Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Gung Cok Minta Himbauan Jarak Penjor Tidak Singgung Tradisi Bali, Soroti Kabel PLN di Depan Rumah
- account_circle admin
- calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
- visibility 16
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DENPASAR, Matakompas.com |Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka SE (Gung Cok), memberikan tanggapan terkait polemik himbauan PLN mengenai jarak aman pemasangan penjor dari kabel listrik. Ia menilai himbauan tersebut sah secara teknis, namun berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak mempertimbangkan aspek adat dan tradisi masyarakat Bali.
Menurut Gung Cok, edukasi tentang jarak aman memang perlu, tetapi tidak boleh mengurangi makna sakral penjor sebagai simbol kemenangan dharma melawan adharma dalam tradisi Bali.
“Kalau himbauan nike bersifat positif menurut saya, tapi tidak seperti dalam arti menyampingkan tradisi dari orang bali membuat penjor sekarang kan pas kabel PLN itu di depan rumah dan sejajar dengan rumah, pernah kejadian juga di Kerobokan kejadian terkena setrum pada saat membuka penjor,” kata Gung Cok saat dikonfirmasi awak media di Denpasar, Senin, 17 November 2025.
Ia mengakui bahwa himbauan tersebut bertujuan mencegah kecelakaan, khususnya karena kasus tersetrum akibat penjor pernah terjadi. Namun, ia menegaskan pentingnya menjaga harmonisasi antara keselamatan dan pelestarian tradisi.
“Yang artinya penjor tersebut diupacarai, kalau menurut saya sich positif, agar tidak terjadi musibah atau kecelakaan,” terangnya.
Dorong Percepatan Program Kabel Tanah
Gung Cok juga menyinggung program Pemerintah Kabupaten Badung yang sedang menata jaringan kabel agar seluruh instalasi ke depannya dipindahkan ke bawah tanah.
Menurutnya, jika jaringan kabel tidak lagi berada di jalur udara, polemik terkait penjor tidak akan muncul setiap tahun.
Ia menilai sejumlah kasus yang viral terkait pemasangan tiang listrik di tempat yang tidak semestinya adalah bukti bahwa penataan kabel bawah tanah sudah menjadi kebutuhan mendesak.
Lebih lanjut, Gung Cok menyebut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyoroti kewajiban masyarakat membayar listrik, sehingga wajar jika pelayanan infrastruktur listrik ditingkatkan.
“Khan harusnya program kabel dibawah tanah itu bisa dijalankan dan tidak ada lagi kabel diatas. Tapi, mengingat karena kabel masih diatas, saya berharap masyarakat waspada kalau ada kabel agar di hindari agar tidak terkena kabel,” kata Gung Cok.
Ia berharap PLN dan pemerintah daerah dapat mempercepat transformasi jaringan listrik demi keselamatan sekaligus kenyamanan masyarakat Bali dalam melaksanakan tradisi. (red).
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar