Breaking News
light_mode
Trending Tags

Peringatan May Day di Renon,Pekerja Tuntut Hapus Perbudakan Halus Dan Revisi UU Cipta Kerja 

  • account_circle admin
  • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, Matakompas.Com | Peringatan Hari Buruh International ( May Day) yang jatuh tiap tanggal 1 Mei umumnya diperingati oleh kalangan pekerja swasta.

Untuk wilayah Propinsi Bali tahun 2026 dilaksanakan secara terpusat di areal Lapangan Niti Mandala Renon pada hari Jumat pagi (1/5/2026) dengan mengusung tema “Satu Tekad Satu Tujuan Sejahtera Bersama” yang di motori oleh Disnaker Propinsi Bali.

Acara diisi acara jalan santai, pasar murah, cek kesehatan gratis serta undian doorpize. Hal ini dilakukan agar para buruh (pekerja) bisa berkumpul disatu titik bersama sama merayakan peringatan hari buruh sedunia.Sekitar 1500 peserta hadir dalam kegiatan yang diawali jalan santai yang dibuka langsung oleh Gubernur Bali,I Wayan Koster.

Dalam kemeriahan suasana, terlontar tiga tuntutan dari perwakilan pekerjaan yang meliputi: Menurut penghapusan sistem perbudakan yang pernah terjadi sejak lahirnya May Day yaitu gaji yang rendah.Dan sekarang diterapkan secara halus dengan Outsourcing dan PKWTT.

Kedua, menuntut pemerintah agar baik pusat maupun daerah agar mampu sebagai pengayom pekerja dan dunia usaha.Dan terakhir meminta kepada DPR dan DPRD agar segera merevisi UU Cipta Kerja sesuai Putusan MK No.168 yang memisahkan kembali UU Ketenagakerjaan dan mengawasi implementasinya di lapangan.

Usai kegiatan, I Ketut Sunaba, S.H.,M.H. sebagai perwakilan Federasi Serikat Pekerja Bali ( F.SP Bali) yang turut hadir dalam acara tersebut bersama ratusan anggotanya mengatakan bahwa perayaan May Day tahun 2026 ini merupakan hal yang luar biasa baru pertama kali Disnaker Provinsi Bali melaksanakan kegiatan semacam ini atas desakan para buruh ( pekerjaan) yang didominasi oleh pekerja pariwisata.

“Kita patut apresiasi karena ini berarti Disnaker Provinsi Bali benar- benar menunjukkan kepeduliannya kepada kesejahteraan pekerja.Dan kita berharap,ketiga tuntutan kita tadi bisa segera terealisasi.

Kami sebagai Perwakilan Buruh ( pekerja )tidak akan menuntut banyak kepada Pemerintah maupun Pengusaha. Cukup dengan menganggap kami bagian dari organ perusahaan karena antara pengusaha dan pekerja pada dasarnya saling membutuhkan, begitu juga dengan pemerintah, kami para pekerja menyumbang PAD yang cukup besar dan cukup untuk menghidupi pemerintahan Kabupaten dari pajak penghasilan maupun devisa yang dihasilkan dari pariwisata. Janganlah kami dianggap pengemis datang ke kantor bupati. Disapa saja tidak. Ini akan mejadi catatan bagi buruh kedepannya,” keluh Wakil Ketua F.SP Bali ini.

“Harapan kami kedepan dengan momentum peringatam Hari Buruh International ( May Day) ini, mari kita saling mengingatkan betapa pentingnya kolaborasi Tripartit antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah. Secara normatif memang posisi pekerja sangat rendah sejak lahirnya UU no 6 tahun 2023 tentang Ciptakerja hak-hak Pekerja banyak yang dikebiri bahkan dikerdilkan. Seperti hak pensiun, outsourching, PKWTT, tenaga asing dan lain-lain.

 Namun hal-hal yang bersifat normatif bisa akan selesaikan dengan baik bilamana ada komunikasi maupun kolaborasi yang baik untuk kesejahteraan kita bersama baik pengusaha, pekerja maupun pemerintah. Dengan May Day ini juga kita kita ingatkan bahwa setiap orang yang menerima upah adalah Pekerja. Pekerja yang sejahtera akan mewujudkan usaha yang maju. Bilamana usah maju,pekerja akan sejahtera. Dan secara otomatis PAD akan tinggi untuk keberlangsungan pemerintahan,”pungkas Sunaba.( Bratayasa/red)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 25 Tahun Partai Demokrat, I Gede Ghumi Asvatham: Terus Hadir Bersama Rakyat, Kawal Perubahan untuk Indonesia Maju

    25 Tahun Partai Demokrat, I Gede Ghumi Asvatham: Terus Hadir Bersama Rakyat, Kawal Perubahan untuk Indonesia Maju

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 32
    • 0Komentar

    DENPASAR — Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat menjadi ruang untuk meneguhkan kembali komitmen politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Anggota DPRD Provinsi Bali, I Gede Ghumi Asvatham, menyampaikan ucapan selamat atas perjalanan seperempat abad Partai Demokrat. Ia berharap semangat “Bersama Rakyat Memperjuangkan Perubahan” terus menjadi pijakan dalam menjalankan […]

  • Nikita Mirzani Resmi Ditahan atas Dugaan Pemerasan Terhadap Pengusaha Skincar

    Nikita Mirzani Resmi Ditahan atas Dugaan Pemerasan Terhadap Pengusaha Skincar

    • calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 713
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Aktris Nikita Mirzani resmi ditahan di Polda Metro Jaya pada Selasa, 4 Maret 2025, usai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap pengusaha produk skincare, Reza Gladys. Asistennya, Mail, juga turut diamankan dalam perkara ini. Penetapan tersangka terhadap Nikita dan asistennya didasarkan pada bukti yang cukup dan hasil gelar perkara. Sebelumnya, […]

  • 55 Kepala Daerah Kader PDIP Belum Ikuti Retret di Akmil

    55 Kepala Daerah Kader PDIP Belum Ikuti Retret di Akmil

    • calendar_month Minggu, 23 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 158
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Pagi ini sebanyak 55 kepala daerah kader PDIP yang sudah di Magelang belum masuk mengikuti retret di Akmil. Pihak panitia masih menunggu kehadirannya. “(Kepala daerah lain belum bergabung) Belum ada, belum ada. Kami masih menunggu, kami masih menunggu untuk yang belum bergabung,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto kepada wartawan di Magelang, Minggu (23/2/2025) […]

  • Skandal Wantilan Tukadaya: Dana Rp630 Juta Diduga Dipangkas, Nama Oknum Anggota DPRD Jembrana Terseret

    Skandal Wantilan Tukadaya: Dana Rp630 Juta Diduga Dipangkas, Nama Oknum Anggota DPRD Jembrana Terseret

    • calendar_month Selasa, 23 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 34
    • 0Komentar

    JEMBRANA, Bali – Kasus dugaan korupsi pembangunan Wantilan Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, mulai membuka tabir baru. Proyek yang dibiayai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2023 senilai Rp630 juta itu hingga kini tak kunjung rampung dan justru menyeret nama seorang oknum anggota DPRD Jembrana. Bangunan wantilan yang sejatinya menjadi fasilitas […]

  • Sidik Kasus Korupsi Dana Hibah Partai Hanura, Ketua LSM GIAK Apresiasi Kejari Tolitoli

    Sidik Kasus Korupsi Dana Hibah Partai Hanura, Ketua LSM GIAK Apresiasi Kejari Tolitoli

    • calendar_month Minggu, 11 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com TOLITOLI — Kasus dugaan korupsi penyelewengan dana hibah kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Pasalnya, ada oknum di DPC Partai Hanura Kabupaten Tolitoli yang diduga terlibat, dan status hukumnya kini naik jadi penyidikan. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tolitoli Dr Albertinus Napitupulu SH MH menyatakan pihaknya secara resmi telah meningkatkan status penyelidikan kasus dana hibah ini […]

  • Praperadilan Kakanwil BPN Bali, GPS Tegaskan Pasal 421 KUHP Tak Lagi Relevan, Praperadilan Optimistis Dikabulkan

    Praperadilan Kakanwil BPN Bali, GPS Tegaskan Pasal 421 KUHP Tak Lagi Relevan, Praperadilan Optimistis Dikabulkan

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 27
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Kuasa Hukum Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Bali, I Made Daging, Gede Pasek Suardika (GPS), menegaskan bahwa keterangan para ahli dalam persidangan praperadilan telah memperjelas konstruksi hukum perkara yang menjerat kliennya. GPS menilai pasal yang digunakan penyidik untuk menetapkan I Made Daging sebagai tersangka tidak tepat secara hukum. Hal tersebut disampaikan Gede […]

expand_less