam pengelolaan sampah.

Dalam kunjungannya, Wahyu berdiskusi dengan perwakilan masyarakat setempat, guna menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah mekanisme kompensasi bagi masyarakat yang terdampak.

Dugaan Korupsi Tujuh Ratus Juta, Kades Keduanan Di Kejar Aliansi Cirebon Bergerak Sampai Ke Inspektorat

“Kompensasi yang diminta masyarakat akan kami kaji lebih lanjut, termasuk teknis pengelolaannya agar bermanfaat secara bijaksana,” ujar Wahyu.

Ia juga menyoroti perlunya perbaikan dalam pengelolaan sampah di TPAS tersebut. “SOP dan mekanisme pengelolaan sampah akan diperbaiki untuk meminimalisir bau dan dampak buruk lainnya,” tutur Wahyu.

Di Duga Korupsi Tujuh Ratus Juta Dan Penyalah Gunaan Aset Desa Kades Desa Keduanan Di Laporkan Ke Polda Jabar Dan Kejari.

“Kami juga akan menyelesaikan teknis pengelolaan agar lebih efektif,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH, menyatakan komitmennya untuk mengawal program pengelolaan sampah di TPAS Kubangdeleg.

“Tujuan awal pembukaan TPAS ini adalah pengelolaan sampah yang lebih baik. Kami akan mendorong, agar harapan masyarakat terkait pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis dapat terealisasi,” tegasnya.

Aliansi Cirebon Bergerak Pertanyakan Kasus Korupsi Di Desa Keduanan Yang Sudah Dilaporkan Ke Kejari Sumber

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, mengimbau perangkat desa untuk menjaga komunikasi terbuka dengan masyarakat terkait program TPAS.

“Jika kompensasi diberikan, penggunaannya harus bijak dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Ke depan, pemerintah Kabupaten Cirebon berencana mengajukan dukungan dari pemerintah pusat untuk program pengelolaan TPAS sebagai solusi jangka panjang.

Harapannya, TPAS Kubangdeleg tidak hanya menjadi tempat pembuangan sampah, tetapi juga dapat dikelola secara profesional untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan perekonomian masyarakat setempat. (HS)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasus Penguasaan Rumah SHM di Denpasar Utara, Kuasa Hukum Pertanyakan Kehadiran Negara

    Kasus Penguasaan Rumah SHM di Denpasar Utara, Kuasa Hukum Pertanyakan Kehadiran Negara

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 19
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com |  Kasus dugaan penguasaan tanpa hak atas rumah bersertifikat di Denpasar Utara memicu perhatian publik. Persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut sengketa kepemilikan, tetapi juga mempertanyakan kepastian perlindungan hukum bagi pemilik sah. Kasus bermula, ketika Hariyanto membeli sebidang tanah dan bangunan dalam kondisi kosong melalui transaksi jual beli yang sah menurut hukum. Kepemilikan […]

  • Janggal Kasus Pertamina, Kejaksaan Agung Didesak Periksa Broker Minyak dan Lima Perusahaan Pengangkut Minyak Diduga Mark Up 30 Persen

    Janggal Kasus Pertamina, Kejaksaan Agung Didesak Periksa Broker Minyak dan Lima Perusahaan Pengangkut Minyak Diduga Mark Up 30 Persen

    • calendar_month Kamis, 27 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.057
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersurat ke Jampidsus Febrie Adriansyah, meminta perluasan penyidikan, menyusul ditemukannya keganjilan dalam penyidikan korupsi Pertamina, yang dipandang tidak sesuai dengan tema besar yang diusung oleh Kejaksaan Agung, yakni “Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama […]

  • Mas Botok Cs Masuk Gedung DPR, Desak RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati Koruptor

    Mas Botok Cs Masuk Gedung DPR, Desak RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati Koruptor

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 41
    • 0Komentar

    JAKARTA – Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Mas Botok, bersama sejumlah perwakilan massa akhirnya berhasil masuk ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Masuknya Mas Botok bersama rombongan menjadi bagian dari perjuangan massa AMPB untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sebanyak 14 perwakilan AMPB […]

  • Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Gelar Pengobatan Gratis

    Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Gelar Pengobatan Gratis

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.385
    • 0Komentar

    NUNUKAN,JARRAKPOS COM – Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan, Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Pos Labang bekerja sama dengan Puskesmas Binter menggelar kegiatan pengobatan gratis di Desa Labang, Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan. Senin(24/2/2025) Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas medis. Tim kesehatan dari […]

  • Ribuan WNA Tertahan di Bali, Imigrasi Terbitkan 682 Izin Tinggal Darurat

    Ribuan WNA Tertahan di Bali, Imigrasi Terbitkan 682 Izin Tinggal Darurat

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 33
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan kebijakan khusus bagi warga negara asing (WNA) yang terdampak perang Timur Tengah. Kebijakan tersebut berupa pembebasan biaya overstay dan penerbitan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) bagi WNA yang tertahan di Bali. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna mengungkapkan jumlah penumpang yang tertunda keberangkatannya […]

  • Sempat Viral, Bramana Budianto Minta Maaf! Tegaskan PT Reyland Property Tak Terkait PT Satu Properti

    Sempat Viral, Bramana Budianto Minta Maaf! Tegaskan PT Reyland Property Tak Terkait PT Satu Properti

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 21
    • 0Komentar

    DENPASAR, MATACOMPAS.COM — Pernyataan yang sempat viral di media sosial terkait dugaan hubungan antara PT Satu Properti dan PT Reyland Property akhirnya diluruskan. Drs. Bramana Budianto, S.H., selaku perwakilan konsumen PT Satu Properti, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka sekaligus menegaskan bahwa kedua perusahaan tersebut tidak memiliki hubungan satu sama lain dalam bidang usaha. Klarifikasi itu […]

expand_less