Index Berita

DENPASAR – Anggota DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua DPD Partai NasDem Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri menegaskan pentingnya sanksi tegas bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Mantan Bupati Karangasem itu menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban kuota minimal 30 persen perempuan menjadi langkah penting untuk memperkuat representasi […]

DENPASAR –  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban pemenuhan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Anggota DPRD Bali Komisi III, Komang Dyah Setuti menilai kebijakan tersebut membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, termasuk di Bali. Putusan MK dalam perkara […]

DENPASAR – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas kewajiban kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif dinilai belum cukup menjamin lahirnya lebih banyak perempuan di kursi parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dapil Bali, Tutik Kusuma Wardhani menilai tantangan terbesar justru masih terjadi di internal partai politik dan kultur politik nasional […]

DUMAI, MATAKOMPAS.COM — LHMB Kota Dumai menyerahkan daging qurban kepada masyarakat di kawasan Jalan Cengkeh, Kota Dumai, dalam rangka momentum Hari Raya Iduladha. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial serta kebersamaan terhadap warga sekitar.27/05/26 Penyaluran daging qurban dilakukan secara langsung kepada masyarakat sebagai upaya mempererat hubungan silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Warga menyambut […]

DENPASAR — Pembina LSM Jarrak Pusat sekaligus mantan anggota DPR RI Dapil Bali, I Putu Sudiartana, menilai langkah Pansus TRAP DPRD Bali dalam melakukan penertiban tata ruang, aset, dan perizinan di Bali patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar proses penegakan aturan tetap mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Menurut Sudiartana, dinamika yang muncul di tengah masyarakat […]

DENPASAR — Mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat sekaligus CEO Jarrak Group, I Putu Sudiartana, angkat bicara terkait dinamika politik yang tengah menghangat di Bali menyusul bergulirnya kerja Panitia Khusus (Pansus) TRAP yang kini menjadi sorotan publik. Di tengah pro dan kontra yang berkembang, Sudiartana menegaskan bahwa keberadaan Pansus TRAP harus dipandang sebagai bagian […]

Di tengah kuatnya kedekatan politik dan hubungan keluarga dengan elite pemerintahan pusat, persoalan transportasi udara di Bengkulu justru dinilai semakin memprihatinkan. Kelangkaan jadwal penerbangan serta hengkangnya Garuda Indonesia dari Bandara Fatmawati Soekarno memicu lonjakan harga tiket yang kini memberatkan masyarakat. Publik mempertanyakan mengapa akses dan kedekatan dengan pusat kekuasaan belum mampu menghadirkan solusi konkret bagi […]

TABANAN – Desa Wisata Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, kembali memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata unggulan Bali melalui penyelenggaraan Jatiluwih Festival VII pada 20-21 Juni 2026. Festival tahun ini menjadi momentum penting karena resmi masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 Kementerian Pariwisata RI. Masuknya Jatiluwih Festival ke dalam KEN menjadi pengakuan nasional terhadap konsistensi pengelola […]

DENPASAR – Kekhawatiran publik terhadap arah pembangunan Bali yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan kini menjelma menjadi gerakan moral baru. Forum Pemerhati Pembangunan Bali (FOR HATI BALI) resmi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Panitia Khusus (Pansus) TRAP DPRD Bali dalam mengawal persoalan tata ruang, aset, dan perizinan di Pulau Dewata. Gerakan yang mengusung tagline […]

DENPASAR – Anggota DPRD Bali dari Daerah Pemilihan Denpasar, Ni Wayan Sari Galung menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg). Putusan MK dalam perkara Nomor 128/PUU-XXIV/2026 tersebut menegaskan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan dapat dikenai sanksi tegas, termasuk potensi pembatalan keikutsertaan […]