Pembangunan Marak, Masa Depan Sawah Terancam, John Purna Manajer Operasional DTW Jatiluwih Minta Penegakan Aturan Dioptimalkan 

TABANAN, Matakompas.com – Keramaian isu pembangunan di kawasan Subak Jatiluwih, Tabanan yang merupakan Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO kembali mencuat setelah adanya aksi protes dan kunjungan sidak Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bali. Menanggapi situasi itu, Manajer Operasional Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, John Ketut Purna atau akrab disapa John Purna, menyampaikan pandangannya terkait kondisi Jatiluwih dan maraknya pembangunan di kawasan sawah.

Dalam percakapan bersama redaksi, John Purna menegaskan bahwa sebagai manajer operasional, ia tidak memiliki kewenangan langsung terkait polemik pembangunan di lahan subak. Persoalan tersebut berada di wilayah kewenangan subak, perbekel desa, dan bendesa adat. Namun demikian, ia merasa perlu menyampaikan pandangan berdasarkan keluhan wisatawan, sopir wisata, dan pemandu yang setiap hari beraktivitas di Jatiluwih.

Keluhan Wisatawan dan Pemandu: Pembangunan Sudah “Sangat Marak”

John mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir ia menerima banyak komplain dari wisatawan dan para pelaku pariwisata mengenai masifnya pembangunan di area persawahan Jatiluwih.

“Keadaan Jatiluwih, saya banyak sekali mendapat komplain dari driver, guide, dan turis. Pembangunan di Jatiluwih sudah sangat marak. Saya berharap pertanian di Jatiluwih tetap berkelanjutan, dan aturan harus tetap dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika pembangunan tidak dikendalikan, maka keberlanjutan lanskap sawah terasering ikon utama Jatiluwih akan terancam. Bahkan, status WBD UNESCO bisa dalam posisi rawan.

“Kalau kita biarkan terus, nanti kita bisa bermasalah dengan UNESCO. Lama-lama generasi muda kita tidak bisa melihat sawah lagi karena terlalu masifnya pembangunan,” tegasnya.

Petani Tetap Bisa Membangun, Tapi Ada Aturannya

Menanggapi isu di media sosial yang menyebut petani tidak boleh berjualan atau membangun sama sekali, John meluruskan bahwa pemerintah desa dan lembaga adat sebenarnya sudah memberikan toleransi.

“Sudah ada kesepakatan antara Desa Jatiluwih dan pihak PM Datar Banan. Petani diperbolehkan membangun di sawah dengan ukuran maksimal 3 x 6 meter, bebas peruntukannya, termasuk untuk berjualan. Jadi bukan tidak boleh sama sekali,” jelasnya.

Selain ukuran bangunan, material dan konsep bangunan juga telah diatur.

“Semuanya sudah diatur atap harus alang-alang, modelnya alami. Artinya aturan sudah jelas, tinggal ikuti saja agar seimbang,” katanya.

John menegaskan bahwa kebijakan tersebut dibuat agar para petani tetap memiliki ruang usaha, sambil tetap menjaga kelestarian lanskap.

Mengutamakan Kepentingan Jangka Panjang

John mengajak seluruh pihak baik petani, pemilik usaha, maupun masyarakat yang saat ini membangun di area sawah untuk melihat dampak jangka panjang.

“Saya sadar, siapa pun pasti marah kalau usahanya dibatasi. Tapi coba pikirkan jauh ke depan. Kalau sawah habis, siapa yang rugi? Cuma segelintir yang untung, tapi ribuan warga lainnya kehilangan masa depan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, saat ini ada sekitar 13 pelaku usaha yang membangun cukup masif di area sawah.

“Kalau 13 orang ini dibiarkan, dan masing-masing punya keluarga besar, yang menikmati hanya mereka. Sisanya sekitar 3.000 penduduk jadi kehilangan kesempatan,” tegasnya.

Menunggu Keputusan Para Pemangku Wilayah

Mengenai hasil sidak Pansus DPRD Bali, John menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti apa pun keputusan dari desa dinas, desa adat, subak, dan pemerintah daerah.

“Solusi semuanya saya serahkan kepada pemangku yang punya hak. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar dari tamu, guide, dan driver. Intinya, alam yang di luar itu harus dipertahankan,” katanya.

John juga meminta agar setiap penyampaian sikapnya ditulis secara proporsional agar tidak menimbulkan konflik dengan para pihak yang sedang bersinggungan dalam persoalan ini.

“Tolong jangan sampai pernyataan saya bikin saya dimusuhi. Saya hanya ingin Jatiluwih tetap terjaga,” ucapnya.

Menjaga Jatiluwih untuk Generasi Mendatang

Sebagai pengelola operasional DTW, John Purna berharap Jatiluwih bisa terus menjadi destinasi wisata dunia yang alami dan lestari. Ia mengajak seluruh pihak untuk menaati aturan yang dibuat pemerintah desa dan adat, demi keberlanjutan subak dan warisan budaya dunia.

“Aturan sudah ada, mari kita sama-sama ikuti. Tujuannya bukan untuk melarang, tapi menjaga agar Jatiluwih tetap seperti yang dicintai wisatawan sawah yang berkelanjutan, bukan bangunan masif,” tutupnya. (Red)