Breaking News
light_mode
Trending Tags

Kasus I Made Daging Masuk Praperadilan, Kuasa Hukum Nilai Pasal yang Dikenakan Sudah Tidak Berlaku

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
  • visibility 34
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, Matakompas.com | Koordinator Tim Advokat Berdikari Law Office, Gede Pasek Suardika (GPS), menegaskan bahwa keadilan memang tidak mudah dihadirkan, namun harus tetap diperjuangkan melalui jalur hukum yang benar.

Penetapan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Bali, I Made Daging, sebagai tersangka kini memasuki babak praperadilan. Perkara dengan Nomor: 1/Pid.Pra/2026/PN Dps tertanggal 7 Januari 2026 dijadwalkan mulai disidangkan pada 23 Januari 2026 di Pengadilan Negeri Denpasar.

Permohonan praperadilan tersebut diajukan lantaran penetapan tersangka dinilai cacat formil. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/60/XII/RES.1.24/2025/Ditreskrimsus/Polda Bali tertanggal 10 Desember 2025 yang menjerat I Made Daging dengan dugaan Pasal 421 KUHP lama dan/atau Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dianggap tidak sesuai dengan asas legalitas serta ketentuan kedaluwarsa.

“Jadi, ini belum masuk pokok perkara, tetapi masih memasalahkan penetapan tersangka yang melanggar asas legalitas dan aturan kedaluwarsa,” Koordinator Tim Advokat I Made Daging dari Berdikari Law Office, Gede Pasek Suardika alias GPS, saat dikonfirmasi awak media di Denpasar, Selasa, 20 Januari 2026.

GPS menjelaskan, perkara ini sejatinya berkaitan dengan sengketa lama yang tidak memiliki hubungan langsung dengan I Made Daging, baik saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung periode 2019–2022 maupun sebagai Kakanwil ATR/BPN Bali saat ini.

“Tidak ada actus reus maupun mens rea dari Tersangka atas masalah ini. Sebab inti yang dimasalahkan adalah terbitnya SHM No. 725/Desa Jimbaran, Gambar Situasi No. 10926/1989 tanggal 13 Desember 1989 atas nama Hari Boedi Hartono,” kata GPS.

GPS juga menambahkan, objek tanah tersebut telah diuji melalui jalur hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap, antara lain melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/TUN/2002 serta putusan perdata Nomor 335/Pdt.G/2017/PN Dps. Bahkan, laporan pidana sebelumnya juga telah dihentikan karena tidak cukup bukti.

“Atas semua peristiwa tersebut, Tersangka tidak terlibat, tidak terkait dan juga tidak ada hubungan secara pribadi atas permasalahan tersebut,” terangnya.

Meski telah ada putusan pengadilan, pihak yang merasa berhak tetap mengajukan berbagai upaya administratif dan laporan hukum. Namun, sikap BPN tetap konsisten menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Sehingga peralihan kepemimpinan di kanwil BPN Bali maupun di kantor pertanahan Badung selama beberapa kali tidak mengubah penghormatan BPN atas putusan pengadilan yang telah ada dan menjadi aneh jika Kakanwil BPN Bali yang saat ini kemudian dipidanakan,” paparnya.

GPS juga menyoroti penggunaan Pasal 421 KUHP lama yang menurutnya sudah dicabut melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Sehingga muncul pemberitaan jika Tersangka telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan. Sayangnya, ketentuan Pasal 421 KUHP lama ini sebenarnya sejak 2 Januari 2023 melalui UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP sudah dicabut dan tidak berlaku,” kata GPS.

Selain itu, pengenaan Pasal 83 UU Kearsipan juga dinilai tidak sah karena telah kedaluwarsa berdasarkan ketentuan KUHP baru.

Dalam perkembangannya, GPS mengungkap adanya indikasi skenario lanjutan untuk menjerat I Made Daging dengan dugaan tindak pidana pemalsuan, yang menurutnya janggal dan terkesan dipaksakan.

“Bandingkan dengan proses dan pelayanan hukum atas laporan atau pengaduan yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Dari sini bisa dilihat jika ada sesuatu yang spesial dibalik langkah ini,” kata GPS.

Menurutnya, surat yang dipermasalahkan adalah dokumen resmi dan sah yang dikeluarkan oleh instansi negara.

“Surat itu asli bukan palsu, dan jika ada isi surat itu dianggap merugikan pihak manapun tidak bisa disimpulkan palsu. Mekanisme penyelesaian keberatan atas kebijakan administratif pemerintahan telah disiapkan dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” pungkasnya. (red).

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Koster Kukuhkan Pengurus PAC, Ranting dan Anak Ranting PDIP Se-kabupaten Buleleng Periode 2025-2030

    Koster Kukuhkan Pengurus PAC, Ranting dan Anak Ranting PDIP Se-kabupaten Buleleng Periode 2025-2030

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 29
    • 0Komentar

    BULELENG, Matakompas.com | Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Wayan Koster mengukuhkan Pengurus PAC, Ranting, dan Anak Ranting PDI Perjuangan se-kabupaten Buleleng masa bakti 2025-2030 di GOR Bhuana Patra, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Minggu, 15 Maret 2026 Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh partai, diantaranya Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya atau yang akrab disapa […]

  • Diduga Aniaya Sopir Setwan di Tempat Hiburan, Oknum Anggota DPRD Klungkung Dilaporkan ke Polisi

    Diduga Aniaya Sopir Setwan di Tempat Hiburan, Oknum Anggota DPRD Klungkung Dilaporkan ke Polisi

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 31
    • 0Komentar

    GIANYAR — Dugaan penganiayaan yang menyeret nama seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Klungkung menjadi sorotan publik. Legislator asal Nusa Penida dari Fraksi Gerindra, I Ketut Dadi, dilaporkan ke pihak kepolisian setelah diduga melakukan pemukulan terhadap sopir Sekretariat DPRD (Setwan) Klungkung, I Wayan Murdiana. Insiden tersebut diduga terjadi di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jalan […]

  • Bareskrim Bongkar Dugaan Sarang Narkoba di Five Stars Bali, 53 Orang Diamankan dalam Operasi Dini Hari

    Bareskrim Bongkar Dugaan Sarang Narkoba di Five Stars Bali, 53 Orang Diamankan dalam Operasi Dini Hari

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 42
    • 0Komentar

    DENPASAR – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri membongkar dugaan praktik peredaran narkotika di tempat hiburan malam (THM) Five Stars Bali, Kota Denpasar, dalam operasi gabungan yang digelar pada Jumat (7/8/2026) dini hari. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan sebanyak 53 orang yang terdiri atas tersangka dan saksi, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika dari […]

  • Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Bupati Sedana Arta Ajak Masyarakat Lanjutkan Perjuangan Lewat Kerja Nyata

    Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Bupati Sedana Arta Ajak Masyarakat Lanjutkan Perjuangan Lewat Kerja Nyata

    • calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
    • account_circle admin
    • visibility 16
    • 0Komentar

    BANGLI, MATACOMPAS.COM – Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 sebagai momentum memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, dan pengabdian dalam membangun daerah. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman Kantor Bupati Bangli, Selasa (10/11/2026). Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri Wakil Bupati Bangli I Wayan […]

  • Hari Pertama Menjabat, Kapolres Labuhanbatu dan Ketua Bhayangkari Kunjungi Yayasan Kemala Bhayangkari

    Hari Pertama Menjabat, Kapolres Labuhanbatu dan Ketua Bhayangkari Kunjungi Yayasan Kemala Bhayangkari

    • calendar_month Sabtu, 29 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.072
    • 0Komentar

    Labuhanbatu – Mengawali hari pertama menjabat sebagai Kapolres Labuhanbatu, AKBP Choky Sentosa Meliala, S.I.K., S.H., M.H., bersama Ketua Bhayangkari Cabang Labuhanbatu, Ny. Rina Choky, melakukan kunjungan ke Sekolah Yayasan Kemala Bhayangkari Labuhanbatu, Jumat (28/3/2025) siang. Kunjungan ini menjadi momen perkenalan sekaligus bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, khususnya di lingkungan Yayasan Kemala Bhayangkari. Kedatangan Kapolres dan […]

  • Inilah Beberapa Kasus Terungkap di Pemerintahan Prabowo Gibran

    Inilah Beberapa Kasus Terungkap di Pemerintahan Prabowo Gibran

    • calendar_month Senin, 24 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.011
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Kita patut bangga memiliki presiden seperti bapak Prabowo karna sejak pemerintahan beliau negara kita semakin maju dalam negeri dan diluar negeri indonesia makin di kenal dunia .bahkan banyak negara asing menanam mpdal di segala bidang. Di pemerintahan prabowo gibran ini juga banyak kasus korupsi yang terungkap. Minggu(23/3/2025). Berikut ini adalah kasus kasus karupsi […]

expand_less