Breaking News
light_mode
Trending Tags

Gubernur Koster Serahkan Seragam Buat 503 Pecalang Buleleng Siapkan Insentif Rp50 Juta per Desa Adat

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
  • visibility 20
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BULELENG, Matakompas.com | Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan bantuan seragam kepada 503 pecalang dari 14 banjar adat di Desa Adat Buleleng, bertepatan dengan perayaan Tumpek Uye, Sabtu, 7 Pebruari 2026.

Penyerahan dilakukan saat pertemuan bersama pecalang di Setra Desa Adat Buleleng sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka yang ngayah tanpa pamrih.

Bantuan seragam lengkap berupa udeng, baju, kamen, hingga saput dengan nilai total Rp250 juta tersebut merupakan dukungan dari Perumda Kertha Bali Saguna. Selain untuk pecalang di Desa Adat Buleleng, bantuan serupa juga direncanakan diberikan kepada seluruh pecalang se-Bali yang jumlahnya mencapai lebih dari 20 ribu orang.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, salah satu pecalang menanyakan realisasi pemberian insentif bagi pecalang di desa adat.

Menanggapi hal itu, Gubernur Koster menegaskan pentingnya peran pecalang sebagai ujung tombak pengamanan adat sekaligus penjaga keharmonisan masyarakat Bali.

“Kontribusi pecalang sangat besar. Karena itu saya memang memikirkan bagaimana memberi perhatian yang layak kepada pecalang melalui desa adat,” kata Gubernur Koster.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Bali masih melakukan perhitungan kemampuan anggaran sehingga pemberian insentif belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah juga tengah menyelesaikan berbagai program prioritas pembangunan.

“Mudah-mudah 2027 atau paling lambat 2028 bisa direalisasikan. Tidak bisa hanya satu kabupaten, harus se-Bali,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Ia menambahkan, dana Rp50 juta per desa adat nantinya akan dialokasikan khusus sebagai insentif pecalang. Program tersebut telah masuk tahap perencanaan dan pembahasan lintas pihak.

“Saat ini masih banyak yang harus dikerjakan, seperti perbaikan jalan dan infrastruktur. Mohon sabar dulu,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Koster menekankan bahwa desa adat dan pecalang merupakan pondasi utama keberlangsungan Bali. Desa adat berperan menjaga adat, budaya, serta kearifan lokal di tengah arus modernisasi.

“Kalau tidak ada desa adat, Bali mungkin tidak bisa eksis seperti sekarang. Ini yang membedakan Bali dengan daerah lain,” papar Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.

Kelian Desa Adat Buleleng menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Gubernur Bali kepada pecalang.
“Dukungan ini sangat berarti bagi kami, pecalang sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa,” ucapnya.

Pecalang Banjar Adat Kalintu I Nengah Bagus Mahendra bersama Pecalang Banjar Adat Banjar Jawa Made Dwi Arsa Nata juga mengungkapkan rasa bangga atas seragam baru yang kini seragam satu pasikian di seluruh Bali.

“Sekarang seragam sudah satu pasikian pecalang Bali, kami merasa lebih layak dan gagah,” kata Dwi Arsa.

Para pecalang berharap rencana pemberian insentif dari pemerintah dapat segera terwujud, mengingat selama ini mereka menjalankan tugas ngayah untuk kepentingan adat tanpa menerima insentif.

Turut hadir, dalam kegiatan tersebut, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra beserta istri, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Anggota DPRD Bali asal Buleleng Gede Kusuma Putra, Anggota DPRD Buleleng Ni Kadek Turkini, serta prajuru dan pecalang Desa Adat Buleleng. (red).

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPD Bukan Lembaga Peradilan, Wewenangnya Menyalurkan Aspirasi Bukan Memutus Sengketa

    DPD Bukan Lembaga Peradilan, Wewenangnya Menyalurkan Aspirasi Bukan Memutus Sengketa

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 72
    • 0Komentar

    DENPASAR – Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam menangani persoalan masyarakat kembali menjadi sorotan. Di tengah munculnya sejumlah aksi anggota DPD yang turun langsung dalam persoalan atau konflik warga di daerah, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana lembaga tersebut dapat bertindak, khususnya ketika persoalan yang dihadapi masyarakat telah masuk dalam ranah sengketa hukum. […]

  • Giri Prasta: Bali Boleh Maju, Tapi Jangan Kehilangan Akar Adat dan Budaya.

    Giri Prasta: Bali Boleh Maju, Tapi Jangan Kehilangan Akar Adat dan Budaya.

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Bali
    • visibility 16
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan pentingnya menjaga adat, tradisi, agama, seni, dan budaya sebagai fondasi utama pembangunan Bali di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Pesan tersebut disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Peringatan HUT ke-3 Forum Gerakan Adat Se-Nusantara (Forgas) Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur […]

  • Pungli Uji KIR, Petugas Dishub Dicopot dari Jabatanya

    Pungli Uji KIR, Petugas Dishub Dicopot dari Jabatanya

    • calendar_month Minggu, 30 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.029
    • 0Komentar

    BEKASI,JARRAKPOS.COM – Oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi bernama Siswanto minta maaf setelah videonya yang diduga melakukan pungli beredar di masyarakat! Siswanto sebelumnya diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap seorang kakek penarik angkot yang kendaraannya telat menjalani uji kelayakan kendaraan (KIR) selama tiga hari. Video yang memperlihatkan aksi tersebut viral dan memicu reaksi keras […]

  • Kasus Korupsi di PT Pertamina, Jokowi Singgung Pentingnya Kontrol Direksi dan Komisaris

    Kasus Korupsi di PT Pertamina, Jokowi Singgung Pentingnya Kontrol Direksi dan Komisaris

    • calendar_month Kamis, 6 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 685
    • 0Komentar

    BANJARSARI,JARRAKPOS.COM – Joko Widodo buka suara soal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding, dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023 yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Jokowi menyinggung pentingnya manajemen kontrol direksi dan komisaris. “Pertamina, ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang […]

  • BTID Mangkir di RDP, Tagel Winarta Beri Peringatan Keras: Jangan Anggap Remeh DPRD Bali

    BTID Mangkir di RDP, Tagel Winarta Beri Peringatan Keras: Jangan Anggap Remeh DPRD Bali

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 20
    • 0Komentar

    DENPASAR — Ketidakhadiran PT Bali Turtle Island Development (BTID) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali memantik reaksi keras dari kalangan legislatif. Sikap mangkir perusahaan pengembang proyek strategis di kawasan Serangan itu dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut etika dan penghormatan terhadap lembaga negara. Anggota […]

  • Pansus TRAP DPRD Bali Tutup BTID, Tagel Winarta: Data Tukar Guling Tak Jelas

    Pansus TRAP DPRD Bali Tutup BTID, Tagel Winarta: Data Tukar Guling Tak Jelas

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 13
    • 0Komentar

    KARANGASEM, Matakompas.com — Tekanan terhadap PT BTID kian menguat. Dalam peninjauan lapangan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali di kawasan Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Rabu (15/4/2026), muncul desakan tegas agar aktivitas perusahaan tersebut dihentikan. Rombongan dipimpin Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Dr (c) I Made Supartha, Sekretaris […]

expand_less