Forum Pendapatan Daerah Diminta Aktif, Legislator Gerindra Kadek Diana Soroti Akurasi PAD Bali

DENPASAR, Matakompas.com | Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun 2026 memasuki fase krusial di Gedung DPRD Bali. Anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi Gerindra, I Kadek Diana, S.H., mendorong agar Forum Pendapatan Daerah kembali diaktifkan sebagai langkah awal penyusunan APBD.

Kadek Diana menegaskan forum tersebut penting untuk menyelaraskan data antara legislatif dan eksekutif, terutama terkait proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi fondasi utama perhitungan belanja daerah.

“Sebelum membahas APBD sesuai tahapan, mestinya diawali terlebih dahulu dengan Forum Pendapatan Daerah. Forum ini harus diselenggarakan kembali sebagai permulaan proses pembahasan satu tahun anggaran,” kata Kadek Diana.

SKPD Penghasil Diminta Sampaikan Target PAD Lebih Awal

Menurut Diana, forum tersebut memastikan seluruh SKPD penghasil memaparkan proyeksi PAD selama satu tahun anggaran. Dengan begitu, DPRD dan Pemprov Bali memiliki gambaran lebih terukur mengenai kapasitas pendapatan.

“Dari penyampaian target PAD itu kita bisa mengetahui secara jelas kemampuan keuangan kita. Setelah mengetahui kemampuan dari sisi pendapatan barulah kita menghitung dan merencanakan belanja,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa perencanaan APBD harus disusun berdasarkan potensi pendapatan riil, bukan sekadar estimasi yang tidak terukur.

Belanja Daerah Harus Realistis dan Sesuai Kemampuan Keuangan

Diana juga mengingatkan bahwa forum pendapatan merupakan instrumen penting untuk memastikan belanja daerah tidak melampaui kemampuan pendapatan.

“Belanja daerah harus menghitung sumber pembiayaannya dari PAD. Jadi, kalau kemampuan pendapatan sudah dihitung secara matang, barulah setiap SKPD menyusun program dan kegiatan untuk dimasukkan dalam APBD,” ujarnya.

Tanpa forum pendapatan, perencanaan anggaran dikhawatirkan tidak memiliki basis kalkulasi yang akurat.

DPRD Diuntungkan, Tata Kelola Keuangan Daerah Lebih Transparan

Pengaktifan kembali Forum Pendapatan Daerah dinilai memberikan sejumlah manfaat, seperti:

✔ DPRD mengetahui kemampuan keuangan lebih awal
✔ Perencanaan SKPD lebih terukur
✔ Penyusunan APBD berbasis data riil
✔ Belanja tidak mendahului pendapatan

“Forum Pendapatan Daerah membuat DPRD tidak hanya menerima angka belanja, tetapi juga memahami sumber pendapatan dan basis perhitungannya. Ini bagian dari upaya memperkuat transparansi dan efisiensi APBD,” tegasnya.

Harapan untuk APBD 2026: Lebih Transparan dan Akurat

Diana berharap mekanisme ini benar-benar dijalankan dalam penyusunan APBD 2026.

“Kita ingin APBD 2026 disusun dengan kalkulasi pendapatan yang jelas dan realistis. Penyusunan anggaran daerah harus dimulai dari pendapatan, bukan dari belanja dulu,” pungkasnya. (red).