Pariwisata Jatiluwih Booming, Adi Wiryatama Desak Pembagian Manfaat Lebih Adil

TABANAN, Matakompas.com – Kawasan wisata Jatiluwih, Tabanan kembali menjadi sorotan setelah Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Adi Wiryatama, menyampaikan kritik keras terkait ketimpangan kesejahteraan yang terjadi di balik pesatnya perkembangan pariwisata di kawasan World Heritage tersebut.

Sosok yang dijuluki “CEO Politik Bali” ini menegaskan bahwa Jatiluwih tidak boleh menjadi panggung keuntungan sepihak bagi investor, sementara petaninya justru tetap terjebak dalam jerat kemiskinan.

Tokoh senior kelahiran 9 Januari 1953 itu bukan nama baru dalam upaya menjaga warisan budaya Subak. Pernah menjabat Bupati Tabanan dua periode (2000-2010), Ketua DPRD Bali (2019-2024), hingga kini Anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2024, Adi Wiryatama mengaku memahami betul dinamika pembangunan Jatiluwih yang kini menjadi ikon pertanian Bali di mata dunia.

Adi Wiryatama mengungkapkan bahwa penetapan Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO bukanlah perjalanan singkat. Ia menyebut proses panjang itu dimulai pada awal 2000-an ketika ia masih menjabat Bupati Tabanan, meski sempat mengalami beberapa kali kegagalan. “Mendapatkan predikat World Heritage memerlukan usaha yang panjang. Dari zaman saya Bupati 2000-2010, beberapa kali kita gagal di UNESCO dan baru di era Bu Eka, Jatiluwih ditetapkan jadi World Heritage,” kata Adi Wiryatama.

Predikat UNESCO membuat Jatiluwih mendadak menjadi magnet wisata kelas dunia. Berbagai restoran, kafe, vila hingga resort bermunculan mengikuti tren pariwisata yang menguntungkan. Namun, Adi Wiryatama menilai perkembangan yang terlalu cepat justru memunculkan persoalan serius bagi masyarakat asli penjaga Subak.

“Investor bangun restoran, villa, banyak yang bermunculan dan tidak memperhatikan aturan yang ada. Disisi lain, banyak petani kita disana yang lestari miskinnya,” tegasnya.

Baginya, Subak bukan sekadar sistem irigasi, tetapi warisan nilai gotong royong, harmoni, dan kesetaraan yang menjadi filosofi hidup masyarakat Bali.

Ia memperingatkan apabila petani terus ditekan beban produksi, harga lahan, dan tekanan sektor wisata, maka Jatiluwih hanya menjadi keindahan visual tanpa roh budaya. “Warisan alam dan budaya Subak wajib kita lestarikan, tetapi kemiskinan tidak boleh lestari,” tegasnya lagi.

Untuk itu, ia meminta seluruh stakeholder, dimulai pemerintah daerah, pengelola wisata, investor, tokoh adat, hingga petani duduk bersama merumuskan solusi konkret dan mekanisme pembagian manfaat yang lebih adil.

“Saya harap semua stakeholder disana bisa duduk bersama pemerintah, investor, dan masyarakat mencari solusi agar warisan budaya tetap ajeg dan semua pihak dapat asas manfaat, satisfy to all apart,” ujarnya.

Adi Wiryatama menekankan bahwa predikat World Heritage bukan hanya simbol prestise internasional. Yang utama adalah manfaatnya harus terasa nyata bagi masyarakat, terutama petani yang menjadi penjaga tradisi Subak selama ratusan tahun.

Baginya, Jatiluwih bukan sekadar ikon Tabanan, tetapi kebanggaan Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi rakyat, bukan justru meninggalkan mereka di tengah pertumbuhan bisnis wisata yang terus melaju. (red).