Dari Bogotá ke Sanur: Belajar Iklim dari Desa Adat, Bali Tunjukkan Jalan Menuju Nol Emisi 2045

DENPASAR, Matakompas.com — Suasana berbeda terasa di Desa Adat Intaran, Sanur, awal Mei ini. Bukan sekadar kunjungan seremonial, rombongan walikota dan pejabat Pemerintah Kolombia datang dengan satu tujuan: belajar langsung bagaimana Bali merancang masa depan rendah emisi berbasis komunitas.

Didampingi Kedutaan Besar Republik Kolombia, delegasi menelusuri Kawasan Rendah Emisi (KRE) Sanur—sebuah inisiatif yang digagas WRI Indonesia bersama Koalisi Bali Emisi Nol Bersih. Di tempat ini, konsep besar tentang aksi iklim diterjemahkan menjadi praktik nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dari pemanfaatan tenaga surya di fasilitas publik seperti subak dan Pasar Intaran, hingga penataan ruang taktis di kawasan Segara Ayu, para delegasi melihat bagaimana teknologi dan kearifan lokal berjalan beriringan. Mereka juga meninjau shuttle listrik yang terintegrasi dengan pelebaran trotoar—sebuah upaya mendorong mobilitas rendah emisi yang inklusif.

“Kami datang karena Kolombia dan Indonesia menghadapi tantangan yang serupa. Di sini kami melihat kolaborasi nyata yang bisa direplikasi,” ujar Diplomatic Mission Leader, David Lopez Jimenez.

Tak hanya mengandalkan teknologi, kekuatan utama KRE Sanur justru terletak pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, desa adat, komunitas, hingga mitra pembangunan duduk bersama merancang solusi. Model ini dinilai menjadi kunci dalam mengejar target ambisius Bali menuju emisi nol bersih pada 2045.

Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Nirarta Samadhi, menegaskan bahwa upaya ini bukan tanpa tantangan. Namun justru dari koordinasi lintas sektor itulah lahir berbagai inovasi yang terus diuji untuk diperluas ke wilayah lain.

Di tingkat lokal, Desa Adat Intaran memainkan peran penting. Melalui BUPDA, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga pelaku utama. Ketua BUPDA Intaran, Anak Agung Aryateja, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara teknologi hijau, ekonomi, dan nilai budaya.

“Kami ingin Sanur menjadi contoh kawasan berkelanjutan yang dikelola komunitas, tapi tetap terbuka bagi wisatawan dan masyarakat luas,” ujarnya.

Sementara itu, isu transportasi publik juga menjadi sorotan. Dyah Roosline dari FDT Bali mengingatkan bahwa keberlanjutan tidak bisa dilepaskan dari akses transportasi yang terjangkau dan konsisten.

Kunjungan ini bukan sekadar ajang berbagi pengalaman, tetapi juga membuka peluang kolaborasi lintas negara. Dari Bogotá ke Sanur, ada benang merah yang menghubungkan: kebutuhan akan solusi iklim yang nyata, terukur, dan bisa diterapkan.

Bagi Bali, langkah ini menjadi penegasan bahwa jalan menuju emisi nol bersih tidak hanya dibangun dari kebijakan besar, tetapi juga dari desa—dari komunitas yang bergerak bersama menjaga masa depan.