Breaking News
light_mode
Trending Tags

Made Ariandi Kembali Nahkodai Kadin Bali Periode 2025 – 2030

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BADUNG, Matakompas.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII bertema “Sinergi Gotong Royong Kadin Bali Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045” di Hotel Aryaduta, Kuta, Jumat (12/12/2025). Dalam forum tersebut, I Made Ariandi kembali terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Bali untuk periode 2025-2030 setelah tidak ada calon lain yang mendaftar.

Ariandi menjelaskan bahwa syarat minimal untuk menjadi calon ketua umum adalah dukungan dari empat Kadin kabupaten/kota. Namun hingga batas waktu pendaftaran, tidak ada bakal calon yang memenuhi syarat.

“Ternyata sampai tadi malam saya cek, tidak ada yang mendaftar karena alat kelengkapan menjadi calon ketum sudah habis. Artinya lima tahun lagi, tidak ada incumbent, silakan mulai. Kami akan dukung dan dorong,” ujarnya.

Ia juga menyinggung perjalanan panjang kepemimpinannya di Kadin Bali. Pada 2019, Kadin sempat diterpa konflik internal hingga Ketum DPP Kadin Rosan Roeslani menunjuknya sebagai Plt Ketua Umum Kadin Bali selama 1 tahun 4 bulan. Pada 2020, Ariandi resmi terpilih sebagai ketua umum. Di periode kedua ini, ia kembali melaju tanpa calon tandingan.

Menurutnya, peran pengusaha sangat vital dalam memperkuat ekonomi negara. “Negara yang kuat, pertahanannya kuat, tentaranya kuat, ekonomi juga harus kuat. Jika ekonominya lemah, nanti tentaranya lemah juga,” kata Ariandi.

Ia menegaskan bahwa Kadin merupakan mitra strategis pemerintah. Terlebih, pembahasan RUU Kadin yang sedang bergulir di tingkat pusat menegaskan posisi penting organisasi tersebut. “Kadin adalah satu-satunya asosiasi yang bergerak di bidang ekonomi dan menaungi banyak asosiasi di bawahnya,” katanya.

Ariandi juga menyoroti pentingnya memberi ruang lebih besar bagi sektor swasta. “Jika proyek-proyek atau kegiatan pemerintah semua dieksekusi BUMN, maka kami tidak kebagian. Untuk menjadi negara yang kuat, pemerintah harus memberi peluang kepada sektor swasta,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan EN Rotorasiko, menilai tema Musprov sangat relevan dengan semangat gotong royong yang menjadi fondasi Kadin. Ia mengungkapkan, hingga akhir Desember 2024 terdapat sekitar 450.000 UMKM di Bali, tumbuh 1,9 persen dari tahun sebelumnya. “Ini potensi raksasa yang harus dikelola bersama-sama,” katanya.

Ia menyebut Kadin Indonesia telah membuka jalan tol regulasi melalui MoU dengan sejumlah kementerian. Dengan Kemendagri, Kadin memiliki mandat bersinergi membangun ekonomi daerah dan memperkuat layanan investasi. “Kami meminta Kadin Bali memanfaatkan payung hukum ini secara maksimal,” tegasnya.

Menurut Taufan, ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi penyusunan kebijakan investasi, pemberdayaan UMKM, dan promosi investasi daerah. Hal ini penting untuk mempermudah perizinan serta menggerakkan ekonomi di daerah.

Kadin juga menjalin MoU dengan Kementerian Kehutanan untuk mendorong investasi berkelanjutan di sektor kehutanan, termasuk pengembangan eco tourism berbasis hutan desa. Sementara melalui MoU dengan Kementerian Pertanian, Kadin didorong menggarap potensi pertanian Bali yang menyumbang 14–15 persen terhadap PDRB, mulai dari kopi Kintamani, cokelat Jembrana, hingga komoditas manggis, salak, dan sapi Bali.

Taufan menekankan pentingnya integrasi sektor pertanian dengan pariwisata. “Pastikan supply bahan baku untuk hotel, restoran, dan MBG dipenuhi 100 persen oleh petani dan peternak lokal Bali. Hubungkan langsung petani di Bedugul, Kintamani, Jembrana ke pasar, potong rantai pasok yang merugikan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Kadin Bali harus mendorong ekonomi hijau berbasis adat serta menjadi pionir investasi yang menghormati alam. “Revolusi SDM juga menjadi tugas Kadin, dengan menurunkannya kepada generasi muda,” pesannya (red)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tuntutan 3 Tahun Penjara untuk RU Dipersoalkan, Kuasa Hukum Siapkan Pledoi dan Minta Hakim Uji Fakta

    Tuntutan 3 Tahun Penjara untuk RU Dipersoalkan, Kuasa Hukum Siapkan Pledoi dan Minta Hakim Uji Fakta

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 15
    • 0Komentar

    DENPASAR, MATACOMPAS.COM — Sidang perkara narkotika dengan terdakwa RU di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (29/10/2026), memasuki agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam persidangan tersebut, tuntutan pidana selama tiga tahun penjara terhadap RU menuai keberatan dari tim penasihat hukumnya. Tim penasihat hukum RU menilai tuntutan tersebut belum mencerminkan perbedaan peran dan fakta […]

  • Pemkab Cirebon Tindaklanjuti Keluhan Warga Desa Luwung Kencana

    Pemkab Cirebon Tindaklanjuti Keluhan Warga Desa Luwung Kencana

    • calendar_month Minggu, 5 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 261
    • 0Komentar

    Cirebon, Jarrakpos.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bergerak cepat menanggapi aksi satir warga Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, yang menyoroti kondisi jalan rusak dengan menanam pohon pisang dan memasang tanda sindiran di tengah jalan. Pejabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, langsung turun ke lokasi bersama jajaran Forkopimda pada Sabtu (4/1/2025). “Kami segera menyampaikan keluhan warga […]

  • Ganjil-Genap BBM Bali Diperpanjang hingga 23 Oktober, Koster Pastikan Distribusi dan Stok Jadi Perhatian Serius

    Ganjil-Genap BBM Bali Diperpanjang hingga 23 Oktober, Koster Pastikan Distribusi dan Stok Jadi Perhatian Serius

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 19
    • 0Komentar

    DENPASAR, MATACOMPAS.COM — Pemerintah Provinsi Bali resmi memperpanjang penerapan sistem ganjil-genap dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Provinsi Bali hingga Jumat, 23 Oktober 2026. Kebijakan yang semula berlaku pada 17–19 Oktober 2026 ini diperpanjang karena dinilai efektif mengurai antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat. […]

  • Pansus TRAP DPRD Bali Sidak Tambang 5,8 Hektare di Kampial, Aktivitas Ditutup Sementara

    Pansus TRAP DPRD Bali Sidak Tambang 5,8 Hektare di Kampial, Aktivitas Ditutup Sementara

    • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 42
    • 0Komentar

    BADUNG – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Kampial, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Jumat (4/9/2026). Dalam sidak tersebut, Pansus TRAP bersama jajaran pemerintah daerah memutuskan agar aktivitas di lokasi tersebut ditutup sementara hingga kelengkapan dokumen dan aspek legalitasnya dapat dipastikan. […]

  • PT Augustea Intercrews Indonesia Seleksi 500+ Talenta Bali untuk Berkarier di Royal Caribbean Group

    PT Augustea Intercrews Indonesia Seleksi 500+ Talenta Bali untuk Berkarier di Royal Caribbean Group

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 57
    • 0Komentar

    DENPASAR – Peluang berkarier di industri kapal pesiar internasional semakin terbuka bagi sumber daya manusia Indonesia. Hal ini terlihat dalam Talent Selection Day yang digelar PT Augustea Intercrews Indonesia Cabang Bali di Istana Taman Jepun, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar, Selasa (11/8/2026). Kegiatan ini menjadi Talent Selection Day pertama yang diselenggarakan Augustea Intercrews Indonesia sebagai certified […]

  • Gubernur Koster Minta BRIDA Kaji UMP Bali dan Upah Minimum Sektoral.

    Gubernur Koster Minta BRIDA Kaji UMP Bali dan Upah Minimum Sektoral.

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Bali
    • visibility 27
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matacompas.com – Gubernur Bali Wayan Koster akan meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) melakukan kajian terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kemungkinan penerapan skema upah minimum sektoral di Bali. Gubernur Koster mengatakan kebijakan pengupahan perlu dihitung secara akurat agar mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa menimbulkan tekanan berlebihan bagi sektor usaha. “Saya sangat setuju. […]

expand_less