Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tak Berkategori » Harmoni Pendekatan Adat, Humanis, dan Profesional, LPD Desa Adat Peliatan Sukses Tekan Kredit Macet Rp 30 Miliar dalam 8 Bulan

Harmoni Pendekatan Adat, Humanis, dan Profesional, LPD Desa Adat Peliatan Sukses Tekan Kredit Macet Rp 30 Miliar dalam 8 Bulan

  • account_circle admin
  • calendar_month Minggu, 30 Nov 2025
  • visibility 4
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

GIANYAR, Matakompas.com – Sebuah kabar menggembirakan datang dari LPD Desa Adat Peliatan. Melalui kerja keras, kekompakan tim, serta pendekatan humanis dan berlandaskan adat, lembaga keuangan kerakyatan ini berhasil menyelesaikan kredit macet hingga Rp30 miliar hanya dalam waktu 8 bulan sebuah pencapaian besar yang jarang terlihat dalam dunia perkreditan desa adat di Bali.

Padahal, pada April 2024, total kredit macet LPD Desa Adat Peliatan sempat menyentuh angka Rp 44 miliar, sebuah angka yang menjadi beban berat sekaligus ancaman bagi kesehatan lembaga. Namun berkat strategi yang terukur, komunikasi yang baik, dan semangat gotong royong, kini tunggakan itu tersisa sekitar Rp14 miliar hingga akhir Oktober 2025

Kunci Sukses: Pendekatan Humanis dan ‘Case by Case’

Pengawas LPD Desa Adat Peliatan, Ir. I Wayan Sudiarsa, menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hasil kebetulan. Menurutnya, penyelesaian kredit macet harus dilakukan dengan memahami akar permasalahan setiap nasabah.

“Pendekatan kami sangat humanis. Kami tidak menggunakan cara-cara keras. Setiap orang punya masalah berbeda, jadi penyelesaiannya juga tidak bisa disamaratakan,” ujarnya.

Wayan Sudiarsa menjelaskan bahwa LPD menghindari semua bentuk pemaksaan yang berpotensi menyakiti krama desa. Prinsip utama mereka adalah mencari win-win solution, memastikan LPD tidak dirugikan namun di sisi lain nasabah tidak semakin terbebani secara ekonomi.

“Tujuan kami bukan membuat krama menderita. Kami hindari lelang aset. Jika lelang dilakukan, artinya kita merusak keluarga kita sendiri. Itu sama dengan kegagalan LPD,” tambahnya.

Langkah penyelesaian ini diperkaya dengan pemberian keringanan bunga serta penyesuaian kemampuan bayar masing-masing nasabah.

Peran Penting Jero Bendesa dalam Psikologi Penyelesaian

Pengawas LPD lainnya, I Dewa Nyoman Oka, SE, menyampaikan bahwa keberadaan Jero Bendesa sebagai ketua pengawas di dampingi Pemucuk LPD sangat memberikan efek psikologis besar.

“Ketika Jero Bendesa hadir bersama Pemucuk dan jajaran pengurus Adat dalam forum penyelesaian, dampaknya luar biasa. Nasabah merasa dihargai, merasa dilindungi. Itu membuat proses penyelesaian lebih lancar,” jelasnya.

Struktur pengawasan LPD Peliatan melibatkan lima orang, termasuk Jero Bendesa sebagai ketua, yang membuat fungsi kontrol dan pendampingan berjalan lebih efektif.

Susah-Tidak Susah: Karena Niat Baik Kedua Pihak

Dewa Nyoman Oka mengakui bahwa proses penagihan tidak selalu mudah. Ada nasabah kooperatif, ada pula yang tidak. Namun sebagian besar menunjukkan sikap baik dan ingin menyelesaikan hutang mereka.

“Nasabah sebenarnya ingin lepas dari beban utang. Kami dari LPD ingin menurunkan kredit macet. Ketika dua niat ini bertemu, penyelesaian berjalan jauh lebih mudah,” ujarnya.

Jumlah nasabah dengan utang besar juga tidak banyak.

* Total debitur besar sekitar 20 orang

* Nominal utang bervariasi, beberapa mencapai 2–4 miliar

* Kasus terbesar berhasil diselesaikan mencapai Rp 10 miliar

Belajar dari Kesalahan: Kredit Harus Berdasarkan Analisa Usaha, Bukan Kolateral

Sudiarsa menegaskan bahwa salah satu penyebab kredit macet sebelumnya adalah proses pemberian kredit yang terlalu berorientasi pada kolateral.

“Jika kredit hanya mengandalkan jaminan, tinggal tunggu waktu saja untuk macet. Seharusnya kredit diberikan berdasarkan kemampuan usaha, proyeksi pendapatan, dan analisa ekonomi yang matang,” katanya.

Menurutnya, melelang aset nasabah bukan solusi, sebab tujuan LPD adalah menopang kehidupan adat, bukan merusak keluarga krama.

Target: NPL Turun ke Bawah 5% pada 2026

Walau pencapaian Rp 30 miliar ini sangat signifikan, kedua pengawas menegaskan bahwa mereka belum menyebut diri mereka “sukses”.

NPL (Non-Performing Loan) LPD saat ini berada di kisaran 7%, dan target ideal adalah di bawah 5%.

“Kalau sudah di bawah 5% baru kita boleh merasa sehat. Itu target 2026,” ujar Dewa Nyoman Oka.

Harapan Para Pengawas: Tonggak Kebangkitan LPD Peliatan

Baik Sudiarsa maupun Oka sepakat bahwa keberhasilan awal ini menjadi fondasi kuat untuk masa depan LPD.

“Harapan kami, setelah kredit macet ini turun signifikan, LPD dapat kembali produktif. Bunga bisa masuk rutin, lembaga menjadi sehat, dan semua krama merasakan manfaatnya,” ujar Sudiarsa.

Sementara Oka menambahkan:

“Filosofi LPD itu Mulati Kerahayuan Sareng Sami mewujudkan kesejahteraan bersama. Kredit harus membantu krama, bukan membuat mereka menjual aset atau jatuh dalam kesulitan baru.”

Penyelesaian kredit macet sebesar Rp30 miliar ini pun disebut-sebut sebagai tonggak kebangkitan LPD Desa Adat Peliatan transformasi dari masa krisis menuju era penguatan lembaga.

LPD Peliatan Membuktikan: Ketika Adat, Humanisme, dan Profesionalisme Bekerja Bersama, Masalah Besar Bisa Diselesaikan

Dan kini, hanya tersisa Rp 14 miliar yang sedang proses penyelesaian. Target Nya jelas: Bulan-bulan menuju 2026 akan menjadi perjalanan final menuju NPL sehat dan lembaga yang kembali kuat.

Sebuah teladan bagi LPD lain di Bali—bahwa pendekatan keras bukanlah jawaban. Adat, dialog, dan kemanusiaan adalah kunci penyelamatan krama. (Tim/Red)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diah Maharani Bacakan Sikap PDIP, Supartha Tegaskan Pariwisata Bali Harus Berkualitas Tanpa Meninggalkan Akar Budaya

    Diah Maharani Bacakan Sikap PDIP, Supartha Tegaskan Pariwisata Bali Harus Berkualitas Tanpa Meninggalkan Akar Budaya

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 2
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah harus tetap berpijak pada budaya, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (14/4/2026), melalui pandangan umum fraksi yang dibacakan oleh Putu Diah Pradnya Maharani, mewakili Ketua Fraksi I Made Supartha. Dalam pandangan tersebut, Fraksi PDIP […]

  • Kejati Maluku Ikuti Rakernas Kejaksaan 2025 Melalui Zoom Meeting

    Kejati Maluku Ikuti Rakernas Kejaksaan 2025 Melalui Zoom Meeting

    • calendar_month Selasa, 14 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 213
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Dalam rangka Pembukaan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Agoes Soenanto Prasetyo, S.H.,M.H didampingi Asisten Pembinaan Cumondo Trisno, S.H, Asisten Tindak Pidana Umum Yunardi, S.H dan Kabag TU Ariyanto Novindra, S.H.,M.H, hadir secara luring (Tatap Muka) di The Sultan Hotel dan Residence Jl. Gatot Subroto […]

  • Apresiasi Wisatawan Asing Berkunjung ke Bali, Gubernur Koster Sebar Video Ajak Bersama Jaga Budaya & Alam Lingkungan Bali

    Apresiasi Wisatawan Asing Berkunjung ke Bali, Gubernur Koster Sebar Video Ajak Bersama Jaga Budaya & Alam Lingkungan Bali

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 2
    • 0Komentar

    DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pelaksanaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) atau Foreign Tourist Levy sebesar Rp150 ribu bagi wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Dewata. Sebagai bagian dari penguatan program tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster meluncurkan video berisi ucapan terima kasih, apresiasi, sekaligus ajakan kepada wisatawan asing untuk ikut menjaga kelestarian budaya dan […]

  • Pansus TRAP Soroti Tata Ruang Bali di Forum IWO, Dorong Evaluasi Besar-besaran

    Pansus TRAP Soroti Tata Ruang Bali di Forum IWO, Dorong Evaluasi Besar-besaran

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com — Isu krusial terkait masa depan tata ruang Pulau Dewata kembali mengemuka dalam Diskusi Publik yang digelar Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali, Sabtu (11/4/2026). Forum ini menjadi ruang strategis bagi Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali untuk menegaskan arah kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan. Mengangkat […]

  • Dr. Somvir Minta Polda Bali Susun Aturan Aktivitas Warga Saat Nyepi dan Idul Fitri Berdekatan

    Dr. Somvir Minta Polda Bali Susun Aturan Aktivitas Warga Saat Nyepi dan Idul Fitri Berdekatan

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua Fraksi Demokrat-NasDem, Dr. Somvir meminta aparat keamanan segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait aktivitas masyarakat apabila perayaan Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Idul Fitri. Hal tersebut dinilai penting untuk menghindari kebingungan ditengah masyarakat, mengingat hingga kini kepastian tanggal Idulfitri masih menunggu […]

  • Jangan Sia-siakan Potensi Olahraga! Dispora Bengkulu Ajak Bangun Industri Olahraga

    Jangan Sia-siakan Potensi Olahraga! Dispora Bengkulu Ajak Bangun Industri Olahraga

    • calendar_month Minggu, 16 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 760
    • 0Komentar

    BENGKULU,jarrakpos.com – Industri olahraga memiliki potensi besar sebagai sektor ekonomi yang dapat berkembang pesat di Indonesia, termasuk di Bengkulu. Oleh karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu mendorong pemuda, komunitas olahraga, serta pelaku usaha untuk mengembangkan industri olahraga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kepala Dispora Bengkulu, Ika Joni Ikhwan, S.Sos., M.M., menyatakan bahwa […]

expand_less