Breaking News
light_mode
Trending Tags

Wayan Koster: APBD Harus Menggerakkan Ekonomi Rakyat, Bukan Sekadar Pembangunan Fisik

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
  • visibility 28
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, Matakompas.com – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak semata-mata bertumpu pada pembangunan fisik, melainkan harus mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus dirancang untuk menggerakkan ekonomi rakyat, terutama di tingkat desa dan pelaku usaha kecil. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka-angka pertumbuhan, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.

“Yang paling penting bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujar Wayan Koster. Sabtu 28 Maret 2026 di Denpasar.

Koster menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali terus mengarahkan program-programnya untuk memperkuat sektor UMKM, membuka lapangan kerja, serta mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Pendekatan ini dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi merata hingga ke akar rumput.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur strategis tetap menjadi bagian penting dari kebijakan daerah. Infrastruktur dinilai sebagai fondasi jangka panjang untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan ekonomi Bali, terutama dalam menghadapi dinamika global dan perubahan sektor pariwisata.

Pemprov Bali menilai keseimbangan antara pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi kunci utama. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

“Pembangunan yang dilakukan harus memberikan manfaat hari ini, sekaligus menjadi fondasi yang kuat untuk Bali ke depan,” tegas Koster.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya tercermin dalam capaian makro ekonomi, tetapi juga hadir dalam bentuk kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (Van/Red)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Meski Kunjungan Menurun, Pendapatan DTW Tanah Lot Justru Tembus Rp 71,9 Miliar

    Meski Kunjungan Menurun, Pendapatan DTW Tanah Lot Justru Tembus Rp 71,9 Miliar

    • calendar_month Rabu, 31 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 25
    • 0Komentar

    TABANAN, Matakompas.com | Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot Tabanan mencatat penurunan jumlah kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data pengelola, jumlah kunjungan wisatawan turun sekitar 20 persen sejak 1 Januari hingga 30 Desember 2025 jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Manajer Operasional DTW Tanah Lot I Wayan Sudiana menyampaikan, meskipun terjadi peningkatan kunjungan […]

  • Dr. Somvir Desak Pemprov Bali Tuntaskan Aset Mangkrak Pusat Kebudayaan India di Renon, Terbengkalai Lebih dari Dua Dekade

    Dr. Somvir Desak Pemprov Bali Tuntaskan Aset Mangkrak Pusat Kebudayaan India di Renon, Terbengkalai Lebih dari Dua Dekade

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 21
    • 0Komentar

    DENPASAR – Polemik aset milik Pemerintah Provinsi Bali yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan India Cultural Centre Bali (ICCB) atau Pusat Kebudayaan India di kawasan Jalan Tantular, Renon, kembali mencuat ke permukaan. Setelah lebih dari dua dekade sejak pertama kali direncanakan pada tahun 2004, proyek yang digadang-gadang menjadi simbol hubungan budaya Bali dan India itu hingga […]

  • Oka Antara Tegas Batasi Toko Modern, UMKM dan Warung Rakyat Harus Dilindungi

    Oka Antara Tegas Batasi Toko Modern, UMKM dan Warung Rakyat Harus Dilindungi

    • calendar_month Minggu, 21 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 25
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi pasar tradisional dan warung rakyat dari ekspansi toko modern berjejaring.  Sikap tegas ini tercermin dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Pengendalian Toko Modern Berjejaring, yang menitikberatkan pada pembatasan izin, pengaturan jarak, serta kewajiban kemitraan dengan UMKM lokal. […]

  • Gung Cok: Presiden Prabowo Beri Ruang Pengusaha Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata Diproyeksikan Jadi Lokomotif Investasi

    Gung Cok: Presiden Prabowo Beri Ruang Pengusaha Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata Diproyeksikan Jadi Lokomotif Investasi

    • calendar_month Sabtu, 1 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran pengusaha nasional, khususnya pengusaha di daerah, sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Anak Agung Bagus Tri Candra Arka atau yang akrab disapa Gung Cok, usai menghadiri pertemuan antara Presiden dengan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Menurut Gung […]

  • Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti: Pertanggungjawaban APBD 2025 Akan Dikaji Menyeluruh demi Kepentingan Masyarakat

    Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti: Pertanggungjawaban APBD 2025 Akan Dikaji Menyeluruh demi Kepentingan Masyarakat

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 25
    • 0Komentar

    BADUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin (6/7/2026). Agenda utama rapat adalah penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna dipimpin […]

  • Warga Tanjung Sari Geram, Minta APH Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Tahun 2024

    Warga Tanjung Sari Geram, Minta APH Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Tahun 2024

    • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.605
    • 0Komentar

    BENGKULU UTARA, jarrakpos.com – Masyarakat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, mengungkapkan kekecewaan mereka atas dugaan penyalahgunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga. Menurut salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya bahwa praktik penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) diduga telah berlangsung cukup lama, namun […]

expand_less