Breaking News
light_mode
Trending Tags

Kasus LSD di Jembrana, Gede Ghumi Asvatham Pastikan Stok Daging Sapi Masih Aman

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
  • visibility 28
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, Matakompas.com | Kebijakan Pemerintah melakukan pembatasan sementara distribusi sapi dari Kabupaten Jembrana dinilai sebagai langkah tepat untuk menekan penyebaran penyakit Lumpy Skin Disease (LSD).

Anggota Komisi II DPRD Bali, Gede Ghumi Asvatham menegaskan bahwa pengendalian sejak dini penting dilakukan agar wabah tidak meluas ke wilayah lain di Bali.

Menurutnya, fokus penanganan harus dipusatkan terlebih dahulu di Jembrana sebagai daerah terdampak. Upaya penyelesaian yang cepat dan terfokus diyakini mampu meminimalisir risiko penularan ke kabupaten lain.

“Mari kita selesaikan dulu di internal, di Jembrana dulu. Setelah nanti selesai, pemerintah memberikan solusi terbaik, baru kita mulai lagi pengiriman sapi,” kata Ghumi Asvatham, usai Rapat Paripurna DPRD Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin, 19 Januari 2026.

Ghumi Asvatham

mengakui kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi peternak sapi di Jembrana.

Meski demikian, Ghumi Asvatham.mengapresiasi sikap kooperatif para peternak yang memilih mematuhi arahan pemerintah demi kepentingan yang lebih luas.

Politisi muda Partai Demokrat itu menilai para peternak memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah, yakni mencegah agar kasus LSD tidak menyebar ke daerah lain. “Kita berharap supaya selesai di sana saja, tidak ke mana-mana,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jembrana, Ghumi Asvatham menyebut hingga kini belum ada data rinci terkait total kerugian ekonomi yang dialami peternak akibat wabah tersebut.

Untuk itu, Ghumi Asvatham berharap pemerintah dan peternak dapat segera duduk bersama untuk merumuskan solusi terbaik, khususnya bagi peternak rakyat yang terdampak secara langsung.

Tak hanya itu, Ghumi Asvatham juga menegaskan bahwa kebijakan lockdown tetap harus dijalankan sebagai langkah pengamanan.

“Peternak kita harapkan bersabar. Ikuti dulu aturan pemerintah. Kita pastikan ini selesai. Setelah selesai, nanti bisa beroperasi kembali seperti biasa,” harapnya.

Terkait ketersediaan daging sapi, Ghumi Asvatham memastikan kondisi Bali masih aman. DPRD Bali, kata dia, belum menerima laporan adanya kelangkaan daging di pasaran, termasuk menjelang hari raya keagamaan.

“Sampai sekarang stok masih aman, belum ada dampak signifikan. Di pasaran juga masih stabil. Harapan kita, setelah ini selesai, tidak ada lagi yang terjangkit. Jadi mungkin tidak harus sampai enam bulan, bisa lebih cepat,” tandas putra mantan Bupati Jembrana I Nengah Tamba tersebut. (red).

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jaksa dan Pengacara Jadi Tersangka Menilap Dana 23 miliar

    Jaksa dan Pengacara Jadi Tersangka Menilap Dana 23 miliar

    • calendar_month Senin, 3 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 828
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan jaksa Azam Akhmad Akhsya dan pengacara berinisial BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait pengembalian uang korban robot trading Fahrenheit. Mereka diduga menilap Rp 23 miliar dari total barang bukti Rp 61,4 miliar yang seharusnya dikembalikan kepada korban.⁠ ⁠ Kasus ini bermula pada 23 Desember […]

  • Bersama Warga Wujudkan Kabersamaan, Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Panen Padi di Perbatasan

    Bersama Warga Wujudkan Kabersamaan, Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Panen Padi di Perbatasan

    • calendar_month Sabtu, 15 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 196
    • 0Komentar

    NUNUKAN,JARRAKPOS.COM – Dalam upaya mempererat hubungan dan menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat, personel Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Pos Kanduangan turut serta membantu warga dalam panen padi di Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan.Sabtu,(25/2/2025) Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad dalam mendukung ketahanan pangan serta memperkuat kebersamaan dengan masyarakat […]

  • Hadapi Lonjakan Wisatawan, Polda Bali dan HPI Bali Fokus Tekan Guide Ilegal

    Hadapi Lonjakan Wisatawan, Polda Bali dan HPI Bali Fokus Tekan Guide Ilegal

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 21
    • 0Komentar

    DENPASAR – Polda Bali bersama Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali memperkuat sinergi menjaga stabilitas dan kualitas pariwisata menjelang high season 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi dan diskusi bertema Bersinergi Menjaga Stabilitas, Berkolaborasi Mewujudkan Pariwisata yang Berkualitas di Denpasar, Kamis, 4 Juni 2026. Dalam kegiatan itu, PLT Kasubdit III Ditintelkam Polda Bali AKP I […]

  • Somvir: Jangan Saling Menyalahkan, Saatnya Benahi Tata Ruang Bali Bersama

    Somvir: Jangan Saling Menyalahkan, Saatnya Benahi Tata Ruang Bali Bersama

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 22
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com — Isu krusial mengenai masa depan tata ruang Pulau Dewata kembali mencuat ke ruang publik. Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali mengangkat tema strategis “Siapa Pengendali Tata Ruang Bali: Pemerintah atau Investor?” dalam diskusi publik yang digelar Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali, Sabtu (11/4/2026). Diskusi yang berlangsung […]

  • Kakanwil HAM Sumatera Selatan Mendukung Penghapusan SKCK

    Kakanwil HAM Sumatera Selatan Mendukung Penghapusan SKCK

    • calendar_month Rabu, 26 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 855
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com JAKARTA – Usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus, karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hak Asasi Manusia (HAM) Sumatera Selatan, Hendry Marulitua, SH.MH. Menurutnya status napi (narapidana) seharusnya tidak perlu ada didalam SKCK, […]

  • Ucapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari Manager dan Keluarga Besar PLN UPK Timor

    Ucapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari Manager dan Keluarga Besar PLN UPK Timor

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Redaksi Matakompas
    • visibility 24
    • 0Komentar
expand_less