Mantan Ketua Kadin Bali Alit Wiraputra  Apresiasi Pansus TRAP DPRD Bali: Tegakkan Perda Tanpa Kompromi, Moratorium Hotel di Bali Selatan Perlu Dipertimbangkan

DENPASAR – Ketua Umum Korwil Bali Nusra Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) Provinsi Bali yang juga mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali periode 2015–2020, Dr. Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali yang dinilai telah menunjukkan komitmen dalam mengawal penegakan aturan tata ruang dan perizinan di Pulau Dewata.

Pernyataan tersebut disampaikan Alit Wiraputra saat diwawancarai di Denpasar, Rabu (29/7/2026). Menurutnya, keberadaan Pansus TRAP menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk memastikan seluruh pembangunan di Bali berjalan sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

“Saya sangat bangga dengan adanya Pansus TRAP. Mereka bekerja dengan luar biasa baik. Saya berharap semangat ini terus dipertahankan sehingga berbagai persoalan tata ruang dan perizinan di Bali dapat diselesaikan secara tegas dan adil,” ujarnya.

Agung Alit menegaskan, bangunan yang terbukti melanggar ketentuan perizinan maupun tata ruang harus ditindak tanpa pandang bulu. Sebaliknya, pembangunan yang telah memenuhi seluruh persyaratan harus diberikan kepastian hukum agar iklim investasi tetap sehat.

Ia mengaku menerima berbagai informasi mengenai masih adanya pembangunan hotel yang diduga tidak memenuhi ketentuan luas lahan minimum sebagaimana diatur dalam Perda. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan bagi para pengusaha yang selama ini mematuhi seluruh regulasi.

“Kalau memang ada yang melanggar aturan, harus ditertibkan. Perda dibuat melalui kajian dan pertimbangan yang matang sehingga wajib ditegakkan secara konsisten,” tegasnya.

Ia berharap Pansus TRAP terus bekerja dengan penuh integritas, dedikasi, dan keberanian dalam mengawasi seluruh proses pembangunan di Bali agar tidak ada lagi pelanggaran yang merugikan masyarakat maupun pelaku usaha yang taat hukum.

Selain mendukung penegakan aturan, Agung Alit juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Bali mempertimbangkan kebijakan moratorium pembangunan akomodasi pariwisata di wilayah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan sebagian Kabupaten Gianyar. Menurutnya, kawasan tersebut sudah mengalami kepadatan pembangunan sehingga diperlukan kebijakan pemerataan investasi ke wilayah lain di Bali.

Ia mendorong pemerintah mengarahkan investor untuk mengembangkan usaha di kabupaten lain seperti Karangasem, Jembrana, Buleleng, Bangli, maupun daerah lain yang masih memiliki ruang dan potensi besar untuk dikembangkan.

“Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas. Jangan sampai seluruh investasi hanya menumpuk di Bali Selatan, sementara daerah lain tertinggal. Investor perlu diarahkan agar manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh masyarakat Bali,” katanya.

Agung Alit juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, persoalan kemacetan lalu lintas, kebutuhan air bersih, hingga pengelolaan sampah kini menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan pemerintah.

Ia berharap program penanganan sampah yang sedang berjalan dapat terealisasi sesuai target pada 2028 sehingga persoalan sampah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dapat teratasi secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kemacetan lalu lintas yang semakin parah dinilai membutuhkan langkah strategis melalui pengembangan sistem transportasi, peningkatan kapasitas infrastruktur jalan, serta kebijakan yang mampu mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan perkotaan.

Mengakhiri keterangannya, Agung Alit mengajak pemerintah daerah bersama DPRD Bali, khususnya Pansus TRAP, untuk terus mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Saya berharap Pansus TRAP terus bekerja dengan penuh semangat, dedikasi, dan integritas. Pemerintah juga harus lebih tanggap terhadap aspirasi masyarakat agar pembangunan Bali tetap tertata, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali,” pungkasnya.