Breaking News
light_mode
Trending Tags

545 Personel Gabungan Amankan IBTK 2026, Didukung CCTV dan Sistem Informasi Terpadu

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
  • visibility 13
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KARANGASEM, Matakompas.com – Pengamanan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) 2026 di kawasan Pura Agung Besakih diperkuat dengan keterlibatan ratusan personel gabungan serta dukungan teknologi digital.

Hal ini terungkap dalam rapat persiapan akhir yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster di Wyata Graha Besakih, Selasa 31 Maret 2026.

545 Personel Gabungan Siap Siaga 24 Jam yang diantaranya terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, Pecalang, Unsur panitia dan instansi terkait.

Pengamanan dilakukan selama 24 jam dengan sistem Pengamanan terbuka; Pengamanan tertutup, serta Penempatan personil petugas di titik rawan.

“Pengamanan harus maksimal. Jangan sampai ada gangguan sekecil apapun,” tegas Koster.

*Antisipasi Kerawanan: Dari Ojek Hingga Gangguan Ketertiban*

Beberapa potensi kerawanan turut menjadi perhatian untuk diantisipasi, diantaranya seperti Tarif ojek tidak sesuai; Pencurian atau kehilangan barang; Gangguan terhadap sarana upacara; serta Kepadatan di titik tertentu

Tim pengurai juga disiapkan untuk mengatasi kemacetan secara cepat.

Lebih jauh, dijelaskan bahwa Pengamanan diperkuat dengan teknologi, diantaranya pemasangan Lebih dari 144 titik CCTV; Terhubung ke command center; serta Pemantauan real-time seluruh kawasan

Selain itu, berbagai Informasi juga disebarkan melalui sistem audio, Terintegrasi dengan ORARI dan jaringan komunikasi

“Semua harus terpantau. Dengan teknologi, kita bisa respon cepat,” ujar Koster.

Posko Layanan Publik dan Penanganan Kehilangan turut disiapkan guna mengantisipasi Orang tersesat, Barang hilang, maupun berbagai Informasi umum lainnya. Selama ini, sistem tersebut terbukti efektif dalam mengembalikan barang milik masyarakat.

Penataan pedagang juga menjadi bagian dari strategi keamanan, dimana Pedagang wajib berada di zona yang ditentukan; Dilarang berjualan di jalur utama, maupun Diawasi terkait kebersihan dan kelayakan makanan.

“Kalau melanggar, kita tindak. Ini untuk keamanan dan kenyamanan semua,” tegas Koster.

Informasi terkait berbagai rangkaian, tata tertib dan tata cara pelaksanaan IBTK 2026 disebarkan hingga tingkat desa melalui Kepala desa; Bendesa adat; hingga Media sosial dan media massa. Tujuannya agar masyarakat memahami sistem dan tidak terjadi penumpukan.

Dengan dukungan personel besar, sistem digital canggih, serta penguatan komunikasi publik, pengamanan IBTK 2026 diharapkan berjalan optimal.

“Ini tanggung jawab bersama. Semua harus bergerak menjaga keamanan dan ketertiban,” tegas Gubernur Koster.(rd)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Peringati HUT Intelijen Polri ke-80, Ditintelkam Polda Bali Perkuat Peduli Sosial Hingga Doa Bersama

    Peringati HUT Intelijen Polri ke-80, Ditintelkam Polda Bali Perkuat Peduli Sosial Hingga Doa Bersama

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle admin
    • visibility 13
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com  – Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Bali menggelar rangkaian kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dalam rangka menyambut Hari Jadi Intelijen Polri ke-80 berlangsung selama beberapa hari, mulai Selasa, 30 Desember 2025 hingga Jumat, 2 Januari 2026. Menariknya, kegiatan tersebut melibatkan personel Polri serta masyarakat umum. Rangkaian kegiatan ini menjadi wujud kepedulian Polri terhadap […]

  • Ranperda Toko Modern Tuntas, DPRD Bali Tegaskan Keberpihakan Nyata pada UMKM dan Pasar Tradisional

    Ranperda Toko Modern Tuntas, DPRD Bali Tegaskan Keberpihakan Nyata pada UMKM dan Pasar Tradisional

    • calendar_month Senin, 29 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 11
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – DPRD Provinsi Bali resmi merampungkan seluruh tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Toko Modern Berjejaring. Mulai dari penjelasan awal hingga proses legal drafting, seluruhnya telah dilaksanakan secara komprehensif, sistematis, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat Bali. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pengendalian Toko Modern Berjejaring, Anak […]

  • DPC GMNI Se-Bali: Rakyat Semakin Sulit Hidup, Pemerintah Jangan Berlindung di Balik Angka-Angka Ekonomi

    DPC GMNI Se-Bali: Rakyat Semakin Sulit Hidup, Pemerintah Jangan Berlindung di Balik Angka-Angka Ekonomi

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 8
    • 0Komentar

    DENPASAR — Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi nasional, DPC GMNI se-Bali menggelar Konsolidasi dan Diskusi bertajuk *”Melemahnya Nilai Tukar Rupiah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Nasional”* yang berlangsung pada Selasa, 26 Mei 2026 pukul 19.00–22.00 WITA di Sekretariat DPC GMNI Denpasar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh kader dari DPC GMNI Denpasar, DPC […]

  • Mandat Undang-undang, DPR Beri Tenggah Waktu 10 Hari ke Pemerintah Laksanakan PSU

    Mandat Undang-undang, DPR Beri Tenggah Waktu 10 Hari ke Pemerintah Laksanakan PSU

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 760
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut kisaran anggaran yang dibutuhkan penyelenggara pemilu untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 bisa sampai Rp 1 Triliun. “KPU menyampaikan kurang lebih Rp486 miliar sekian. Bawaslu kurang lebih sekitar Rp215 miliar, tambah kalau ada pilkada ulangnya, ya kurang lebih Rp250 (miliar) lah. Tadi […]

  • Sengketa di Kawasan PT Jimbaran Hijau, Pemprov Bali Siapkan RDP Bersama Warga

    Sengketa di Kawasan PT Jimbaran Hijau, Pemprov Bali Siapkan RDP Bersama Warga

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle admin
    • visibility 7
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan yang dihadapi Krama Desa Adat Jimbaran. Kasus yang telah berlangsung cukup lama ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius agar hak-hak masyarakat Desa Adat Jimbaran dapat kembali dipulihkan. Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Badung, Wayan Luwir Wiana, S.Sos., menyampaikan bahwa […]

  • BTID Mangkir dari RDP DPRD Bali, Pansus TRAP Geram

    BTID Mangkir dari RDP DPRD Bali, Pansus TRAP Geram

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 13
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com — Ketidakhadiran PT Bali Turtle Island Development (BTID) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Bali, Senin (4/5/2026), menuai sorotan tajam. Agenda yang sedianya membahas isu krusial terkait tukar guling lahan mangrove di kawasan Serangan itu justru berlangsung tanpa kehadiran pihak pengembang. Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD […]

expand_less