Breaking News
light_mode
Trending Tags

Komisi I DPRD Bali Apresiasi Kinerja KPID Bali, Dorong Penyiaran Sehat dan Berbasis Budaya Lokal

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
  • visibility 17
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, Matakompas.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali menyampaikan laporan kinerja kepada DPRD Provinsi Bali melalui Komisi I, Selasa (23/12/2025). Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPID Bali Agus Astape, didampingi seluruh jajaran komisioner, dan diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Budi Utama.

Pelaporan kinerja ini dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menegaskan bahwa KPID bertanggung jawab kepada Gubernur dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja melalui DPRD.

Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budi Utama, menyampaikan apresiasi atas kinerja KPID Bali periode saat ini yang dilantik oleh Gubernur Bali pada 19 Maret 2025. Ia menilai, dalam waktu relatif singkat, KPID Bali telah mampu menjalankan seluruh program kerja yang telah ditetapkan.

“Kami di Komisi I DPRD Provinsi Bali mengapresiasi kinerja KPID Bali. Sejak dilantik pada Maret 2025, seluruh program kerja yang dirancang sudah berjalan dengan baik dan konsisten,” ujar Nyoman Budi Utama.

Kompak dan Strategis Hadapi Tantangan Digital

Menurut Nyoman Budi Utama, DPRD Bali juga memberikan respons positif terhadap kekompakan tim KPID Bali dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, khususnya dalam menciptakan ekosistem penyiaran yang sehat, edukatif, dan tetap berpijak pada kearifan budaya lokal Bali.

Ia menegaskan bahwa sesuai Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2002, KPID daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan DPRD terkait pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya selama satu tahun.

“Hari ini kita melakukan evaluasi terhadap tugas dan kewenangan KPID Bali selama satu tahun. Tujuannya agar KPID mampu menyusun kebijakan yang strategis, apalagi di tengah gempuran media digital yang sangat masif,” jelasnya.

Ia berharap KPID Bali mampu mendorong lembaga penyiaran televisi dan radio agar tetap kompetitif, edukatif, dan menghibur, tanpa meninggalkan identitas budaya Bali.

Kinerja Terlihat Nyata di Lapangan

Lebih lanjut, Ketua Komisi I DPRD Bali menilai kinerja KPID Bali tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi juga nyata dalam aktivitas pengawasan dan pembinaan sehari-hari, termasuk melalui pemantauan media dan kanal media sosial.

“Kami melihat KPID Bali bekerja dengan pola kerja tim yang sangat baik. Aktivitas pengawasan, edukasi, dan sosialisasi terlihat jelas dalam berbagai kegiatan, baik secara langsung maupun melalui media sosial,” ungkapnya.

KPID Bali: Apresiasi Jadi Motivasi

Sementara itu, Ketua KPID Bali Agus Astape menyampaikan terima kasih atas penerimaan dan apresiasi yang diberikan oleh Komisi I DPRD Bali. Ia menegaskan bahwa laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab institusional sesuai amanat undang-undang.

“Hari ini kami diterima oleh Komisi I DPRD Bali sebagai mitra kerja kami. Ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bahwa KPID wajib melaporkan kinerja kepada Gubernur Bali melalui DPRD,” ujarnya.

Agus Astape menambahkan, apresiasi yang diterima menjadi motivasi bagi seluruh jajaran KPID Bali untuk terus berkarya dan meningkatkan kualitas penyiaran di Bali ke depan.

“Apresiasi dari Komisi I DPRD Bali ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja lebih baik menuju tahun 2026, dengan program menuju penyiaran Bali yang sehat, edukatif, dan berbudaya, tentunya dengan dukungan Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Bali,” pungkasnya. (Tim)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kawal Terus, Dugaan Mega Korupsi Grup Astra Agro Lestari Dilaporkan ke Jampidsus Kejagung

    Kawal Terus, Dugaan Mega Korupsi Grup Astra Agro Lestari Dilaporkan ke Jampidsus Kejagung

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle admin
    • visibility 353
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta — Dugaan mega korupsi yang melibatkan Grup PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL) resmi dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia oleh Kantor Hukum HJ Bintang & Partners, Rabu siang (25/6). Langkah ini dilakukan setelah laporan serupa yang telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat pada awal […]

  • Pesan Galungan-Kuningan dari Oka Antara: Kemenangan Dharma dan Syukur Leluhur

    Pesan Galungan-Kuningan dari Oka Antara: Kemenangan Dharma dan Syukur Leluhur

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 22
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali dari Dapil Karangasem, I Nyoman Oka Antara menyampaikan ucapan selamat sekaligus ajakan spiritual kepada seluruh umat Hindu di Bali dan di perantauan. Ia mengingatkan bahwa momentum suci ini adalah waktu terbaik untuk memperkuat sradha bhakti serta memulihkan keharmonisan hidup, […]

  • Gede Harja Astawa Soroti Layanan Kesehatan dan Moralitas Dewan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Bali

    Gede Harja Astawa Soroti Layanan Kesehatan dan Moralitas Dewan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Bali

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 14
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali, Gede Harja Astawa kembali menyuarakan kritik tajam terkait pelayanan kesehatan dan integritas anggota dewan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Bali, Senin, 17 November 2025. Dalam forum tersebut, Gede Harja Astawa menegaskan bahwa DPRD harus menunjukkan tanggung jawab moral kepada masyarakat, terutama dalam proses pembahasan anggaran yang […]

  • BPJPH Mengadakan Kerjasama (Mou) dengan Perkumpulan Jembatab Masyarakat Indonesia (JEMARI).

    BPJPH Mengadakan Kerjasama (Mou) dengan Perkumpulan Jembatab Masyarakat Indonesia (JEMARI).

    • calendar_month Minggu, 23 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 858
    • 0Komentar

    BANDUNG JarrakPis.Com– Perkumpulan Jembatan Masyarakat Indonesia (JEMARI) melaksanakan perjanjian kerjasama (Mou) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Hotel Grand Dafam Braga Bandung, pada Sabtu (22/03/2025). Nota kesepahaman MoU ditandatangani secara langsung oleh Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan dan Arie Azhari selaku Ketua Umum JEMARI. Turut hadir dalam agenda kegiatan tersebut, Fariza Y Irawadi […]

  • Dengan Sigap Polsek Sungai Sembilan Polres Dumai Gagalkan Puluhan Migran Ilegal

    Dengan Sigap Polsek Sungai Sembilan Polres Dumai Gagalkan Puluhan Migran Ilegal

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Riau
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Matakompas. Com Dumai – Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang kembali berhasil dilakukan jajaran Polsek Sungai Sembilan, Kota Dumai, dalam sebuah operasi yang menyasar praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal.28/04/26 Kegiatan pengungkapan tersebut berlangsung pada Jumat, 24 April 2026, di Jalan Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, setelah polisi menerima informasi […]

  • Yayasan Ksatria Keris Bali: Polri Dibawah Presiden Jamin Stabilitas dan Keadilan

    Yayasan Ksatria Keris Bali: Polri Dibawah Presiden Jamin Stabilitas dan Keadilan

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle admin
    • visibility 21
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Ketua Yayasan Ksatria Keris Bali, Ketut Putra Ismaya Jaya (Jero Bima) menyatakan dukungan terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung dibawah Presiden Republik Indonesia.  Menurutnya, struktur tersebut justru memperkuat independensi, profesionalisme serta objektivitas Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Jero Bima menilai, Presiden sebagai kepala […]

expand_less