Breaking News
light_mode
Trending Tags

KPK Ungkap Korupsi Adanya Kode ” Uang Zakat ” Kerugian Negara 11,7 Triliun

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
  • visibility 1.423
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya kode “Uang Zakat” dalam kasus korupsi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

LPEI diduga meminta jatah kepada para debitur dengan jumlah 2,5% sampai 5% dari kredit yang diberikan. Saat ini KPK telah menetapkan 5 tersangka di antaranya Direktur Pelaksana | LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan (AS). Tiga orang lainnya dari PT Petro Energy yang dimiliki oleh Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN), serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD). Selasa(4/3/2025)

KPK telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara pada dugaan fraud dalam pemberian fasilitas kredit LPEI ke PT PE.

Pada kasus ini Budi menerangkan bahwa ini bukan satu-satunya, melainkan ada 11 totalnya debitur LPEI yang tengah diusut KPK. Dengan potensi kerugian keuangan negara pada dugaan fraud ini mencapai Rp11,7 Triliun.

 

 

Editor : Feri

Sumber: KPK

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pansus TRAP DPRD Bali Serahkan Rekomendasi Strategis, Soroti Legalitas Lahan hingga Aktivitas PT BTID di Kawasan Serangan

    Pansus TRAP DPRD Bali Serahkan Rekomendasi Strategis, Soroti Legalitas Lahan hingga Aktivitas PT BTID di Kawasan Serangan

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 10
    • 0Komentar

    DENPASAR – Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali menegaskan komitmennya mengawal kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat dengan menyerahkan rekomendasi hasil pengawasan terhadap pengembangan kawasan yang dikelola PT Bali Turtle Island Development (BTID). Rekomendasi yang disampaikan dalam Rapat Pimpinan DPRD Bali, Selasa (2/6/2026), berisi sejumlah catatan kritis yang meminta pemerintah […]

  • Sambut Nataru, BULOG Bali Tegaskan Pasokan Pangan dalam Kondisi Aman

    Sambut Nataru, BULOG Bali Tegaskan Pasokan Pangan dalam Kondisi Aman

    • calendar_month Kamis, 25 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 12
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com — Perum BULOG Kantor Wilayah Bali memastikan ketersediaan stok pangan strategis di wilayah Provinsi Bali dalam kondisi aman dan mencukupi menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian harga serta pasokan pangan di Provinsi Bali, Perum BULOG Kanwil Bali yang dihadiri oleh Pemimpin Wilayah, […]

  • Sri Yogi Lestari Ungkap Hambatan Perempuan Masuk Politik: Patriarki hingga Dominasi Makro Isu

    Sri Yogi Lestari Ungkap Hambatan Perempuan Masuk Politik: Patriarki hingga Dominasi Makro Isu

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 16
    • 0Komentar

    DENPASAR – Aktivis Politik Ni Made Sri Yogi Lestari menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif belum cukup menjawab persoalan mendasar keterlibatan perempuan di dunia politik. Menurut Sri Yogi Lestari, partai politik seharusnya membuka ruang lebih besar sejak tahap awal rekrutmen calon legislatif (caleg). Ia menilai kuota […]

  • Di Balik Label Evaluasi: Agenda Eksklusif Padel di Bali Seret Sorotan di Tengah Krisis BBM

    Di Balik Label Evaluasi: Agenda Eksklusif Padel di Bali Seret Sorotan di Tengah Krisis BBM

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 13
    • 0Komentar

    DENPASAR , Matakompas.com — Instruksi efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat tampaknya tak sepenuhnya dijalankan di tubuh PT Pertamina Patra Niaga. Hasil investigasi media di lapangan menemukan adanya kegiatan berskala eksklusif yang digelar di Bali, di tengah situasi distribusi BBM yang masih bermasalah di sejumlah daerah. Pantauan media dilapangan mendapati bahwa pada Sabtu, 11 April 2026, […]

  • Tangis di Rumah Duka Korban Dugaan Pencurian Ayam, Gede Harja Astawa Desak Polisi Usut Tuntas dan Minta Negara Lindungi Anak-anak Korban

    Tangis di Rumah Duka Korban Dugaan Pencurian Ayam, Gede Harja Astawa Desak Polisi Usut Tuntas dan Minta Negara Lindungi Anak-anak Korban

    • calendar_month Minggu, 26 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 10
    • 0Komentar

    BULELENG – Ketua Fraksi Partai Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali, Gede Harja Astawa mengunjungi rumah duka korban dugaan kasus pencurian ayam di Desa Sidatapa, Kabupaten Buleleng, Minggu, 26 Juli 2026. Patut diketahui, bahwa korban dugaan kasus pencurian ayam meninggal dunia di Banjar Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Korban meninggalkan seorang istri, Putu Dewi […]

  • RDP Pansus TRAP DPRD Bali: BPN Tegaskan Lahan BTID di Jembrana–Karangasem Tak Bersertifikat

    RDP Pansus TRAP DPRD Bali: BPN Tegaskan Lahan BTID di Jembrana–Karangasem Tak Bersertifikat

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 17
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Sengketa lahan yang melibatkan PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali memanas. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) TRAP DPRD Provinsi Bali, Senin (4/5/2026), terungkap fakta yang mengundang tanda tanya besar: lahan hasil tukar guling (ruislag) yang diklaim perusahaan tersebut diduga tidak memiliki sertifikat resmi di dua kabupaten berbeda. Temuan […]

expand_less