Golkar Soroti Tata Kelola Pariwisata Bali, Gung Cok Dorong Moratorium Hotel dan Transparansi Pajak Wisatawan

DENPASAR, Matakompas.com — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali memberikan sejumlah catatan strategis terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah dibahas, yakni tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas serta perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pandangan umum fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (14/4/2026), yang dibacakan oleh I Nyoman Wirya mewakili Ketua Fraksi Golkar, Agung Bagus Tricandra Arka yang akrab disapa Gung Cok.

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menyambut baik penyusunan Raperda Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas sebagai langkah strategis dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul akibat pesatnya perkembangan pariwisata di Pulau Dewata.

Fraksi menilai, regulasi ini penting untuk memperkuat penerapan konsep Tri Hita Karana dan Sad Kerthi dalam satu sistem tata kelola pariwisata yang terintegrasi berbasis wilayah, daya dukung lingkungan, serta perencanaan tata ruang yang jelas.

“Raperda ini menjadi momentum untuk menata kembali pariwisata Bali agar lebih berkualitas, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal,” tegas Wirya saat membacakan pandangan fraksi.

Namun demikian, Golkar juga menyoroti sejumlah hal krusial. Di antaranya belum dimasukkannya sektor wisata spiritual dalam klasifikasi usaha pariwisata, serta potensi ketimpangan kebijakan pada sektor transportasi wisata yang dinilai belum mengakomodasi kendaraan roda dua.

Selain itu, kewajiban penggunaan biro perjalanan resmi bagi wisatawan juga menjadi perhatian. Fraksi mempertanyakan konsekuensi bagi wisatawan yang tidak mengikuti ketentuan tersebut, serta dampaknya terhadap fleksibilitas wisata.

Dalam aspek lingkungan, Fraksi Golkar menyoroti ketidakkonsistenan pengaturan larangan penggunaan plastik sekali pakai yang dinilai belum diterapkan secara menyeluruh di semua sektor pariwisata.

Ketua Fraksi Golkar, Gung Cok, melalui pandangan tersebut juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap pelaku lokal, termasuk kewajiban penggunaan produk dalam negeri, pemberdayaan SDM lokal minimal 70 persen di destinasi wisata, serta dorongan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai bagian dari pariwisata ramah lingkungan.

Tak hanya itu, Golkar secara tegas mengusulkan moratorium pembangunan hotel dan vila di Bali Selatan. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi over-supply, menekan alih fungsi lahan produktif, serta mengurangi tekanan terhadap lingkungan dan infrastruktur.

“Penataan pariwisata harus berorientasi kualitas, bukan sekadar kuantitas. Kita tidak bisa terus membiarkan pembangunan terkonsentrasi di satu wilayah,” menjadi penegasan sikap fraksi.

Sementara itu, terkait Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi Golkar mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian tarif retribusi guna menciptakan sistem yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan kondisi terkini.

Namun, fraksi juga menyoroti belum dilampirkannya rincian perubahan tarif dalam dokumen Raperda, sehingga dinilai menyulitkan dalam proses pembahasan.

Selain itu, Golkar mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA), termasuk melalui portal publik. Bahkan, fraksi mengusulkan pemberian souvenir kepada wisatawan yang telah membayar pungutan sebagai bagian dari peningkatan pengalaman wisata.

Fraksi juga menekankan pentingnya pembenahan layanan pariwisata secara menyeluruh, mulai dari pelayanan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai pintu masuk utama wisatawan, hingga kebersihan dan kualitas destinasi wisata.

Di sisi lain, Golkar mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap wisatawan, termasuk etika berpakaian saat mengunjungi pura, guna menjaga kesucian tempat suci dan menghormati adat Bali.

Mengakhiri pandangannya, Fraksi Golkar menyatakan dukungan terhadap pembahasan lanjutan kedua Raperda tersebut dengan harapan dapat melahirkan regulasi yang implementatif, adil, serta mampu menjawab tantangan nyata di lapangan.

Sikap ini menegaskan komitmen Golkar dalam mendorong kebijakan yang tidak hanya memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pariwisata, budaya, dan kelestarian lingkungan Bali. (Red)