DPC GMNI Se-Bali Soroti Pelemahan Rupiah, Desak Pemerintah Hadir dengan Kebijakan Nyata untuk Rakyat

DENPASAR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) se-Bali menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai semakin memperberat beban kehidupan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi nasional. Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa situasi ekonomi saat ini telah menimbulkan tekanan nyata terhadap rakyat kecil dan membutuhkan respons konkret dari pemerintah.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam forum konsolidasi dan diskusi yang digelar pada Selasa, 26 Mei 2026, di Sekretariat DPC GMNI Denpasar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran DPC GMNI Denpasar, DPC GMNI Buleleng, DPC GMNI Bangli, dan DPC GMNI Tabanan sebagai bagian dari upaya menyatukan pandangan organisasi terhadap berbagai persoalan kebangsaan, khususnya kondisi ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.

Dalam forum tersebut, DPC GMNI se-Bali menilai bahwa pelemahan nilai rupiah tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan ekonomi makro atau fluktuasi pasar semata. Menurut mereka, kondisi tersebut telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya biaya hidup, serta melemahnya daya beli rakyat.

GMNI menyoroti bahwa masyarakat saat ini menghadapi situasi yang semakin sulit. Di satu sisi, kebutuhan hidup terus mengalami kenaikan, sementara di sisi lain kemampuan ekonomi masyarakat tidak tumbuh secara seimbang. Akibatnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari tekanan ekonomi tersebut.

“Pelemahan rupiah hari ini bukan sekadar persoalan angka dan statistik ekonomi. Ini adalah persoalan yang menyentuh dapur rakyat, mempengaruhi harga kebutuhan sehari-hari, dan menentukan kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup,” demikian salah satu pandangan yang mengemuka dalam forum konsolidasi tersebut.

DPC GMNI se-Bali juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan narasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional tanpa melihat realitas yang dihadapi masyarakat. Menurut mereka, keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana rakyat dapat merasakan manfaatnya secara langsung, bukan hanya berdasarkan capaian indikator ekonomi makro.

Atas dasar itu, DPC GMNI se-Bali menyampaikan lima poin sikap sebagai bentuk tuntutan dan masukan kepada pemerintah.

Pertama, menuntut pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta melindungi daya beli masyarakat kecil di tengah tekanan ekonomi nasional yang semakin berat.

Kedua, mendesak pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi publik agar lebih bijaksana, empatik, dan mampu memahami keresahan masyarakat. GMNI menilai komunikasi pemerintah harus mencerminkan kepekaan terhadap kondisi rakyat, bukan sekadar menyampaikan optimisme yang tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan.

Ketiga, mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, serta pelaku UMKM. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan prinsip Trisakti yang digagas oleh Soekarno, khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat.

Keempat, menolak model pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan statistik dan kepentingan pemilik modal besar tanpa menghadirkan pemerataan kesejahteraan. GMNI menilai pembangunan harus mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kelima, mengajak seluruh elemen rakyat, mahasiswa, dan gerakan pemuda untuk tetap kritis serta aktif mengawal kebijakan ekonomi nasional agar tetap berpihak kepada kaum marhaen dan kepentingan rakyat banyak.

Dalam pernyataannya, DPC GMNI se-Bali menegaskan bahwa masyarakat saat ini tidak membutuhkan pidato atau narasi yang hanya berupaya menenangkan keadaan. Yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan nyata yang mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi yang mereka hadapi setiap hari.

“Jangan biasakan rakyat hidup susah lalu menyebutnya kesederhanaan. Jangan biarkan rakyat terus berhemat sementara ketimpangan ekonomi terus dipertontonkan,” tegas GMNI dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, DPC GMNI se-Bali mengajak seluruh elemen gerakan rakyat untuk tidak bersikap pasif terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin menekan masyarakat kecil. Organisasi tersebut menegaskan bahwa perjuangan menjaga keberpihakan negara kepada kaum marhaen harus terus dilakukan agar arah pembangunan nasional tidak sepenuhnya didominasi oleh kepentingan modal dan elite ekonomi.

Melalui pernyataan sikap ini, DPC GMNI se-Bali berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat serta menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Bagi GMNI, pembangunan nasional yang sejati bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang memastikan setiap warga negara dapat hidup layak, sejahtera, dan merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.