Breaking News
light_mode
Trending Tags

Pemkab BU dan BPJS Ketenagakerjaan Jalin Kerjasama

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 1 Apr 2025
  • visibility 121
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BENGKULU, jarrakpos.com – Untuk meningkatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (BU) melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang ditandai dengan penandatangan Nota Kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Ferama Putri menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Pemkab Bu dalam mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ia berharap, nota kesepakatan ini dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program jaminan sosial serta memberikan perlindungan dasar guna mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Non ASN, pekerja rentan, nelayan, pekerja perkebunan sawit dan aparatur desa di Kabupaten Bengkulu Utara.

“Muaranya adalah kesejahteraan masyarakat pekerja yang meningkat,” ujarnya.

Menurut Ferama Putri, BPJS Ketenagakerjaan merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat pekerja yang adil dan sejahtera. Namun fakta menunjukan masih banyak pekerja terutama di sektor informal yang belum terlindungi. Maka di sinilah peran esensial BPJS Ketenagakerjaan dan pemda diperlukan untuk menciptakan inklusi sosial ketenagakerjaan.

“Pemerintah daerah bukan hanya bertindak sebagai penghubung antara program jaminan sosial dan masyarakat, tetapi juga motor penggerak regulasi yang mendukung perlindungan pekerja,” imbuhnya.

Sementara itu BPJS Ketenagakerjaan sebagai institusi pelaksana berperan menyediakan perlindungan masyarakat pekerja dari berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, pensiun, kehilangan pekerjaan dan hari tua.

“Lebih dari itu, BPJS Ketenagakerjaan ikut berperan menjaga stabilitas perekonomian. Sebab program ini bukan sekedar memberikan rasa aman tetapi juga mendorong produktivitas penduduk dan menanggulangi kemiskinan,” lanjut Ferama.

Di akhir keterangannya, Ferama Putri mengajak semua pihak terkait bisa menempatkan Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman dan langkah nyata untuk memastikan setiap pekerja di Kabupaten Bengkulu Utara terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PMI Manufaktur Sentuh 46,9, Infast Bestari Dorong Percepatan Kebijakan Pemulihan ​

    PMI Manufaktur Sentuh 46,9, Infast Bestari Dorong Percepatan Kebijakan Pemulihan ​

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Matacompas.com Jakarta – Indeks Pembelian Manufaktur atau Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia merosot tajam ke level 46,9 pada Juni 2026, menjadi penurunan paling signifikan dalam setahun terakhir, menurut data S&P Global yang dirilis 1 Juli lalu. Menanggapi hal ini, Direktur Riset Kebijakan Publik Infast Bestari Muhammad Ridha menilai kemerosotan ini menjadi sinyal kuat bagi Kementerian […]

  • Gubernur Koster Serahkan Bantuan Rp 1 M Untuk Korban Gempa NTT.

    Gubernur Koster Serahkan Bantuan Rp 1 M Untuk Korban Gempa NTT.

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Redaksi Bali
    • visibility 36
    • 0Komentar

    MANGGARAI BARAT, Matakompas.com -Kepedulian Pemerintah Provinsi Bali (Pemprov Bali) terhadap korban bencana gempa di Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali ditunjukkan Gubernur Bali Wayan Koster. Gubernur Koster turun langsung menyerahkan bantuan senilai Rp 1 miliar untuk membantu masyarakat terdampak gempa di NTT. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena di Posko Pusdalops […]

  • Imigrasi Ngurah Rai Terapkan WFA, Layanan Paspor dan Izin Tinggal Tetap Normal

    Imigrasi Ngurah Rai Terapkan WFA, Layanan Paspor dan Izin Tinggal Tetap Normal

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 18
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com |  Kantor Imigrasi Ngurah Rai memastikan pelayanan keimigrasian di Bali tetap optimal meskipun menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) usai libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Kebijakan ini tidak memengaruhi kualitas layanan bagi masyarakat, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Seluruh layanan, mulai dari permohonan paspor, penggantian […]

  • HAMI Inisiasi Aksi dan Diskusi Publik Nasional untuk Evaluasi 26 Tahun Reformasi

    HAMI Inisiasi Aksi dan Diskusi Publik Nasional untuk Evaluasi 26 Tahun Reformasi

    • calendar_month Kamis, 15 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 461
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta — Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) akan menggelar serangkaian aksi damai dan diskusi publik dalam rangka memperingati 26 tahun Hari Reformasi. Kegiatan ini direncanakan berlangsung di sejumlah kota besar di Indonesia sebagai bagian dari upaya refleksi kritis terhadap capaian dan tantangan reformasi. Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, mengatakan bahwa momen 21 Mei harus […]

  • Sinergi Penguatan Kamtibmas, Ditintelkam Polda Bali dan PW DMI Bali Gelar Silaturahmi serta Buka Puasa Bersama

    Sinergi Penguatan Kamtibmas, Ditintelkam Polda Bali dan PW DMI Bali Gelar Silaturahmi serta Buka Puasa Bersama

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 13
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Dalam rangka memperkuat moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama menjelang Malam Takbiran Idulfitri 1447 H yang bertepatan dengan pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1948, Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Bali bersama Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Bali menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama di Hotel Quest […]

  • Ketua Fraksi Gerindra-PSI Gede Harja Astawa Soroti Akuntabilitas APBD Bali 2025: WTP Harus Dibarengi Kinerja Nyata dan Penegakan Hukum

    Ketua Fraksi Gerindra-PSI Gede Harja Astawa Soroti Akuntabilitas APBD Bali 2025: WTP Harus Dibarengi Kinerja Nyata dan Penegakan Hukum

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 32
    • 0Komentar

    DENPASAR – Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali, Gede Harja Astawa, S.H., M.H., menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Gerindra-PSI terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-43 DPRD Bali, Jumat (10/7/2026). Dalam pidatonya, Gede Harja Astawa menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya berbicara […]

expand_less