Ghumi Asvatham Bacakan Sikap Demokrat–NasDem, Dr. Somvir Tegaskan Komitmen Kawal Pariwisata Berkualitas dan Pajak Berkeadilan di Bali

DENPASAR, Matakompas.com — Fraksi Demokrat–NasDem DPRD Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam mengawal arah kebijakan strategis daerah, khususnya di sektor pariwisata dan kebijakan fiskal. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (14/4/2026), melalui pandangan umum fraksi yang dibacakan oleh I Gede Ghumi Asvatham, mewakili Ketua Fraksi Dr. Somvir.

Dalam penyampaiannya, Ghumi menegaskan bahwa Fraksi Demokrat–NasDem mendukung pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Fraksi memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, atas inisiatif menyusun regulasi pariwisata berbasis nilai lokal Tri Hita Karana dan Sad Kerthi. Menurut Demokrat–NasDem, langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas, berkelanjutan, dan bermartabat.

Namun demikian, fraksi juga memberikan sejumlah catatan kritis. Salah satunya terkait pengaturan pungutan wisatawan asing yang dinilai perlu diperkuat dengan memasukkan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam konsideran Raperda.

Selain itu, wacana pembatasan kuota wisatawan mendapat perhatian serius. Fraksi Demokrat–NasDem menilai kebijakan tersebut strategis, namun harus berbasis kajian ilmiah yang terukur, dilengkapi sistem monitoring transparan serta mekanisme pengendalian yang jelas.

Dalam sektor usaha, kewajiban keanggotaan asosiasi bagi pelaku usaha pariwisata juga disorot. Fraksi mengingatkan potensi munculnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat jika tidak dikaji secara mendalam.

“Regulasi harus tetap memberi ruang bagi persaingan yang sehat dan melindungi pelaku usaha kecil dan menengah,” tegas Ghumi saat membacakan pandangan fraksi.

Terkait pengaturan harga, Demokrat–NasDem berpandangan bahwa aturan tidak boleh bersifat kaku. Pengaturan harga sebaiknya menjadi pedoman, bukan pembatasan mutlak, agar tidak bertentangan dengan prinsip pasar.

Di sisi lain, fraksi juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah dan pengurangan penggunaan plastik. Peran Desa Adat pun dinilai krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga budaya dan lingkungan Bali, sehingga diperlukan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah daerah dan Desa Adat.

Sementara itu, dalam pandangan terhadap perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi Demokrat–NasDem mengapresiasi langkah pemerintah melakukan penyesuaian, meskipun regulasi tersebut baru berjalan sekitar dua tahun.

Perubahan yang difokuskan pada retribusi daerah dinilai sebagai langkah untuk menciptakan tarif yang lebih adil, proporsional, serta mencerminkan biaya layanan yang sebenarnya. Fraksi juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam membayar.

Ketua Fraksi Demokrat–NasDem, Dr. Somvir, dalam sikap politiknya yang disampaikan melalui pandangan umum tersebut menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

Fraksi juga mendorong agar pembahasan lanjutan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan legislatif, eksekutif, serta perangkat daerah terkait, guna memastikan struktur tarif dan objek layanan benar-benar tepat sasaran.

Mengakhiri pandangannya, Fraksi Demokrat–NasDem menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan kedua Raperda tersebut hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali.

Sikap ini menegaskan peran aktif Demokrat–NasDem di DPRD Bali dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan pariwisata, serta kepentingan masyarakat luas di Pulau Dewata. (Red)