Pengurus NCPI Bali Resmi Dilantik, BEIF 2026 Menjadi Ruang Koordinasi Strategis Investasi Berkelanjutan

DENPASAR, Matakompas.com | Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) resmi melantik pengurus NCPI Provinsi Bali masa bakti 2026-2031 di Bali International Hospital, kawasan KEK Sanur, Rabu, 18 Pebruari 2026.

Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan Seminar Nasional Bali Economic Investment Forum (BEIF) 2026 yang mengusung tema “Green Investment sebagai Penggerak Utama Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan ini, termasuk mantan Gubernur Bali dua periode Made Mangku Pastika serta Ketua BPD PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Seminar dimoderatori akademisi pariwisata I Nyoman Sunarta dengan menghadirkan narasumber dari pemerintah, perbankan hingga investor.

Gubernur Koster: Pariwisata Bali Tumbuh, Tapi Hadapi Ancaman Serius

Gubernur Bali Wayan Koster membuka sekaligus meresmikan BEIF 2026. Bahkan, Gubernur Koster menegaskan Bali memiliki kekhasan budaya dengan lebih dari 1.500 desa adat, namun menghadapi tantangan penyusutan lahan dan alih fungsi sawah.

“Tadinya, luas Bali 5.640 kilometer persegi, sekarang jumlah lahan Bali berkurang, bahkan jumlah sawah juga menyusut,” kata Gubernur Koster.

Meski wilayah dan jumlah penduduk relatif kecil, ekonomi Bali tumbuh 5,82 persen dan berada di peringkat lima nasional, terutama ditopang sektor pariwisata.

“Bali itu tidak sepi. Saya terus pantau jumlah wisatawan ke Bali wisatawan datang berapa dan pergi berapa melalui Bandara Ngurah Rai. Itu 7,05 juta adalah angka capaian tertinggi selama wisatawan asing berada di Bali. Jadi, tiap hari saya pantau dengan GM Angkasa Pura. Kecil pulaunya, sedikit penduduknya, tapi khasiatnya besar,” kata Gubernur Koster.

Namun, Gubernur Koster menilai pembangunan infrastruktur nasional belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik Bali.

“Selama di Banggar DPR RI tiga periode belum pernah ada rumusan memperhatikan kebutuhan daerah secara spesifik sesuai dengan karakteristik daerah. Jadi, kita tidak bisa membangun insfrastruktur sekala besar hanya dari APBD Bali,” kata Gubernur Koster.

Gubernur Koster juga menyoroti alih fungsi lahan 600-700 hektare per tahun, ancaman pangan, keterbatasan air bersih, kemacetan hingga kesenjangan ekonomi wilayah.

“Saya tidak ingin Bali terlalu banyak tergantung sumber pangannya dari luar. Itu sangat membahayakan. Kebutuhan dasar Bali, seperti pangan, air dan energi itu harus bisa dimulai dari Bali,” terangnya.

Gubernur Koster meminta dukungan penuh APBN untuk infrastruktur agar daya saing pariwisata tidak menurun.

“Itu bisa membuat daya saing pariwisata Bali bisa menurun, kemudian ekonomi Bali akan mengalami ancaman. Ini harus menjadi pemahaman kita semua,” kata Gubernur Koster.

NCPI Dorong Sinergi Investasi Hijau dan Perlindungan Lokal

Ketua Umum DPP NCPI Gusti Kade Sutawa menegaskan pengurus baru harus mendukung kebijakan pemerintah daerah.

“Dengan dilantiknya pengurus NCPI Bali, kami harapkan segera bisa bekerja untuk mendukung semua program-program apa yang pak Gubernur Bali sudah canangkan. Jadi, NCPI Bali harus mendukung semua kebijakan pak Gubernur Bali,” kata Gusti Kade Sutawa.

Ketua DPW NCPI Bali Agus Maha Usadha menilai BEIF menjadi ruang koordinasi strategis investasi berkelanjutan sekaligus mencari solusi persoalan pariwisata, terutama infrastruktur dan pengelolaan sampah.

“Kunci Bali semuanya itu di insfratruktur. Kalau kita bicara jumlah kunjungan wisatawan ke Bali 7,05 juta kemarin itu sebenarnya masih bisa dikembangkan,” kata Agus Maha Usadha.

Ia juga menyinggung persaingan regional dengan destinasi seperti Bangkok, Singapura, Myanmar, dan Kamboja yang berkembang pesat sebagai hub distribusi wisata.

Forum Diharapkan Jadi Rekomendasi Kebijakan

Sementara itu, Dinas Pariwisata Provinsi Bali melalui I Ketut Yadnya Winarta berharap BEIF menghasilkan rekomendasi nyata bagi pemerintah.

“Mudah-mudahan, hal ini ada hasil dan output yang bisa menjadi masukan pemerintah, sehingga pemerintah bisa mengambil sebuah kebijakan yang bisa bermanfaat untuk semua, baik buat masyarakat maupun bermanfaat buat kemajuan pariwisata Bali,” kata Yadnya Winarta.

Forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali menuju visi Indonesia Emas 2045. (Red)