Harga Energi Global Naik, Pengamat Minta Pemerintah Kaji Ulang Proyek LNG di Perairan Serangan

DENPASAR, Matakompas.com – Pengamat Energi yang juga VP Business Development APAC US, Agung Wirapramana dikenal Gung Pram kembali menyoroti rencana proyek ambisius pembangunan Floating Storage and Regasification Unit Liquefied Natural Gas (FSRU LNG) di tengah menghadapi tekanan energi dampak perang Timur Tengah sejak 28 Februari 2026.

Eskalasi konflik di Timur Tengah, perang Israel/Amerika Serikat (AS) dengan Iran tidak hanya narasi geopolitik, melainkan ancaman nyata bagi tanah air, khususnya Bali yang mengandalkan sektor pariwisata.

Laporan terbaru mencatat penghentian produksi LNG di Qatar dan penutupan kilang Ras Tanura di Arab Saudi akibat serangan drone. Dampaknya pun instan, dimana harga minyak dunia melonjak 13% ke level di atas US$82 per barel dan cenderung meningkat.

Bagi Indonesia, ini adalah sinyal bahaya. Sebagai net importer minyak, berada di garis depan risiko.

 “Mari kita bedah situasi ini menggunakan kacamata Risk & Reliability Analysis untuk melihat seberapa tangguh ecosystem ketahanan energi nasional kita,” kata Gung Pram dalam sambungan telepon. Pria Bali yang memiliki latar belakang pengalaman di bidang energi, perbankan, operation, engineering, IT, pariwisata dan serta Consulting ini via sambungan telpon, Rabu (11/3).

Dalam perspective ecosystem ekonomi, menurut Pram, Bali adalah konsumen energi yang unik karena profilnya sebagai destinasi wisata internasional, sehingga potensi kenaikan biaya operasional dan logistik akan besar mempengaruhi pariwisata, dimana Bali sangat bergantung pada logistik udara dan darat.

“Kenaikan harga energi global akan memicu kenaikan harga tiket pesawat dan biaya transportasi lokal, yang bisa menurunkan daya saing Bali di mata turis mancanegara,” bebernya.

Jika biaya input energi (minyak/gas) untuk pembangkit listrik naik, tekanan pada tarif listrik industri dan hotel akan meningkat, mengancam margin keuntungan pelaku usaha yang baru saja pulih pasca-pandemi Covid-19.

Hal itu pula akan berdampak pada rencana pembangunan FSRU LNG di Bali bertujuan untuk menyuplai gas ke Pembangkit Listrik Pesanggaran demi mengurangi ketergantungan pada BBM (solar) akan terpengaruh.

Ditambah, investasi dan CapEx, gejolak global membuat biaya material dan pembiayaan proyek serta interest rate risk cenderung naik.

“Investor mungkin menjadi lebih konservatif dalam mendanai infrastruktur gas yang harga inputnya sedang volatil,” ungkapnya.

Dia juga menyorot komitmen kepastian pasokan. Jika pasokan LNG global seperti dari Qatar terganggu, Bali harus berebut alokasi gas domestik dengan industri di Jawa atau pasar ekspor yang berani membayar lebih mahal. Sementara gangguan di Selat Hormuz dampak perang Israel Iran. Jalur itu “urat nadi” yang dilalui 20% pasokan minyak dunia sehingga penutupannya adalah skenario terburuk bagi pasar global.

Dia mengingatkan bahwa keandalan sistem energi diukur dari kemampuan sistem untuk tetap memasok kebutuhan tanpa gangguan meskipun terjadi kegagalan pada salah satu komponennya, dalam hal ini, sumber pasokan luar negeri.

Konsentrasi pasokan di kawasan yang tidak stabil secara politik adalah titik lemah. Jika satu “pemain utama” seperti Qatar atau Saudi terganggu, sistem energi tanah air pun langsung goyah.

“Keandalan kita ditentukan oleh waktu respons. Tanpa cadangan strategis yang memadai, kita tidak memiliki ‘napas’ tambahan saat pasokan global terputus tiba-tiba. Pertanyaannya, Jika pasokan terhenti hari ini, berapa hari Indonesia bisa bertahan?,” tanyanya.

Maka redesain seluruh aspek kelaikan FSRU LNG secara menyeluruh semestinya disadari sebagai alat transisi dan harus diintegrasikan sebagai cadangan strategis.

Itupun kalau boleh dan layak di area tersebut (Perairan Serangan Bali), karena masih harus berproses lebih panjang, meski saat ini telah terbit Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) Nomor 2832 Tahun 2025 oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH RI). Namun, mendapatkan penolakan keras dari masyarakat terdampak langsung dari nelayan dan Desa Adat Serangan merupakan sign untuk pertimbangan ulang, mengingat Kawasan Benoa, Denpasar Selatan saat ini bukan sekadar gerbang laut bagi Pulau Dewata.

Benoa merupakan kanvas raksasa tempat pemerintah dan investor melukis berbagai proyek strategis nasional (PSN).

Namun, jika pihaknya melihat lebih dekat. Benoa saat ini tampak seperti kumpulan potongan puzzle dari gambar yang berbeda-beda. Ada KEK Kura-Kura Bali, Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), hingga rencana Waste to Energy (WTE) dan rencana FSRU (Floating Storage Regasification Unit) untuk ketahanan energi.

“Pertanyaannya: apakah semua ‘mimpi’ ini saling berbicara, atau justru berjalan sendiri-sendiri menuju tabrakan kepentingan?,” tanyanya.

Berbicara kawasan industri dan pariwisata yang berhimpitan, aspek Health, Safety, and Environment (HSE) bukan sekadar pelengkap dokumen AMDAL. Kawasan Benoa memiliki risiko tinggi yang saling tumpang tindih. “Menurut saya, AMDAL harus disesuaikan pada setiap titik dan apabila ada titik proyek baru, ” tambahnya.

Gung Pram yang juga pengamat kebijakan energi kembali meminta para pihak terkait melakukan kajian ulang terhadap rencana Proyek FSRU LNG Bali.

Hal itu sepatutnya harus dilakukan pemerintah dan Perusda (Perusahaan Daerah) Bali, PT Dewata Energi Bersih (DEB) selaku pihak pemrakarsa LNG.

Ia menilai, adanya aksi penolakan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Adat Serangan terhadap rencana Proyek LNG bukan berarti masyarakat itu anti terhadap investasi energi di Bali, melainkan sebuah sikap tegas dari masyarakat yang akan terdampak pembangunan proyek tersebut, sehingga adanya tuntutan kajian ulang meliputi mitigasi bencana, dampak ekologis hingga terkait keamanan operasional yang bersinggungan dengan ruang laut nelayan perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah mengingat proyek tersebut kedepannya akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Adat Serangan.

“Kalau saya menilai kajian ulang (LNG-red) itu perlu dilakukan pemerintah. Mengapa? Bukan ketidaksetujuan karena saya yakin tujuannya strategis, dan juga bukan hanya karena adanya penolakan masyarakat akibat minimnya proses sosialisasi para pemangku kepentingan terkait proyek itu, tetapi ini soal tanggung jawab pemerintah terkait komitmen Invest in Sustainability (investasi berkelanjutan, red), proyek besar yang berisiko terhadap lingkungan hidup, pendekatan dalam proses penyusunan AMDAL yang update dan adaptif termasuk proses perizinan harus ada partisipasi publik. Saya berharap pemerintah mempertimbangkan tuntutan itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Gung Pram menambahkan, Kemandirian Energi Bali melalui pemanfaatan LNG merupakan solusi baik dari pemerintah dalam upaya mengatasi krisis yang terjadi. Namun, untuk mewujudkan rencana proyek ini memiliki risiko operasional terhadap lingkungan, kedepannya juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat khususnya di Desa Adat Serangan, sehingga hal yang sangat wajar ketika masyarakat menuntut pemerintah untuk melakukan kajian ulang proyek LNG, pemerintah pun wajib bertanggung jawab penuh terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan dalam pembangunannya serta berkomitmen mengutamakan mitigasi risiko ketika proyek itu gagal alias mangkrak.

Permintaan kajian ulang itu juga telah disampaikan Agung Pram tidak sendirian. Namun diungkap pula oleh Akademisi Universitas Udayana (Unud) Prof. Dr. Ir. I Gusti Ngurah Nitya Santhiarsa, M.T., telah mendorong kaji ulang proyek tersebut.

Ada pula Pemerhati Lingkungan Hidup Bali, Dr. Ketut Gede Dharma Putra, Pengamat Lingkungan Bali, Jro Gde Sudibya mendorong pemerintah melakukan kajian ulang terhadap rencana pembangunan proyek ambisius terminal apung LNG di Perairan Serangan.

Disamping itu, polemik proyek LNG tersebut juga disoroti oleh Juru Kampanye Trend Asia Novita Indri, Aktivis lingkungan sekaligus Field Organizer 350 Indonesia Suriadi Darmoko, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Rezky Pratiwi, Pendiri Yayasan Wisnu Putu Suasta yang juga Pembina LSM JARRAK dan Tokoh Forum Merah Putih, Pengamat Hukum dan Masyarakat Somya, Bandesa Adat Tanjung Benoa, I Made Wijaya yang juga Wakil Ketua II DPRD Badung.

Sebelumnya juga Ketua PHRI Denpasar yang juga Ketua Yayasan Pembangunan Sanur, Ida Bagus Gede Sidharta Putra yang akrab dipanggil Gusde. Termasuk datang dari Ketua Umum EN-LMND Muh. Isnain Mukadar bersama Sekretaris Jenderal LMND Julfikar Hasan. (red).