Kemenkum Jabar Fasilitasi Konsultasi DPRD Kota Bekasi Terkait BPRS Patriot
- account_circle admin
- calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
- visibility 195
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JARRAKPOS.COM. Bandung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) menggelar rapat mediasi dan konsultasi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi terkait pengaturan BPRS Patriot. Acara ini digelar pada Selasa (21/01/2024) di Ruang Ismail Saleh, Bandung, secara tatap muka.
Rapat ini bertujuan memberikan masukan dan konsultasi kepada Bapemperda Kota Bekasi untuk memastikan regulasi yang dihasilkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bidang Hukum Kanwil Kemenkum Jabar di bawah arahan Kepala Kantor Wilayah, Asep Sutandar, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia Massaile.
Dalam rapat yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kota Bekasi, pejabat Sekretariat DPRD, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kota Bekasi, dibahas sejumlah hal penting.
Salah satu fokus utama adalah memastikan kebijakan daerah tetap mengacu pada kearifan lokal, namun tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Terkait pengelolaan BPRS Patriot, Kemenkumham Jabar meminta Bapemperda DPRD Kota Bekasi untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).
Hal ini penting untuk menjamin kebijakan yang dibuat tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan di tingkat nasional.
“Kanwil Kemenkum Jabar terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, termasuk melalui pembinaan regulasi. Dengan kerja sama ini, diharapkan produk hukum yang dihasilkan daerah semakin berkualitas dan relevan,” ujar salah satu perwakilan Kemenkum.
Rapat ini mencerminkan upaya Kemenkum Jabar untuk mempererat koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar