Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Jawa Timur » KPK Diminta Usut Proyek Mangkrak Terminal LPG Jatim Senilai Rp2,7 Triliun

KPK Diminta Usut Proyek Mangkrak Terminal LPG Jatim Senilai Rp2,7 Triliun

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
  • visibility 213
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jarrakpos.com Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyidik proyek pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2) yang dikerjakan oleh Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) dan China Petroleum Pipeline Engineering Co., Ltd. Proyek tersebut disebut mangkrak tanpa progres selama tahun 2022.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyebut bahwa proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab PT Pertamina Energy Terminal (PET), anak usaha dari PT Pertamina International Shipping (PIS). Pada 23 Desember 2021, PT Pertamina (Persero), Pertamina PET, dan konsorsium menandatangani perjanjian novasi atas pembangunan terminal LPG sisi darat dan jetty di Jawa Timur.

“Namun selama tahun 2022, tidak ada kemajuan pekerjaan dari konsorsium tersebut. Bahkan, pada 22 September 2022, Pertamina PET terpaksa mengeluarkan surat pemutusan kontrak karena stagnasi pekerjaan,” ungkap Uchok, Senin (28/7/2025).

Uchok menilai kondisi tersebut sangat merugikan keuangan negara dan berpotensi kuat mengandung unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, CBA meminta KPK segera turun tangan untuk menyelidiki kasus ini.

“Kami meminta KPK segera memanggil dan memeriksa jajaran Direksi dan Komisaris PT Pertamina Energy Terminal, termasuk Direktur Utama Yoki Firnandi dan Komisaris Utama Mochtar Husein,” tegas Uchok.

Sebagai informasi, proyek pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2) memiliki nilai fantastis, yakni sebesar Rp2.792.643.666.000 dan USD 43.997.000.

“Proyek sebesar ini tidak boleh dibiarkan mangkrak dan merugikan negara begitu saja. Harus ada pihak yang bertanggung jawab dan diseret ke ranah hukum,” tutup Uchok.

Tags
  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gedung Wakil Rakyat, Dikepung Tenaga Honorer

    Gedung Wakil Rakyat, Dikepung Tenaga Honorer

    • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 221
    • 0Komentar

    KUNINGAN, JarrakPos.Com – Gedung DPRD Kabupaten Kuningan Jawabarat Kamis siang (16/01/2025) dikepung ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer R2 dan R3. Tenaga honorer ini menyuarakan tuntutan atas ketidakpastian status kepegawaian mereka. Ratusan peserta aksi ini mewakili ribuan tenaga honorer yang ada di Kuningan, mereka berasal dari berbagai profesi diantaranya guru, tenaga kesehatan, administrasi […]

  • Rp3,5 Miliar “Beku”, Pansus TRAP Bali Tetap Bergerak Meski Dana Pribadi

    Rp3,5 Miliar “Beku”, Pansus TRAP Bali Tetap Bergerak Meski Dana Pribadi

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 4
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com — Kinerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali kini dihadapkan pada situasi yang tak ideal. Anggaran sebesar Rp3,5 miliar yang telah dialokasikan dalam APBD Bali Tahun 2026 justru belum dapat dimanfaatkan. Bukan karena ketiadaan dana, melainkan karena tersendatnya regulasi teknis yang belum diperbarui. Dana yang sejatinya disiapkan untuk […]

  • Dispora Provinsi Bengkulu Mengajak Seluruh Masyarakat Dukung Tasya di Ajang Putri Indonesia 2025

    Dispora Provinsi Bengkulu Mengajak Seluruh Masyarakat Dukung Tasya di Ajang Putri Indonesia 2025

    • calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 52
    • 0Komentar
  • Alit Kelakan Ungkap Akar Masalah dan Solusi Permanen Pasokan Pertamax Bali Kritis

    Alit Kelakan Ungkap Akar Masalah dan Solusi Permanen Pasokan Pertamax Bali Kritis

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Gangguan distribusi BBM jenis Pertamax terjadi di wilayah Bali Selatan, meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, pada 15-16 November 2025. Masalah ini menimbulkan antrean panjang di sejumlah SPBU, sehingga memicu kekhawatiran masyarakat. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan atau Alit Kelakan, menegaskan bahwa dirinya bersama […]

  • Putu Diah Maharani: Putusan MK Harus Berujung pada Keterpilihan Perempuan di Parlemen

    Putu Diah Maharani: Putusan MK Harus Berujung pada Keterpilihan Perempuan di Parlemen

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    DENPASAR – Anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi PDI Perjuangan, Putu Diah Pradnya Maharani, B.Sc., menanggapi putusan MK nomor perkara 128/PUU-XXIV/2026 yang mempertegas sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar caleg. Secara prinsip, Anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi PDI Perjuangan, Putu Diah Pradnya Maharani, B.Sc., menyambut baik […]

  • Pemkab Cirebon Terus Upayakan Penanganan Dampak Banjir

    Pemkab Cirebon Terus Upayakan Penanganan Dampak Banjir

    • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Cirebon, Jarrakpos.com — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mengintensifkan upaya penanganan pascabanjir yang menggenangi enam kecamatan dan 15 desa, yang berdampak terhadap 2.921 rumah, lima fasilitas pendidikan, sembilan tempat ibadah, empat jembatan, serta 357 hektare lahan persawahan. Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menjelaskan bahwa banjir tersebut berdampak pada 3.125 kepala keluarga (KK) dengan total 10.820 […]

expand_less