Breaking News
light_mode
Trending Tags

Isu Layanan RSUD Tabanan Viral, Fraksi PDIP DPRD Pastikan Pengawasan dan Evaluasi Menyeluruh

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
  • visibility 12
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TABANAN, Matakompas.com | Isu pelayanan kesehatan di RSUD Tabanan yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Tabanan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menegaskan bahwa setiap persoalan pelayanan kesehatan harus disikapi secara terbuka dan dijadikan momentum untuk memperkuat sistem kesehatan daerah.

Menurut Eka Nurcahyadi, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijaga kualitasnya.

Eka Nurcahyadi menilai persoalan yang muncul tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terutama jika berkaitan dengan tata kelola layanan maupun persoalan administratif.

Eka Nurcahyadi menekankan pentingnya transparansi dalam menanggapi setiap isu yang berkembang di ruang publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas sekaligus melihat adanya langkah perbaikan yang nyata dari pemerintah daerah.

Ditengah perbincangan yang berkembang, Eka Nurcahyadi juga mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini secara utuh dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.

“Pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas layanan, terutama melalui penguatan dua rumah sakit milik daerah, yaitu RSUD Tabanan dan RSUD Singasana,” Eka Nurcahyadi.

Eka Nurcahyadi menjelaskan bahwa RSUD Tabanan dengan status rumah sakit tipe B memiliki peran penting sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Bali Barat. Rumah sakit ini terus meningkatkan layanan spesialis guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, RSUD Singasana yang berstatus tipe C di wilayah Nyitdah berfungsi sebagai rumah sakit penyangga. Fasilitas kesehatan ini memberikan layanan rujukan awal bagi masyarakat dengan kualitas pelayanan yang terus ditingkatkan.

Upaya peningkatan layanan kesehatan juga terlihat dari pelayanan rawat darurat 24 jam di puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah.

 Hal ini menunjukkan pembangunan sektor kesehatan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan menegaskan bahwa setiap persoalan yang muncul harus ditangani secara serius dan profesional.

Eka Nurcahyadi menilai kritik yang disampaikan tenaga medis merupakan bagian penting dalam proses perbaikan sistem pelayanan kesehatan.

“Kami menghargai keberanian tenaga medis yang menyampaikan kondisi pelayanan di lapangan. Kritik tersebut harus dipandang sebagai energi untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Namun, Eka Nurcahyadi juga mengingatkan agar isu pelayanan kesehatan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membangun opini yang menyesatkan masyarakat atau menyerang kebijakan pemerintah daerah secara tidak proporsional.

Menurutnya, persoalan kesehatan menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga harus disikapi secara objektif dan tidak dicampur dengan kepentingan lain yang tidak relevan.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fraksi PDI Perjuangan memastikan akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul dengan langkah konkret.

“Lewat anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tergabung dalam komisi terkait, kami akan melaksanakan fungsi pengawasan secara serius dengan meminta penjelasan resmi dari pihak rumah sakit dan instansi terkait,” jelasnya.

Selain itu, DPRD Tabanan juga akan meminta evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan, mulai dari ketersediaan obat, kualitas pelayanan pasien, hingga sistem digitalisasi yang berkaitan dengan kelancaran proses klaim BPJS Kesehatan.

Eka Nurcahyadi menilai penguatan sistem digitalisasi layanan kesehatan akan membantu mempercepat proses administrasi serta meningkatkan efisiensi pelayanan bagi masyarakat.

Ia pun optimistis bahwa melalui sinergi antara tenaga medis, manajemen rumah sakit, pemerintah daerah, dan DPRD, berbagai persoalan yang ada dapat segera diperbaiki demi pelayanan kesehatan yang lebih baik.

“Tujuan utama kita sama, yaitu memastikan masyarakat Tabanan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, manusiawi, dan dapat dipercaya,” tegasnya.  (Rd)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pascasarjana “UNIKU” Luncurkan Program RPL dan Fast Track

    Pascasarjana “UNIKU” Luncurkan Program RPL dan Fast Track

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 198
    • 0Komentar

    KUNINGAN, JarrakPos.Com – Dalam upaya mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan menjawab kebutuhan dunia pendidikan dan industry, Sekolah Pascasarjana Universitas Kuningan dengan bangga mengumumkan peluncuran dua program baru, yaitu Kelas Rekognisi Pembelajaran (RPL) dan Program Fast Track. Dalam acara Temu Media yang digelar pada, Kamis (16/01/2025) di Aula Pascasarjana, Direktur Sekolah Pascasarjana Uniku, […]

  • Gali Lobang Tutup Lobang, Motiv “Hilangnya” Uang Di Kas Daerah Pemko Padangsidimpuan Mirip Kasus Korupsi Kades Batang Bahal ?

    Gali Lobang Tutup Lobang, Motiv “Hilangnya” Uang Di Kas Daerah Pemko Padangsidimpuan Mirip Kasus Korupsi Kades Batang Bahal ?

    • calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 2.044
    • 0Komentar

    Padangsidimpuan, (JarrakPos)- Motiv “hilangnya” sejumlah uang untuk dana TTP, TPG, Gaji Honorer, Tunjangan Tenaga Kesehatan, Dana Desa dan Dana Proyek di tahun anggaran 2024 lalu hampir mirip dengan kasus dugaan korupsi mantan kepala desa Batang Bahal.   Motive tersebut adanya praktek gali lobang tutup lobang dimana oknum kades “menilep” dana desa tahun 2022 sekitar Rp. […]

  • Pemkab Cirebon Prioritaskan Perencanaan Ramah Lansia melalui Musrenbang Tematik

    Pemkab Cirebon Prioritaskan Perencanaan Ramah Lansia melalui Musrenbang Tematik

    • calendar_month Sabtu, 11 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 259
    • 0Komentar

    Cirebon, Jarrakpos.com — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Lanjut Usia (Lansia), Kamis (9/1/2025), dengan fokus menjadikan lansia sebagai subjek utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Apita Cirebon ini melibatkan para perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, lembaga lansia, dan organisasi masyarakat. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi SSi MSc […]

  • Proyek Pembongkaran Total RSUD Wangaya Dikritik: Modernisasi Jangan Hapus Jejak Sejarah Denpasar

    Proyek Pembongkaran Total RSUD Wangaya Dikritik: Modernisasi Jangan Hapus Jejak Sejarah Denpasar

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 11
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Rencana pembongkaran total gedung lama RSUD Wangaya Kota Denpasar memicu sorotan tajam. Langkah ini dinilai sebagai solusi ekstrem yang mengabaikan nilai historis rumah sakit tertua di Bali tersebut. Mantan Anggota DPRD Kota Denpasar tiga periode, Ir. Anak Agung Susruta Ngurah Putra, menyuarakan keprihatinannya terhadap kebijakan yang dianggap kontradiktif dengan semangat pelestarian budaya […]

  • KPU Kota Denpasar Bangun Budaya Literasi Demokrasi, Bedah Buku “Demokrasi yang Bertumbuh” Dorong Masyarakat Kritis

    KPU Kota Denpasar Bangun Budaya Literasi Demokrasi, Bedah Buku “Demokrasi yang Bertumbuh” Dorong Masyarakat Kritis

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 22
    • 0Komentar

    DENPASAR | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar terus memperkuat komitmennya dalam membangun demokrasi yang berkualitas melalui penguatan literasi publik. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar Bedah Buku Seri Pertama bertajuk Demokrasi yang Bertumbuh: Jejak Historis dan Evolusi Kelembagaan Politik Indonesia dari Masa Kolonial Hingga Kontemporer, yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom, Jumat (3/7/2026). […]

  • BTID Belum Tuntas, DPRD Bali Semprot Kepala Dinas yang Absen Dari RDP Pansus TRAP

    BTID Belum Tuntas, DPRD Bali Semprot Kepala Dinas yang Absen Dari RDP Pansus TRAP

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 14
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Ketegangan dalam pembahasan polemik proyek PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali memanas di Gedung DPRD Bali. Dalam rapat Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP), sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) justru tidak hadir tanpa penjelasan yang dianggap memadai. Situasi itu memicu teguran keras dari anggota dewan. Absennya pejabat […]

expand_less