Breaking News
light_mode
Trending Tags

Gung Cok Geram Namanya Dikaitkan Penolakan Rekomendasi Pansus TRAP: Saya Tolak Pembacaan, Bukan Isinya

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
  • visibility 80
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka atau Gung Cok, meluruskan pemberitaan yang menyebut dirinya menolak rekomendasi Pansus TRAP dalam Rapat Paripurna ke-41 DPRD Bali, Jumat (19/6/2026).

Gung Cok menegaskan dirinya tidak pernah menolak substansi rekomendasi yang telah disepakati bersama. Keberatannya hanya menyangkut mekanisme pembacaan isi rekomendasi dalam forum paripurna, karena menurutnya rekomendasi tersebut telah ditetapkan melalui keputusan DPRD pada 2 Juni 2026 dan menjadi dokumen resmi lembaga.

Ia mengaku kecewa karena namanya dikaitkan seolah-olah menjadi pihak yang menghambat atau menolak hasil kerja Pansus TRAP.

Menurut Gung Cok, sebagai Wakil Ketua Pansus, ia justru ikut terlibat sejak awal dalam proses pembahasan, pendalaman, hingga penyusunan rekomendasi yang akhirnya disepakati seluruh anggota pansus.

“Saya tidak pernah menolak rekomendasinya. Yang saya persoalkan adalah mekanisme pembacaan isi rekomendasi di paripurna. Jangan dipelintir seolah-olah saya menolak hasil Pansus,” tegasnya.

Ia menilai pemberitaan yang mengesankan dirinya menolak rekomendasi dapat menimbulkan persepsi keliru di masyarakat serta mencederai kerja kolektif seluruh anggota Pansus TRAP.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna ke-41 DPRD Bali sempat terjadi perbedaan pandangan mengenai apakah seluruh isi rekomendasi perlu dibacakan dalam sidang. Ketua Pansus TRAP I Made Supartha bersama Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai menginginkan rekomendasi dibacakan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Sementara Gung Cok berpendapat dokumen tersebut cukup diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali karena telah menjadi keputusan resmi DPRD.

Perdebatan itu akhirnya diselesaikan oleh pimpinan sidang. Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, memutuskan membacakan pokok-pokok rekomendasi sebelum secara resmi menyerahkan dokumen kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk ditindaklanjuti.

Gung Cok berharap polemik tersebut tidak lagi berkembang menjadi opini yang menyesatkan. Ia menegaskan seluruh anggota Pansus TRAP memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat pengawasan terhadap tata ruang, aset daerah, dan perizinan demi kepentingan masyarakat Bali.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • SEMANGAT KEMERDEKAAN DARI JATILUWIH

    SEMANGAT KEMERDEKAAN DARI JATILUWIH

    • calendar_month Minggu, 16 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 21
    • 0Komentar

    TABANAN — Dari hamparan hijau persawahan Jatiluwih yang membentang di kaki pegunungan, semangat kemerdekaan kembali menemukan maknanya. Bukan sekadar perayaan seremonial, tetapi momentum untuk meneguhkan persatuan, menjaga warisan leluhur, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 menjadi refleksi bersama bahwa kemerdekaan adalah […]

  • Temui Gubernur Koster, World Bank Sampaikan 5 Tantangan Utama agar Bali Berkelanjutan dan Tetap jadi Primadona

    Temui Gubernur Koster, World Bank Sampaikan 5 Tantangan Utama agar Bali Berkelanjutan dan Tetap jadi Primadona

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 29
    • 0Komentar

    DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menerima berbagai masukan strategis dari World Bank terkait pembangunan dan keberlanjutan Bali di masa depan. Masukan tersebut disampaikan Carolyn Turk, World Bank Country Director untuk Indonesia dalam pertemuan bersama Gubernur Bali, Wayan Koster pada Jumat (22/5) di Jaya Sabha, Denpasar. Dalam pertemuan itu, Carolyn mengungkapkan terdapat lima kesenjangan utama yang […]

  • Sekda Dewa Made Indra Lantik KPAD Bali Periode 2026-2031

    Sekda Dewa Made Indra Lantik KPAD Bali Periode 2026-2031

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle Redaksi Bali
    • visibility 18
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matacompas.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, resmi mengukuhkan dan melantik lima anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Bali periode 2026-2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (28/10/2026). Pelantikan yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut menjadi momentum penguatan kelembagaan KPAD dalam mengawasi pemenuhan hak-hak […]

  • Ibu Putri Koster Dukung Wakil dari Bali di Ajang Pemilihan Putra Putri Pelajar Indonesia

    Ibu Putri Koster Dukung Wakil dari Bali di Ajang Pemilihan Putra Putri Pelajar Indonesia

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 23
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ni Putri Suastini Koster, memberikan dukungan kepada Rasha Azzahra, siswi kelas XI SMAS Santo Yoseph Denpasar, yang menjadi wakil Bali pada ajang Pemilihan Putra Putri Pelajar Indonesia Tahun 2026. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima Rasha Azzahra di Gedung Jayasabha, Sabtu (21/2/2026). Didampingi dua guru pembina OSIS SMAS […]

  • Imigrasi Ngurah Rai Deportasi WNA Australia, Dicekal 10 Tahun Usai Video Viral di Berawa

    Imigrasi Ngurah Rai Deportasi WNA Australia, Dicekal 10 Tahun Usai Video Viral di Berawa

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 24
    • 0Komentar

    BADUNG — Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengambil tindakan tegas terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Australia berinisial B.A., setelah yang bersangkutan sempat menjadi sorotan publik menyusul beredarnya video di media sosial yang diduga memperlihatkan tindakan asusila di kawasan permukiman warga di Jalan Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. B.A., pria […]

  • Rakor Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gubernur Koster Tegaskan Miliki Cara Jitu Pantau Jajarannya

    Rakor Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gubernur Koster Tegaskan Miliki Cara Jitu Pantau Jajarannya

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 26
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Gubernur Bali, Wayan Koster mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan negara dan daerah melalui monitoring dan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Dampak korupsi sangat luas dan dapat menimbulkan permasalahan di seluruh aspek kehidupan. Praktek korupsi […]

expand_less