Kunker Bertemu Gubernur Koster, Ketua Komisi V DPR RI Tegaskan Infrastruktur Bali harus Dibangun Komprehensif dan Selaras Budaya

DENPASAR, Matakompas.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, transmigrasi, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan pencarian pertolongan (SAR) di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Kamis (12/2).

Kunjungan kerja tersebut membahas capaian pembangunan Bali, tantangan strategis, serta usulan program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis ke depan.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster memaparkan bahwa kondisi makro pembangunan Bali menunjukkan tren positif dan telah melampaui capaian sebelum pandemi Covid-19. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 tercatat 79,37 atau peringkat kelima nasional, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,11 persen. Tingkat kemiskinan Bali berada pada angka 3,42 persen, terendah di Indonesia, sementara tingkat pengangguran terbuka hanya 1,45 persen.

Gubernur Koster juga menjelaskan bahwa sektor pariwisata tetap menjadi kontributor utama perekonomian Bali. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 6,3 juta orang, dengan kontribusi devisa pariwisata Bali terhadap nasional mencapai lebih dari separuh total devisa pariwisata Indonesia.

Namun demikian, Gubernur Koster menekankan bahwa pembangunan Bali juga menghadapi tantangan serius, seperti alih fungsi lahan, persoalan sampah, kerusakan ekosistem lingkungan, keterbatasan air bersih, kemacetan, serta kesenjangan ekonomi wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita. Selain itu, kapasitas infrastruktur transportasi publik yang belum memadai serta persoalan sosial juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan sejumlah program pembangunan infrastruktur strategis, antara lain pembangunan jalan konektivitas antarkabupaten, underpass, jembatan, sistem penyediaan air baku, pusat olahraga provinsi, serta pengembangan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Padangbai, dan Gunaksa.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa Bali memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia, sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang khusus dan komprehensif.

“Bali harus dibangun secara khusus, karena pembangunan Bali berbeda. Kita tidak bisa melihat Bali hanya secara kompetitif, tetapi harus secara komprehensif, bagaimana membangun infrastruktur yang selaras dengan budaya,” ujar Lasarus.

Ia juga membandingkan pembangunan kawasan pariwisata di negara lain dan menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur di Bali.

“Pembangunan di negara lain, seperti Malaysia, sudah lebih maju. Ketika kita membangun Bali secara tidak biasa, justru itulah yang membuat Bali menjadi ikonik. Kalau dibangun secara normal, mungkin Bali tidak akan seikonik sekarang,” tambahnya.

Lasarus menegaskan bahwa Bali telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, sehingga negara harus hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Bali.

“Bali sudah menyumbang banyak sekali bagi pusat. Maka Bali harus dibangun secara komprehensif. Negara harus hadir membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat pembangunan,” tegasnya.

Gubernur Koster menyambut baik dukungan Komisi V DPR RI dan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat demi mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan, berwawasan budaya, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan Bali harus menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan. Bali bukan hanya destinasi pariwisata, tetapi juga pusat peradaban yang harus dijaga keasliannya,” tutup Gubernur Koster.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan pemaparan materi dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait penanganan jalan Nasional di Provinsi Bali, upaya penanganan banjir dan pengamanan pantai di Provinsi Bali serta upaya peningkatan kualitas jalan tol di Provinsi Bali.

Selanjutnya, BMKG Provinsi Bali memaparkan terkait alat operasional utama, serta paparan dari BAZARNAS terkait strategi operasi pencairan dan pertolongan dan kesiapsiagaan BASARNAS dalam menghadapi bencana di Provinsi Bali. (Rd)